√ Penyimpangan Dan Kritik Politik Etis Serta Contohnya

Diposting pada

√ Penyimpangan Dan Kritik Politik Etis Serta Contohnya

 

Pengertian Politik Etis

 Politik Balas Budi atau sering disebut Politik Etis merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintahan kolonial memiliki tanggung jawab moral untuk kesejahteraan bumiputra. Pemikiran tersebut adalah kritik pada politik tanam paksa. Munculnya kaum Etis yang didapat oleh Pieter Brooshooft (yang merupakan wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternayata membuka mata pemrintah kolonial agar memperhatikan nasib para bumiputra yang terbelankang. 

Penyimpangan Dan Kritik Politik Etis Serta Contohnya

 Pada tanggal 17 Septermber 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan bahawa pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda memiliki panggilan moral serta hutang budi (een eerschuld) pada bangsa bumiputra di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menungkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terekam pada program Trias Van deventer yang meliputi :

  1. Irigasi (pengairan), membangun serta memperbaiki bendungan dan pengairan untuk kebutuhan pertanian.
  2. Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.
  3. Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.
  4. Beberapa pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran serta tulisan-tulisan Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.
 

Kebijakan yang pertama dan kedua disalahgunakan Pemerintahan Belanda dengan melakukan pembangunan irigasi sebagai perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah Belanda untuk dijadikan pekerjaan rodi. Hanya pendidikan yang berarti untuk banhsa Indonesia. 

Pengaruh politik etis pada bidang pengajaran serta pendidikan memiliki peran dalam pembangunan serta perluasan pada bidang pendidikan serta pengajaran di Hindia Belanda. Ssalah satu dari seseorang dari kelompok etis yang berjasa dalam bidang ini yaitu Mr. J.H. Abendanon (1852-1925), seorang Menteri Kebudayaan, Kerajinan, dan Agama selama lima tahun (1900-1905). Dari tahun 1900 itulah beridiri sekolah-sekolah, baik bagi kaum periyayi ataupun rakyat umumnya hampir merata di daerah-daerah. 

Sementara dalam masyarakat sudah terjadi semacam pertukaran mental antara orang Belanda dan orang-orang bumiputra. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin pada bumiputra yang mendapat diskriminasi sosial-budaya. Agar tercapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum bumiputra agar melepaskan diri dari belenggu feodal serta mengembangkan diri seperti Barat, yang mencakup proses emansipasi serta menuntut pendidik ke arah swadaya.

Sebenarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan van Deventer tersebut baik. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan yang sudah dilakukan oleh para pegawai Belada. Berikut ini ialah penyimpangan tersebut.


Penyimpangan Politik Etis

Irigasi

Pengairan hanya dilakukan pada tanah-tanah yang subur sebagai perkebunan swasta Belanda. Sedangkan miliki rakyat tidak dialiri air dari irigasi.

Edukasi

Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.


Migrasi

Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi, kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.

Penyimpangan politik etis terjadi karena adanya kepentingan Belanda terhadap rakyat Indonesia.


Kritik Politik Etis

 Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik. Kalangan Indo, yang secara sosial adalah warga kelas dua namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi (eksklusif). Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu, sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal. 

Ernest Douwes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap (blijvers).

Demikian Penjelasan Tentang Penyimpangan Dan Kritik Politik Etis Serta Contohnya Semoga Bermanfaat Bagi Semua Pembaca GuruPendidikan.Com