Pranata Politik – Pengertian, Agama, Ekonomi, Pendidikan, Fungsi, Macam, Peran, Bentuk, Ciri, Para Ahli, Contoh

Diposting pada

Pranata Politik – Pengertian, Agama, Ekonomi, Pendidikan, Fungsi, Macam, Peran, Bentuk, Ciri, Para Ahli, Contoh : Pranata politik adalah suatu lembaga sosial yang memiliki kegiatan dalam suatu negara yang berhubungan dengan proses penentuan serta pelaksanaan tujuan dari pemerintahan negara tersebut.


pranata-politik

Pengertian Pranata Politik

Pranata politik adalah suatu lembaga sosial yang memiliki kegiatan dalam suatu negara yang berhubungan dengan proses penentuan serta pelaksanaan tujuan dari pemerintahan negara tersebut. Unsur kekuasaan adalah bagian pokok dari kenegaraan.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Lembaga Eksekutif Secara Umum Dan Contohnya


Oleh karena itu seringkali politik diidentikkan dengan kekuasaan, padahal kenyataannya tidaklah demikian. Politik adalah seni dalam kepemimpinan, atau dapat juga adalah cara untuk menentukan sebuah kebijakan tertentu. Dalam proses pencapaian tujuan kenegaraan, pemerintah mempunyai hak untuk memakai kekuasaannya sebagai pelaksana pemerintahan.


Dalam mengemban tugas kenegaraan dan pelaksanaan kepemimpinannya, pemerintah melakukan berbagai suatu kegiatan yang mempunyai hubungan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu dibentuk berbagai lembaga politik yang berhubungan dengan kepemerintahan yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.


Pengertian Pranata Politik Menurut Para Ahli

Berikut Ini Merupakan Pengertian Pranata Politik Menurut Para Ahli.

  • Dr. J. W. Schoerl

Pranata politik adalah badan yang mengatur dan memelihara tata tertib untuk mendamaikan pertentangan dan untuk memilih pemimpin yang berwibawa.


  • Kamanto Soenarto

Pranata politik adalah badan yang mengkhususkan din pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Dengan demikian pranata politik meliputi eksekutif, yudikatif, legislatif, kemanan nasional, dan partai politik.


  • Kornblum

Pranata politik adalah perangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang.


Macam-Macam Pranata

Pranata sosial pada dasarnya adalah sistem norma yang mengatur segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup bermasyarakat. Seperti yang telah dijelaskan di depan, pranata sosial di masyarakat mempunyai beberapa fungsi.


Fungsi-fungsi pranata tersebut terwujud dalam setiap macam pranata yang ada di masyarakat. Adapun macam-macam pranata sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, antara lain pranata keluarga, pranata agama, pranata ekonomi, pranata pendidikan, dan pranata politik.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Sosialisasi Budaya Politik Menurut Para Ahli


  • Pranata Keluarga

Pranata keluarga adalah bagian dari pranata sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan kerabat. Pembentukan watak dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pranata keluarga yang dialami dan diterapkannya sejak kecil. Bagi masyarakat, pranata keluarga berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat.


  • Pranata Agama

Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta mencakup pula tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antarmanusia dan antara manusia dengan lingkungannya.


Jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, agama memiliki arti yang lebih luas, karena mencakup juga aliran kepercayaan (animisme atau dinamisme) yang sebenarnya berbeda dengan agama.


Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat penganut agama. Berbagai jenis agama dan kepercayaan tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu pranata, yaitu norma yang mengatur hubungan antarmanusia, antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan Tuhannya sehingga ketenteraman dan kedamaian batin dapat dikembangkan.


  • Pranata Ekonomi

Secara umum, ekonomi diartikan sebagai cabang ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian, dan perdagangan). Dalam hal ini, ekonomi diartikan sebagai tata tindakan dalam memanfaatkan uang, tenaga, waktu, atau barang-barang berharga lainnya.


Pranata ekonomi merupakan bagian dari pranata sosial yang mengatur kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa yang dibutuhkan manusia. Pranata ekonomi ada dan diadakan oleh masyarakat dalam rangka mengatur dan membatasi perilaku ekonomi masyarakat agar dapat tercapai keteraturan dan keadilan dalam perekonomian masyarakat.


Pranata ekonomi muncul sejak adanya interaksi manusia, yaitu sejak manusia mulai membutuhkan barang atau jasa dari manusia lain. Bentuk paling sederhana dari pelaksanaan pranata ekonomi adalah adanya sistem barter (tukar menukar barang). Akan tetapi, untuk kondisi saat ini, sistem barter telah jarang digunakan dan sulit untuk diterapkan.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : 4 Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli


  • Pranata Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Di Indonesia, pendidikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal).


Pada perkembangannya, ada beberapa ahli sosiologi yang menambahkan satu golongan pendidikan lagi, yaitu pendidikan yang diperoleh melalui pengalaman atau kehidupan sehari-hari (pendidikan informal).


  • Pranata Politik

Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, meliputi segala urusan dan tindakan atau kebijakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.


Di dalam hal ini, yang dimaksud politik adalah semua usaha dan aktivitas manusia dalam rangka memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pranata politik adalah serangkaian peraturan, baik tertulis ataupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur semua aktivitas politik dalam masyarakat atau negara.


Pranata-pranata tersebut diciptakan masyarakat Indonesia sesuai dengan jenjang kewenangannya masing-masing, dan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.


Political Institutions

Fungsi Pranata Politik Beserta Contohnya

Dengan adanya pranata politik tentunya mempunyai suatu tujuan, lalu apa sajakah tujuan dari pranata poitik tersebut? dan bagaimanakah contohnya?, berikut beberapa fungsi dan contoh dari pranata politik.


1. Melembagakan Norma Melalui Undang-Undang

Presiden yang menjadi representasi dalam suatu negara mempunyai tugas untuk mengajukan rancangan suatu perundang-undangan (RUU) yang selanjutnya akan diajukan ke dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk selanjutnya dilakukan legislasi.


Prosesi pembuatan undang-undang negara memperlihatkan peranan lembaga politik yang mengesahkan peraturan/ norma melalui undang-undang. Norma hukum yang sudah disahkan oleh undang-undang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Macam Ideologi Politik Beserta Definsi Dan Contohnya


Contoh :

Rapat paripurna yang membahas tentang suatu rancangan perundang-undang (RUU) mengenai organisasi massa. Rapat tersebut tentunya membahas tentang suatu aturan dan tata tertib tentang pengawasan pendirian organisasi massa (ormas).


RUU ini tidak hanya dapat diajukan oleh presiden saja, tapi juga dapat diajukan oleh organisasi legislatif lainnya dan sesudah itu, disahkan oleh lembaga legislatif yakni dewan perwakilan rakyat (DPR)


2. Melaksanakan Undang-Undang yang telah disetujui

Pemerintah diharapkan bisa melaksanakan amanat undang-undang yang sudah disepakati oleh lembaga eksekutif dan legislatif dalam berbagai aspek undang-undang. Jadi, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang tersebut dengan cara mensosialisasikan undang-undang.


Sehingga pemerintah bisa mengajak masyarakat untuk mematuhi suatu undang-undang dan tentunya juga memberikan sanksi pada masyarakat yang sudah melanggar undang-undang dan tentunya hukuman tersebut juga sudah diatur oleh undang-undang.


Contoh :

Rancangan undang-undang tentang organisasi massa yang telah disahkan oleh DPR tentang sebuah aturan organisasi massa yang sudah mengikat organisasi masa itu sendiri maupun pergerakan mahasiswa Indonesia sehingga mengatur dan mengawasi organisasi massa di Indonesia.


3. Menyelesaikan Konflik

Dalam kehidupan sosial tentunya manusia akan berhadapan dengan namanya sebuah konflik, baik konflik yang ringan maupun berat. Oleh karena itulah norma hukum ini diadakan supaya bisa mengatur masyarakat agar menjadi lebih rukun lagi dalam bermasyarakat.


4. Menyelenggarakan Pelayanan Umum

Demi untuk mecapai visi dan misi bangsa serta negara Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur maka banyak sekali hal yang harus dijalani. Salah satunya melakukan sebuah pembangunan diseluruh lapisan masyarakat, misalnya dengan meningkatkan layanan umum seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, angkutan umum, jalan raya, rekreasi dan lain lain.


Contoh :

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pemerintah juga harus membuka lahan industri, pertanian, pendayagunaan sumber daya alam, memperluas hubungan dagang baik didalam maupun diluar negri dan lain sebagainnya,


5. Melindungi Warga Negara

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari dalam maupun negara asing, oleh sebab itu dalam perwujudanya maka didirikanlah sebuah sistem ketahanan dan keamanan rakyat semesta atau lebih sering disebut dengan HANKAMRATA. Dengan adanya sistem ini, diharapkan bangsa Indonesia bisa terhidar dari serangan luar.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Peranan Media Massa Dalam Komunikasi Politik Beserta Proses Dan Modelnya


Contoh :

Dengan adanya TNI dan Polri yang bertugas untuk melindungi masyarakat Indonesia, maka diharapkan masyarakat Indonesia terbebas dari ancaman baik dari dalam maupun luar.


Peran Pranata Politik

  • Pelindung dan penyaluran aspirasi/hak asasi manusia; sesuai dengan UUD’45, bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka rakyat berhak berpolitik sejauh tetap mematuhi kaidah-kaidah politik yang telah ditetapkan.

  • Memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat, dalam hal ini rakyat secara langsung mulai dilibatkan dalam proses penentuan kebijakan. Rakyat ditempatkan sebagai subjek dan bukannya objek kebijakan. Dengan cara ini, akan dapat tercapai keberhasilan pembangunan dan meningkatkan stabilitas sosial.

  • Meningkatkan kesadaran berpolitik di kalangan masyarakat , hal ini terlihat dari meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pemilu.

Bentuk – Bentuk Lembaga Yang Berhubungan Dengan Pranata Politik

Bentuk pranata politik dalam suatu negara secara umum dibrdakan menjadi tiga, yaitu :

  • Lembaga eksekutif

Lembaga pengatur pelaksanaan Undang-Undanng yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden atau perdana menteri.


  • Lembaga Yudikatif

Lembaga pengatur pelanggaran Undang-Undang yang ditangani oleh MA dan pengadilan dibawahnya.


  • Lembaga legislatif

Lembaga pengatur perubahan Undang-Undang yang dipegang oleh DPR dan MPR.


Ciri – Ciri Pranata Politik

Ciri-ciri atau karakteristik dari pranata politik adalah sebagai berikut:

  1. Adanya suatu komunitas manusia yang secara social bersatu atas dasar nilai-nilai yang disepakati bersama.
  2. Adanya asosiasi politik atau biasa disebut pemerintah yang aktif;
  3. Asosiasi tersebut melaksanakan fungsi-fungsi untuk kepentingan umum; dan
  4. Asosiasi tersebut diberi kewenangan luas jangkauan kewenangan hanya dalam territorial tertentu.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Sistem, Fungsi Dan Struktur Partai Politik Di Indonesia