Sejarah Orde Baru

Diposting pada

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau begian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.Sedangkan Pemerintahan adalah suatu organisasi sekelompok orang dalam suatu negara yang menjalan aturan dengan maksud menjaga ketertiban dan keamanan disatu pihak, sedangkan dilain pihak dituntut pelayanannya terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Latar-Belakang-Orde-Baru

Indonesia adalah suatu negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan sebagai dasar negara Pancasila yang berlambangkan Burung Garuda, merupakan negara kepulauan memakai istilah demokrasi dalam pemerintahannya.


Orde baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaanmasa Sukarno (Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Orde baru lahir sebagai upayauntuk: mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Baca Juga : Pancasila Pada Masa Orde Baru


Setelah Orde Baru memegang talpuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan status quo. Hal ini menimbulkan ekses-ekses negative, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukannya itu direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga hal tersebut selalu dianggap sah dan benar, walaupun merugikan rakyat.


Sejarah Orde Baru

Di kesempatan ini GuruPendidikan akan membahas mengenai Point-Point Orde Baru ,  Sejarah lahirnya orde baru adalah sebuah kebangkitan dari bangsa indonesia. Orde baru adlaah suatu proses peralihan dari orde lama ke orde baru, pada peralihan itu terdapat banyak sekali yang melatar belakangi lahirnya orde baru tersebut, didalam lahirnya orde baru itu terdapat berbagai rancangan-rancangan pembangunan didalam perkembangannya dan kebijakan-kebijakan didalam orde baru.


Orde baru adalah masa untuk mengembalikan Pancasila serta juga UUD sebagai pedoman bangsa indonesia, Didalam sejarah lahirnya orde baru dengan melihat tiga point yakni :

  1. Latar belakang lahirnya orde baru,
  2. Perkembangan orde baru
  3. Kebijakan orde baru.

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Setelah G3OS/PKI itu berhasil ditumpas serta berbagai bukti yang berhasil dikumpulkan Menujukan kearah PKI  ( Partai Komunis Indonesia), kemudian Akhirnya diambil suatu kesimpulan bahwa PKI  ( Partai Komunis Indonesia) merupakan dalang dari gerakang ini, PKI  ( Partai Komunis Indonesia) ialah yang melatar belakangi terjadi peristiwa G30S/PKI. Gerakan tersebut pun menyebabkan rakyat marah terhadap PKI  ( Partai Komunis Indonesia)  yang diikuti dengan berbagai demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI dan juga organisasi massanya (ormasnya) serta juga tokoh-tokohnya diberikan sebuah sanksi dengan cara diadili.


Panglima Kostrad atau Pangkopkamtib Mayor Jenderal Soeharto yang diangkat ialah sebagai Menteri,  Panglima Angkatan Darat melakukan suatu tindakan pembersihan terhadap adanya unsur-unsur PKI serta ormasnya.


Latar belakang dari lahirnya Orde baru tersebut juga dipelopori Masyarakat luas yang terdiri atas berbagai unsur seperti :


Dukungan dari berbagai Kalangan antara lain ialah :

  1. Berbagai Partai politik,
  2. Berbagai Organisasi massa
  3. Perorangan,
  4. Berbagai Pemuda,
  5. Berbagai mahasiswa,
  6. Berbagai pelajar,
  7. Berbagai kaum wanita

Dari kalangan-kalangan ini bersama-sama kemudian mendirikan satu kesatuan aksi didalam bentuk Front Pancasila untuk dapat menghancurkan para pendukung G3OS/PKI Front Pancasila itu menduga bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa itu serta Front Pancasila juga menuntut untuk dapat dilakukannya penyelesaian politis terhadap mereka yang terlibat didalam gerakan tersebut . Dengan Berbagai Aksi yang datang yang mempunyai Satu tujuan menentang G30S/PKI atau juga  Gerakan pada 30 September tahun 1965 itu di antaranya ialah Kesatuan :

  • KAMI (Aksi Mahasiswa Indonesia),
  • KAPI  (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia),
  • KAPPI ( Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia).
  • KASI  ( Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) dan lain sebagainya.

Dari bermacam kalangan yang menjadi kesatuan yang tergabung didalam Front Pancasila itu kemudian lebih dikenal dengan “Angkatan 66”. Mereka yang tergabung didalam Front Pancasila tersebut mengadakan demonstrasi diberbagai tempat. Front Pancasila tersebutmelanjutkan aksinya pada Gedung Sekretariat Negara di Tanggal 8 Januari tahun 1966 dengan mengajukan suatu penyataan bahwa suatu kebijakan ekonomi pemeritahan tidak boleh di dilaksanakan atau juga dibenarkan,  Lalu Pergerakan Front Pancasila tersebut Berlanjut ke Halaman Gedung DPR-GR yaitu di tanggal 12 Januri tahun 1966 untuk mengajukan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) yang isinya ialah sebagai berikut.

Baca Juga : Isi Tritura : Latar Belakang Tritura, Tokoh, Tujuan, Dampak, Aksi


Isi Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)

  1. Pembubaran PKI dan juga organisasi massanya
  2. Pembersihan Kabinet-kabinet Dwikora
  3. Penurunan pada harga-harga barang.

Di tanggal 15 Januari tahun 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora didalam sebuah tempat daerah bogor tepatnya di istana Bogor yang di hadiri dengan wakil-wakil dari mahasiswa. Presiden Republik Indonesia Saat itu yakni Presiden Ir. Soekarno berfikiran timbulnya berbagai gerakan dari para mahasiswa itu didalangi oleh Central Intelligence Agency (CIA) yang lembaganya tersebut bertempat di negara Amerika serikat.


Presiden Republik indonesia Ir. Soekarno itu menggemukakan perombakan kabinetnya yaitu di tanggal 21 Februari namun tetapi hal itu tak membuat adanya perubahan yang kemudian membuat hati rakyat senang disebabkan karena masih banyak dari anggota kabinetnya yang berada didalam G30S/PKI, Kabinet baru dikenal dengan”Seratus Menteri”.

Baca Juga : Peristiwa Lengkap G30S PKI


Di saat pelantikan Kabinet tersebut berbagai kalangan ikut hadir seperti ialah mahasiswa, pelajar, serta juga pemuda mengisi jalan yang tujuan menuju ke arah Istana Merdeka, Aksi itu terjadi di tanggal 24 Februani tahun 1966, Gerakan-Gerakan dari Berbagai kalangan ditahan oleh Pasukan Cakrabirawa dan menyebabakan timbulnya bentrokan dari kedua belah pihak , didalam peristiwa tersebut akhirnya merenggut nyawa seorang mahasiswa Universitas Indonesia yakni Arief Rahman yang meningal didalam peristiwa tersebut.


Perkembangan Kekuasaan Orde Baru

Proses Lahirnya Orde baru Sejarah lahirnya orde baru (Surat perintah 11 Maret tahun 1966 Supersemar) Soeharto kemudian mengatasi keadaan yang serba tidak menentu serta juga keadaan tersebut sangat tak terkendali. Setelah peristiwa G3OS/ PKI, negara Republik Indonesia tersebut kemudian dilanda instabilitas politik akibat dari ketidak tegasnya keputusan keputusan yang diambil didalam perstiwa tersebut oleh dalam Kepemimpinan Presiden Soekarno serta juga terpecah belahnya berbagai partai politik yang menjadi sebuah kelompok yang saling bersiteru antara Pro terhadap presiden serta juga kontra terhadap adanya kebijakan presiden atau juga yang mendukung presiden serta juga  yang menentang presiden, situasi tersebut kemudian semakin membahayakan persatuan bangsa indonesia.


Melihat dari situasi konflik antara pendukung Orde Lama dan Orde Baru semakin bertambah gawat DPR-GR kemudian berpendapat bahwa situasi konflik tersebut harus segera diselesaikan dengan secara konstisional. Di tanggal 3 Februari tahun 1967 DPR- GR menyampaikan resolusi serta juga memorandum yang berisikan anjuran kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera supaya  diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS. di tanggal 20 Februari tahun 1967, Presiden Soekarno kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto untuk menggantikan didalam Pemerintahannya itu.


Penyerahan kekuasaan dari  Presiden Soekarno kepada Soeharto tersebut dikukuhkan didalam Sidang Istimewa MPRS. MPRS didalam Ketetapannya No. XXXIIIIMPRS/1967 tersebut mencabut kekuasaan pemerintahan negara serta juga Presiden Soekarno mengangkat Soeharto ialah sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan adanya Ketetapan MPRS tersebut, situasi konflik yang merupakan sebagai sumber instabilitas politik tersebut telah berakhir dengan secara konstitusional meskipun situasi konflik tersebut dapat tanggulangi namun tetapi kristalisasi orde baru tersebut belum selesai. Untuk menjadikan indonesia kembali dengan normal dilakukan dengan berbagai cara yang baik serta wajar sehingga mampu untuk dapat mempercepat serta mendorong pembangunan, hal tersebutlah yang pertama kali dilakukan didalam bidang politik untuk berlandaskan kepada Pancasila UUD 1945.


Setelahnya bergantinya kekuasaan itu maka muncullah babak baru didalam sejarah orde baru. Pada dasarnya , Orde Baru adalah suatu tatanan didalam kehidupan rakyat indonesia ,bangsa serta juga negara yang diletakkan ialah sebagai mana mestinya didalam edeologi negara yakni  Pancasila serta kembali menyacu kepada UUD 1945 untuk dapat perbaikan-perbaikan terhadap suatu penyelewengan yang telah terjadi di masa lampau serta membangun kembali kekuatan bangsa indonesia dengan cara menumbuhkan kembali, pembangunan-pembangunan bangsa indonesia, dan juga mengembalikan bangsa indonesia ke jalan yang lurus yang terselewengkan didalam tuntunan yang dikenal ialah sebagai Tri Tuntutan rakyat (Tritura).


Pada dasarnya tuntutan tersebut mengungkapkan Keinginan keinginan rakyat yang mendalam untuk dapat melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi didalam kehidupan dalam  situasi yang kongkret.

Usaha dalam penataan kembali kehidupan politik tersebut dimulai di awal tahun 1968 dengan penyegaran DPR-GR. Penyegaran tersebut bertujuan untuk dapat menumbuhkan hak-hak demokrasi serta juga  mencerminkan kekuatan – kekuatan yang terdapat di dalam masyarakat.


Komposisi anggota DPR tersebut terdiri dari wakil-wakil partai politik serta golongan karya. Tahap selanjutnya ialah  penyederhanaan kehidupan kepartaian kehormatan serta juga  kekaryaan dengan cara Pengelompokkan suatu partai politik serta golongan karya. Usaha tersebut dimulai di tahun 1970 dengan mengadakan suatu serangkaian konsultasi dengan pimpinan Partai politik tersebut.

Baca Juga : Hak Angket DPR – Pengertian, Landasan, Mekanisme, Timbulnya, Pengajuan, Lingkup Kerja, Hasil


Lahirlah 3 kelompok di DPR

  1. Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri serta juga partai-partai PNI, Parkindo, Katolik IPKI, dan juga Murba.
  2. Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri serta  partai-partai NU, Partai Muslimin Indonesia, Ps11 serta juga Perti.
  3. Sedangkan kelompok organisasi profesi ialah seperti organisasi buruh, organisasi pemudaorganisasitani serta juga nelayan organisasi seniman dan lain sebagainya yang tergabung dalam kelompok Golongan Karya.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Setelah berhasil mengembalikan kondisi politik bangsa Indonesia yang kemudian mengambil langkah selanjutnya yang dilaksanakan didalam Pembangunan-Pembangunan diseluruh Republik Indonesia yang dapat dikatakan berskala Nasional. Didalam Pembangunan berskala Nasional tersebut yang diharuskan terealisasinya di zaman orde baru dengan melalui Pembangunan Dalam waktu yang cukup lama atau panjang serta juga pembangunan yang singkat atau dalam jangka pendek tersebut dirancang dengan melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita).


Tiap-tiap pelita tersebut mempunyai misi pembangunan dalam rangka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk memberikan arah didalam usaha untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut maka MPR sudah menetapkan GBHN  (Garis-garis Besar Haluan Negara) sejak 1973. GBHN adalah suatu pola umum pembangunan nasional dengan berbagai rangkaian program.


GBHN tersebut direncanakan didalam pembangunan 5 tahun (Repelita) yang berisikan program-program konkret yang akan dilaksanakan didalam kurun waktu 5 tahun. dalam Pelaksanaan Repelita yang bertujuan untuk melakukan Pembangunan yang berskala nasional  yang dimulai sejak di 1969. Pembangunan itu tidak terlepas dalam Trilogi Pembangunan, berikut ini Trilogi pembangunan.


Trilogi Pembangunan

  • Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada
  • terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
  • Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
  • Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

Selain itu dikumandangkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diiringi dalam memeratakan pembangunan di indonesia, Oleh karna itu dicetuskanlah Pelita III yang isinya sebagai berikut.

Pelita III didalam pemerintahan Orde baru terdiri dari Delapan Jalur Pemerataan yakni:

  1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan utama suatu rakyat yaitu kebutuhan pangan, sandang serta juga kebutuhan tempat tinggal atau juga perumahan
  2. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta pelayanan kesehatan.
  3. Pemerataan pembagian dalam pendapatan.
  4. Pemerataan dalam kesempatan kerja.
  5. Pemerataan dalam kesempatan berusaha.
  6. Pemerataan dalam kesempatan berpartisipasi dibidang pembangunan terhadap suatu generasi-generasi bangsa yaitu generasi muda serta generasi kaum wanita.
  7. Pemerataan dalam penyebaran pembangunan di seluruh wilayah di tanah air.
  8. Pemerataan dalam kesempatan memperoleh keadilan.

Kehidupan Politik Pada Masa Orde Baru

1. Penataan politik dalam negeri


  • Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional.


Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut:

  1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan.
  2. Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968.
  3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan  nasional.
  4. Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
  5. Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida, yang meliputi :
  • Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi
  • Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap pertama
  • Pelaksanaan Pemilihan Umum
  • Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 30 September
  • Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI.

  • Pembubaran PKI dan Organisasi masanya

Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan :

  1. Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966..
  2. Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
  3. Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.

Hal ini disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.


  • Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik

Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu :

  1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam)
  2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).
  3. Golongan Karya (Golkar)

  • Pemilihan Umum

Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).


Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok sejak pemilu 1971-1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah dimana terjadi perimbangan suara di MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Suharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode pemilihan. Selain itu, setiap Pertangungjawaban, Rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR tanpa catatan.

Baca Juga : Tugas DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Fungsi, Pengertian, Hak, Dan Kewajiban [LENGKAP]


  • Peran Ganda ABRI

Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator.


  • Pemasyarakatan P4

Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4.


Guna mendukung program Orde baru yaitu Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen maka sejak tahun 1978 diselenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat.
Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru.


Pelaksanaan Penataran P4 tersebut menunjukkan bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak dengan adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969.


2. Penataan politik luar negeri

Di samping membina stabilitas politik dalam negeri, Pemerintah Orde Baru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri. Berikut ini upaya-upaya pembaharuan dalam politik luar negeri:


  • Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR GR terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1950-1964. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966.


Kembalinya Indonesia mendapat sambutan baik dari sejumlah negara Asia bahkan dari pihak PBB sendiri hal ini ditunjukkan dengan ditunjuknya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB dilanjutkan dengan tindakan pemulihan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Filipina, Thailand, Australia, dan sejumlah negara lainnya yang sempat remggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.


  • Membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC)

Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G 30 S/PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.


  • Normalisasi hubungan dengan beberapa Negara
  1. Pemulihan hubungan dengan Singapura

Sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia Indonesia telah memulihkan hubungan dengan Singapura dengan perantaraan Habibur Rachman (Dubes Pakistan untuk Myanmar). Pemerintah Indonesia menyampikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang disampikan pada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Akhirnya pemerintah Singapurapun menyampikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik.


  1. Pemulihan hubungan dengan Malaysia

Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakan perundingan di Bangkok pada 29 Mei-1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok, yang berisi:

  • Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
  • Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.
  • Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta tanggal 11 agustus 1966 dan ditandatangani persetujuan Jakarta (Jakarta Accord). Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing Negara.

Peran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama menteri luar negeri/perdana menteri Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangi kesepakatan yang disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut menjadi awal berdirinya organisasi ASEAN.


Peristiwa-Peristiwa Politik Penting Pada Masa Orde Baru

1. Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia

Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, dibentuk suatu Dwikora (Dwi Komando Rakyat) dengan alasan ialah untuk membantu perjuangan rakyat di Kalimantan Utara. Dwikora tersebut langsung berada di bawah komando Presiden Soekarno. Dwikora itu mempunyai tugas ialah membantu rakyat dan juga memerangi neokolonialisme serta neoimperialisme. tetapi, gerakan tersebut belum berhasil terlaksana, disebabkan karena bangsa Indonesia itu dikejutkan dengan meletusnya peristiwa G3OS/PKI.


Peristiwa G3OS/PKI tersebut menyebabkan pusat perhatian pemerintah Indonesia itu tertuju dalam penyelesaian masalah dalam negeri.pada saat  pemerintahan Indonesia berada di tangan Jenderal Soeharto, zaman itu dimulai masa pemerintahan Orde Baru. Di masa pemerintahan Soeharto ialah sebagai Pejabat Presiden hubungan diplomatik dengan Malaysia dengan melalui kembali dijalin.


Normalisasi suatu hubungan Indonesia-Malaysia berhasil dicapai supaya dengan ditandatanganinya Jakarta di tanggal 11 Agustus  tahun1966. Hal tersebut dilanjutkan dengan penempatan suatu perwakilan pemerintahan di masing-masing negara.


2. Kembalinya menjadi anggota PBB

selama masa kekuasaan Presiden Soekarno tersebut, Indonesia menyatakan untuk keluar dari keanggotanan PBB akibat dari terpilihnya Malaysia ialah sebagai calon kuat Dewan Keamanan PBB padahal Malaysia tersebut adalah negara boneka Inggris. Maka dengan itu Indonesia kemudian mengancam akan keluar apabila PBB tetap mencalonkan Malaysia untuk menjadi anggota dewan Keamanan.


Setelah masa pemerintahan berada dibawah kendali Soeharto, Indonesia kemudian menyatakan kembali menjadi anggota PBB serta juga  melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh PBB yakni di tanggal 28 september tahun 1966.


3. Pendirian ASEAN

Negara Indonesia tersebut perlu menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain dengan secara regional ataupun dengan global dengan melalui Organisasi ASEAN. Tujuan awalnya dari didirikannya ASEAN adalah untuk dapat membendung paham komunis. serta hubungan kerja sama yang dijalin antar negara daro anggota ASEAN hampir merambah kearah sektor ekonomi, politik, sosial serta juga  budaya.


4. Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia

Wilayah timor timur adalah koloni portugas sejak diabad ke 16 tetapi jaraknya yang cukup jauh maka wilayah Timor Timur tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintahan portugis.


di tahun 1975 terjadi suatu kekacauan yangmana tidak jelasnya pemerintahan tersebut untuk meredakan kekacauan yang terjadi di Timor timur sebagaian masyakarat timor-timur tersebut menginginkan bergabung dengan indonesia serta para partai politik di Timor-timur oleh sebab itu Timor-timor dengan secara resmi bergabung di republik indonesia di bulan juli tahun 1976 di masa pemerintahan presiden soeharto tetapi ada juga partai politik yang tidak setuju dengan hal tersebut yaitu fretilin yang terus-menerus memperjuangkan hak-haknya.


Dan pada saaat presiden habibie menjabat sebagai presiden RI 1999, ia merasa bahwa Timor-timur tersebut merupakan duri didalam daging yang memberikan 2(dua) pilihan yakni bersatu atau berpisah. Dengan digelarnya suatu ajak pendapat. pada akhirnya Timor-timur tersebut resmi keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia serta membentuk sendiri negara dengan nama Republik Demokrasi Timor Lorose atau juga Timor timur.


Kehidupan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.


Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut:

  1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
  2. Kerja Sama Luar Negeri
  3. Pembangunan Nasional

Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu:

  • Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun
  • Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan.Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu :

  1. Pelita I

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya dengan sasaran dalm bidang Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.


  1. Pelita II

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.


  1. Pelita III

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:

  • Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan   perumahan.
  • Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
  • Pemerataan pembagian pendapatan
  • Pemerataan kesempatan kerja
  • Pemerataan kesempatan berusaha
  • Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan
  • Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air
  • Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

  1. Pelita IV

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.


  1. Pelita V

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.


  1. Pelita VI

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.


Kronologis Runtuhnya Sistem Pemerintahan Orde Baru

Berikut ini adalah kronologi runtuhnya sistem pemerintahan orde baru, sebagai berikut:


  1. Krisis Moneter

Pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Tapi banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan Rupiah.


Tapi begitu Thailand melepaskan kaitan Baht pada US Dollar di bulan Juli 1997, Rupiah kena serangan bertubi-tubi, dijual untuk membeli US Dollar yang menjadi murah. Waktu Indonesia melepaskan Rupiah dari US Dollar, serangan meningkat makin menjatuhkan nilai Rupiah. IMF maju dengan paket bantuan US$ 20B, tapi Rupiah jatuh terus dengan kekuatiran akan hutang perusahaan, pelepasan Rupiah besar-besaran. Bursa Efek Jakarta juga jatuh. Dalam setengah tahun, Rupiah jatuh dari 2,000 dampai 18,000 per US Dollar.


  1. Tragedi “TRISAKTI”

Tragedi 12 mei 1998 yang menewaskan 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti. Tragedi yang sampai saat ini masih dikenang oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia belum jelas penyelesaiannya hingga sekarang.


Tahun demi tahun kasus ini selalu timbul tenggelam. Setiap 12 Mei mahasiswa pun berdemo menuntut diselesaikannya kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Namun semua itu seperti hanya suatu kisah yang tidak ada masalah apapun. Seperti suatu hal yang biasa saja. Pemerintah pun tidak ada suatu pernyataan yang tegas dan jelas terhadap kasus ini. Paling tidak perhatian terhadap kasus ini pun tidak ada. Mereka yang telah pergi adalah :

  • Elang Mulia Lesmana
  • Heri Hertanto
  • Hafidin Royan
  • Hendriawan Sie

Mereka merupakan Pahlawan Reformasi selain mahasiswa lainnya yg ikut berjuang pada saat itu.


  1. Penjarahan

Pada tanggal 14 Mei 1998, Jakarta seperti membara. Semua orang tumpah di jalanan. Mereka merusak dan menjarah toko dan gedung milik swasta maupun pemerintah. Masa pada saat itu sudah kehilangan kendali dan brutal akibat kondisi yang terjadi di tanah air pada saat itu.


Tak hanya itu, massa juga memburu warga keturunan Cina. Tarakhir, banyak warga keturunan Cina mengungsi ke luar negeri. Sebagian lainnya bertahan dalam ketakutan  dan munculah isyu-isyu gak tidak jelas bahwa pada hari itu terjadi perkosaan masal warga keturunan tiong Hoa.


  1. Mahasiswa Menduduki Gedung MPR

Pukul 15.20 WIB, Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko di Gedung DPR, yang dipenuhi ribuan mahasiswa, dengan suara tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Harmoko saat itu didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum,Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad.


Pukul 21.30 WIB, empat orang menko (Menteri Koordinator) diterima Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan perkembangan. Mereka juga berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan agar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan saja, bukan di-reshuffle. Tujuannya, agar mereka yang tidak terpilih lagi dalam kabinet reformasi tidak terlalu “malu”. Namun, niat itu tampaknya sudah diketahui oleh Presiden Soeharto. Ia langsung mengatakan, “Urusan kabinet adalah urusan saya.” Akibatnya, usul agar kabinet dibubarkan tidak jadi disampaikan. Pembicaraan beralih pada soal-soal yang berkembang di masyarakat.


Pukul 23.00 WIB Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengemukakan, ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat individual, meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Wiranto mengusulkan pembentukan “Dewan Reformasi”.


Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ dan Forum Kota memasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR.


  1. Soeharto Meletakkan Jabatannya

  • Pukul 01.30 WIB, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Amien Rais dan cendekiawanNurcholish Madjid (almarhum) pagi dini hari menyatakan, “Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru”.
  • Pukul 9.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB. Soeharto kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan meninggalkan halaman Istana Merdeka didampingi ajudannya, Kolonel (Kav) Issantoso dan Kolonel (Pol) Sutanto (kemudian menjadi Kepala Polri). Mercedes hitam yang ditumpanginya tak lagi bernomor polisi B-1, tetapi B 2044 AR.
  • Wakil Presiden J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia.
  • Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap melindungi presiden dan mantan-mantan presiden, “ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan presiden/mandataris MPR, termasuk mantan Presiden Soeharto beserta keluarga.”
  • Terjadi perdebatan tentang proses transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang pertama mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional.