Latar Belakang
Pancasila Pada Masa Orde Baru – Pengertian, Pelaksanaan, Sejarah – Berakhirnya orde lama pada tahun 1966 adalah pertanda dimulainya orde baru dengan penyerahan posisi kepemimpinan Soekarno kepada Soeharto. Orde baru ini berlangsung selama kurang elebih 32 tahun tanpa pergantian dengan presiden yang sama. Prinsip yang diterapkan pada orde baru adalah tekad untuk menciptakan negara Indonesia yang mengabdi pada kepentingan rakyat serta meletakkan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pengambilan setiap keputusan.
Pada makalah ini akan dibahas mengenai hal-hal apa saja yang pernah terjadi pada masa orde baru baik yang mengaplikasikan nilai-nilai pancasila maupun hal-hal yang melanggar nilai-nilai lihur pancasila. Seperti yang kita tahu bahwa pada era orde baru yang berlangsung sangat lama tersebut, banyak terdapat peristiwa-peristiwa bersejarah di negara ini seperti swesembada beras, praktik KKN, pembredelan terhadap surat kabar, dan masih banyak lagi.
Untuk itu makalah ini brtujuan supaya kita dapat mengetahui bagaiamana pelaksanaan pancasila di era orde baru serta dapat mmpelajari dan mengambil hal-hal positif serta memperbaiki hal-hal negatif yang terjadi pada era ini untuk membangun negara Indonesia yang lebih baik.
Pelaksanaan Pancasila Pada Masa Orde Baru
Pancasila adalah Dasar Negara yang ada di Indonesia, yang pertama kali mengusulkan pancasila sebagai dasar negara adalah seorang proklamator yang bernama Ir. Soekarno yang merupakan Presiden Republik Indonesia pertama kali. Oleh sebab itu pancasila bisa dikatakan sebagai sumber dari segala sumber bagi bangsa Indonesia, maka banyak kajian yang didapat dari kandungan pada setiap sila yang ada pada pancasila.
Pancasila adalah ideologi yang bisa bertahan dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Walaupun sebagai ideologi politik. namun pancasila juga bisa memudar dan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Hal itu sebenarnya sangat bergantung juga pda daya tahan setiap ideologi tesebut.
Baca Juga: “Nilai-Nilai Pancasila” Karakteristik Yang Terkandung Didalamnya
- Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Kurang Demokratis
Pada era orde baru sebenarnya telah mulai dijalankannya sistem pemilihan umum dengan azas langsung, umum, bebas dan rahasia. Tetapi sejak tahun 1971 sampai 1997 tidak ada pergantian kekuasaan pada level pucuk pemerintahan dan hanya menteri-menteri saja yang mengalami perubahan di sana-sini. Selama lebih dari tiga puluh tahun Soeharto menjadi pemimpin di Indonesia ini tanpa sekali pun ada pergantian.
Hal ini tdak sesuai dengan sila keempat pancasila karena tidak memberikan kesempatan bagi orang lain yang mampu untuk dapat menduduki jabatan sebagai presiden Republik Indonesia. Kekuasaan seakan-akan dimonopoli oleh kelompok yang itu-tu saja serta tidak ada transparansi dalam pemerintahan.
- Pembatasan Hak-Hak Politik Rakyat
Era orde baru terkenal dengan stabilitas politiknya. Salah satu penyebab dari terbentuknya kestabilan politik ini adalah karena kurangnya terbukanya kesempatan dan kebebasan bagi rakyat untuk mengeluarkan pendapat.
Tentu masyarakat tidak akan lupa mengenai kasus diberhentikannya izin beredar dari majalah tempo pada orde baru. Alasan dibalik pencabutan izin peredaran majalah tempo adalah karena pada saat itu majalah tempo menerbitkan sebuah edisi majalah dengan salah satu artikelnya memuat tentang kritik terhadap pemerintahan orde baru. Pemberitaan dan kritik yang terdapat di majalah tersebut dianggap sebagai ancaman bagi negara.
Hal tersebut dianggap sebagai ancaman karena apabila arikel tersebut dibaca oleh masyarakat, maka akan terjadi guncangan di masyarakat yang akhirnya akan mengakibatkan kestabilitasan negara dapat terganggu. Akhirnya pemerintah membuat keputusan untu membredel majalah tempo tersebut pada tahun 1882 dan 1994.
Baca Juga : Lembaga Pendidikan
Dengan adanya kasus dari majalah tempo tersebut, setiap bentuk pemberitaan yang ada hubungannya dengan pemerintah, harus diteliti terlebih dahulu sebelum mendapat izin edar. Hal tersebut mrugikan masyarakat karena membuat masyarakat sulit untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Adanya pembredelan terhadap koran tempo tersebut tentu saja melanggar salah satu sila dari Pancasila yaitu sila keempat mengenai kebebasan setiap orang untuk mengeluarkan pendapat di muka umum.
- Terjadinya Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)
Pada pemerintahan orde baru diharapkan dapat membersihkan segala kegiatan KKN yang terjadi pada era orde lama. Tetapi ternyata pada pemerintahan Presiden Soeharto ini, praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) justru menjadi kasus yang paling terkenal dan dikenang oleh masyarakat sampai saat ini. Sampai-sampai era orde baru selalu diidentikkan masyarakat dengan KKN. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik KKN yang terjadi di era ini sangat merajalela.
Salah satu contoh praktik KKN yang terjadi di era orde baru yaitu praktik KKN yang dilakukan sendiri oleh mantan presiden Soeharto yang menempatkan keluarganya, “Keluarga Cendana”, di posisi-posisi penting pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia pada waktu itu. Bahkan PBB dan Bank Dunia melaporkan bahwa mantan presiden tersebut tercatat sebagai pemimpin yang terkorup di dunia.
Sampai sekarang praktik KKN di Indonesia masih tetap berlangsung terutama di kalangan elite. Praktik KKN memang suatu permasalahan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Perlu tindakan yang tegas dan perlu dicabut dari akar-akarnya untuk dapat meberantas korupsi itu sendiri. Praktik KKn ini tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena dapat merugikan negara dan hajat hidup orang banyak.
- Adanya penembak misterius (petrus)
Pemerintah membentuk suatu operasi yang diberi nama Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Petrus (Penembak Misterius) yang beranggotakan aparat militer. Keahasiaan para personil dari operasi ini sangat rahasia. Bahkan sampai sekarang, masih belum diketahui siapa-siapa saja yang menjadi anggota dari operasi ini. Tujuan dari operasi ini adalah memberantas preman-preman yang sudah tidak dapat ditangani oleh kepolisian. Bahkan polisi pun tidak dapat menangani preman-preman yang menjadi target utama operasi ini karena pengaruh tokoh-tokoh preman tersebut.
Baca Juga: Bhineka Tunggal Ika
Seperti yang terjadi di Yogyakarta sekitar tahun 1980-an, banyak preman-preman yang menjadi korban dari petrus ini. Para preman yang menjadi sasaran petrus ini biasanya langsung ditembak mati seketika sasaran tersebut ditemukan kemudian di buang ke tempat yang mudah ditemukan oleh penduduk.
Adanya operasi ini memberikan shock teraphy bagi preman-preman yang lain supaya segera menyerahkan diri sebelum menjadi sasaran petrus yang selanjutnya. Walaupun sukses menekan angka kriminalitas, operasi ini tidak sesuai dengan sila kedua pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembunuhan yang dilakukan terhadap preman-preman tersebut dinggap kurang manusiawi karena caranya yang terlalu brutal.
Kelebihan Pelaksaan Pancasila Era Orde Baru
- Sukses Transmigrasi
Dilaksanakannya transmigrasi pada era orde baru merupakan salah satu kelebihan yang terjadi pada era tersebut. Transmigrasi dilaksanakan dalam upaya untuk memeratakan pendduk di Indonesia agar tidak hanya tinggal di daerah-daerah tertentu saja. Dengan adanya transmigrasi tingkat kemiskinan di Pulau Jawa juga dapat teratasi dengan memindahkan sebagian penduduknya ke luar Pulau Jawa dan memberikan tunjangan sebagai modal mereka untuk hidup di tempat yang baru dan juga agar mereka yang melakukan transmigrasi dapat mendapatkan lahan yang layak untuk bertani. Beberapa pulau yang menjadi tujuan transmigrasi pada era orde baru, antara lain Sumatra, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.
Terdapat dua jenis transmigrasi yang dilaksanakan pada era ode lama, yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi spontan. Transmigrasi umum adalah transmigrasi yang seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Bagi mereka yang mengikuti transmigrasi umum ini, mereka akan mendapatkan tanah sebesar dua hektar di tempat mereka akan tinggal, rumah, alat pertanian, dan mendapatkan uang tunjangan selama dua tahun dari pemerintah.
Baca Juga: Pancasila Sebagai Dasar Negara
Sedangkan pada pelaksanaan transmigrasi spontan, pemerintah hanya menyediakan ang bagi transmigran untuk melakukan perjalanan dari daerah asal menuju daerah baru yang akan ditinggali. Kebutuhan-kebutuhan lain dari transmigran yang melakukan transmigrasi spontan ini dibebankan kepada mereka sendiri.
Pelaksanaan program ini merupakan salah satu hal yang sesuai dengan pancasila yaitu sila ke lima. Hal itu dibuktikan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi rakyatnya.
- Sukses Swasembada Pangan
Pemerintah era orde baru pada sekitar tahun 1980an mampu membuat Indonesia yang sebelumnya sebagai negara pengimpor beras terbesar, menjadi negara yang mapu berswasembada beras dengan produksi beras yang mencapai 25,8 ton. Tidak hanya itu, Indonesia juga bahkan mampu mengekspor beras ke luar negeri dan sempat menjadi negara pengekpor beras terbesar di dunia. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa yang terjadi pada era orde baru tersebut.
Pada era orde baru ini, bidang pertanian mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah karena sektor inilah yang dianggap mampu untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dengan suksesnya swasembada pangan pada era itu sekaligus juga telah meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup petani. Suksesnya swasembada pangan ini juga berhubungan dengan diadakannya transmigrasi. Program transmigras yang dilaksanakan pada era orde baru bertujuan untuk perluasan lahan-lahan yang berada di luar Pulau Jawa supaya dapat digunakan untuk menanam padi sehingga produksi beras meningkat.
Selain itu, perhatian yang dilakukan pemerintah pada saat itu adaah dengan cara intensifikasi produksi pertanian atau lebih dikenal dengan sebutan reolusi hijau. Cara-cara yang ditempuh pemerintah antara lain adalah dengan memberikan peralatan-peralatan teknik yang menunjang petanian, memperkenalkan varietas-varietas padi yang bersiklus pendek tetapi dengan hasil yang tinggi, rekruitmen dan pelatihan penyuluh pertanian, melakukan perbaikan terhadap infrastruktur irigasi, dan menyubsidi sarana produksi.
Baca Juga: √ Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka
Pengertian Pancasila
Pancasila merupakan suatu ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman danrumusan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lima sendi utama penyusun Pancasila ialah
- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.
Pancasila Pada Masa Orde Baru (1965-1998)
Terlaksananya berdasarkan “supersemar” dan TAP MPRS no. XXXVII/MPRS/1968 periode ini merupakan demokrasi pancasila, sebab semua bentuk penyelenggaraan negara berlangsung atas dasar nilai-nilai pancasila.
Ciri-Ciri Umum
Pancasila pada Era Orde Baru memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:
- Mengutamakan musyawarah mufakat
- Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan
- Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksankan hasil keputusan musyawarah
- Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
- Keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan
Baca Juga: Ideologi Pancasila
Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa.
Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi dimana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara.
Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang.Sedangkan pada era reformasieksistensi Pancasila sejauh ini masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara riil.
Orde baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyimpang dari Pancasila serta UUD 1945 demi kepentingan kekuasaan. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa orde lama, yaitu Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat pembenar rezim otoritarian baru di bawah Soeharto.
Seperti rezim otoriter pada umumnya lainnya, ideologi sangat diperlukan orde baru sebagai alat untuk membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara.Sehingga Pancasila oleh rezim orde baru kemudian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara. Maka dari itu Pancasila perlu disosialisasikan sebagai doktrin komprehensif dalam diri masyarakat Indonesia guna memberikan legitimasi atas segala tindakan pemerintah yang berkuasa.dalam diri masyarakat Indonesia. Adapun dalam pelaksanaannya upaya indroktinisasi tersebut dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pengkultusan Pancasila sampai dengan Penataran P4.
Upaya pengkultusan terhadap pancasila dilakukan pemerintah orde baru guna memperoleh kontrol sepenuhnya atas Pancasila dan UUD 1945.Pemerintah orde baru menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sesuatu yang keramat sehingga tidak boleh diganggu gugat. Penafsiran dan implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka, serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusi berada di tangan negara. Pengkultusan Pancasila juga tercermin dari penetapan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober sebagai peringatan atas kegagalan G 30 S/PKI dalam upayanya menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis.
Pada masa Orde Baru, Pelaksanaan Pancasila tidak sebaik yang diharapkan. Di Orde Baru masih saja terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan Pancasila. Diantaranya adalah:
- Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun.
- Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila oleh rezim Orde Baru melalui program P4.
- Adanya penindasan ideologis, sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut.
- Adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan terhadap orang di Timor-Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus Tanjung Priok, pengrusakan/penghancuran pada kasus 27 Juli dan seterusnya.
- Perlakuan diskriminasi oleh negara juga dirasakan oleh masyarakat non pribumi (keturunan) dan masyarakat golongan minoritas. Mereka merasa diasingkan, bahkan acapkali mereka hanya dijadikan sebagai kambing hitam jika ada masalah, atau diperas secara ekonomi.
- Pancasila Digunakan Sebagai Alat Politis
- Diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah . selain itu presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif sehingga peraturan yang di buat harus sesuai dengan persetujuannya.
- Presiden melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya.
- Banyak terjadi KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme).
Baca Juga: Tugas MPR
Sejarah Pancasila
Sejarah telah mencatat bahwasanya saat tejadi situasi politik dan keamanan yang sangat kacau. Saat itu, Indonesia dihadapkan pada sebuah pilihan yang berat, yakni memberikan makanan serta sandang kepada rakyat Indonesia atau harus melakukan kepentingan strategi dan politik pada wilayah internasional seperti yang yang telah dilakukan oleh Presiden Ir. Soekarno.
Jika kita berkaca pada zaman itu, uapaya Presiden Soekarno tentang Pancasila, diliputi oleh paradigma yang esensinya ialah menegakan stabilitas negara guna mendukung rehabilitasi dan pembangunan ekonomi Indonesia. Istilah yang terkenal pada saat itu ialah stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi pembangunan. Presiden Soekarno melakukan rekontruksi serta pemahaman yang menyeluruh terhadap Pancasila sebagai dasar Negara dalam politik bernegara memalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Hal ini tentu didasari atas pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa Indonesia.
Demokratisasi (proses memanusiakan manusia) pada akhirnya tidak berjalan di Indonesia, serta pelanggaran HAM terjadi di berbagai tempat yang dilakukan oleh aparat negara atau pemerintah. Pancasila seringkali dipakai sebagai pembenaran atau legitimator atas berbagai tindakan yang menyimpang. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan dipakai sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi.
Hasilnya, Pancasila selama Orde Baru diarahkan menjadi Ideologi yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas tunggal pada pemerintah dan atas nama persatuan dan kesatuan, akhirnya hak-hak demokrasi pun tidak pernah dipenuhi.
Baca Juga: Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Demikian Penjelasan Tenang Pancasila Pada Masa Orde Baru – Pengertian, Pelaksanaan, Sejarah Semoga Bermanfaat Untuk Semua Pembaca GuruPendidikan.Com
