Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli

Diposting pada

Pengertian Budaya Politik

Budaya-Politik-adalah

Budaya politik adalah pola perilaku dalam situasi umum kehidupan, administrasi publik, pemerintahan politik, hukum, adat istiadat, kebiasaan dan norma diinternalisasi oleh semua anggota komunitas setiap hari. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama dari masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik bagi seluruh masyarakat.


Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli

Berikut ini adalah pengertian budaya politik menurut para ahli, sebagai berikut:


  • Almond dan Verba

Berdasarkan keterangan dari Almond dan Verba definisi Budaya Politik adalahsikap orientasi yang khas dari penduduk negara terhadap sistem politik dan ragam ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan penduduk negara yang terdapat dalam sistem itu.


  • Alan R. Ball

Budaya politik menurut Alan R. Ball ialah suatu rangkaian yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan dengan sistem politik dan isu-isu politik.

Baca Juga : Sosialisasi Budaya Politik – Pengertian, Peran, Proses, Metode, Sarana, Para Ahli


  • Almond dan Powell

Almond dan Powell mengaku bahwa definisi Budaya Politik adlaah sebuah konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai – nilai dan ketrampilan yang sedang berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, tergolong pola – pola kecenderungan eksklusif serta pola – pola kelaziman yang ada pada kumpulan – kumpulan dalam masyarakat.


  • Albert Widjaja

Budaya politik menurut keterangan dari Albert Widjaja ialah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan dinyatakan sebagain besar masyarakat. Budaya politik itu memberi rasional untuk menampik atau menerima nilai-nilai dan norma lain.


  • Aaron Wildavskus

Aaron Wildavskus menyatakan bahwa Budaya politik secara luas menyatakan orang-orang yang menganut nilai-nilai, kepercayaan – keyakinan, dan opsi – opsi yang melegitimasi jalan hidup yang berbeda-beda (menekankan pada keterbukaan terhadap sekian banyak pendekatan dalam kajian kebiasaan politik).


  • Brown (1977)

Budaya Politik menurut keterangan dari pandangan Brown ialah sebagai persepsi subyektif mengenai sejarah dan politik, kepercayaan dan nilai-nilai mendasar, lokus identifikasi dan loyalitas, serta pengetahuan dan harapan-harapan politik yang adalahproduk dari empiris sejarah eksklusif dari bangsa/kelompok.


  • Dennis Kavanagh

Dennis Kavanagh menafsirkan Budaya politik ialah sebagai pengakuan untuk mengaku lingkungan perasaan dan sikap bagaimana sistem politik tersebut berlangsung.


  • Miriam Budiardjo

Budaya politik menurut keterangan dari pengertian Miriam Budiardjo ialah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, laksana norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan falsafah pada umumnya.


  • Mochtar Massoed

Berdasarkan keterangan dari Mochtar Massoed Budaya politik ialah sikap dan orientasi warga sebuah negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.


  • Robert Dahl

Budaya politik menurut keterangan dari Robert Dahl ialah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan dinyatakan sebagain besar masyarakat. Budaya politik itu memberi rasional untuk menampik atau menerima nilai-nilai dan norma lain.

Baca Juga : “Budaya Politik Kaula/Subjek” Definisi & ( Ciri – Ciri )


  • Roy Macridis

Budaya politik menurut keterangan dari pandangan Roy Macridis ialah sebagai tujuan bareng dan ketentuan yang mesti diterima bersama.


  • Rusadi Kantaprawira (1999:26)

Budaya politik menurut keterangan dari Rusadi Kantaprawira ialah persepsi manusia, pola sikapnya terhadap sekian banyak masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses pekerjaan politik masyarakat maupun pemerintah(an), sebab sistem politik tersebut sendiri ialah interrelasi antara insan yang mencantol soal kekuasaan, aturan dan wewenang.


  • Rusadi Sumintapura

Budaya politik menurut keterangan dari Rusadi Sumintapura adalahpola tingkah laku pribadi dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang di hayati oleh semua anggota sebuah sistem politik.


  • Sidney dan Verba

Sidney dan Verba mengaku bahwa kebiasaan politik terdiri atas suatu sistem kontrol yang bersangkutan dengna keyakinan-keyakinan, Verba menganjurkan sejumlah dimensi kebiasaan politik, terutama negara bangsa, dengan sesama penduduk negara, serta dengan proses pemungutan keputusan input politknya.


  • Samuel Beer

Budaya politik menurut keterangan dari Samuel Beer ialah nilai-nilai keyakina dan sikap-sikap emosi mengenai bagaimana pemerintahan seharusnya dilakukan dan mengenai apa yanga mesti dilakukan ileh pemerintah.


  • White ( 1979 )

Budaya politik menurut keterangan dari White disebutkan sebagai matriks sikap dan perilaku dimana system politik berada.


  • Wikipedia

Budaya politik adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.


Ciri-Ciri Budaya Politik Indonesia

Budaya politik masing-masing negara bertolak belakang dan tidak dapat disamaratakan. Seperti melulu indonesia, mempunyai ciri berpengaruh dalm menjalankan politik.


Berdasarkan keterangan dari Rustadi Ciri Dominan Budaya Politik Indonesia yaitu kebiasaan politik yang dipakai masih cenderung mempunyai sifat paternalisme dan patrimonial. Salah satu indikatornya yakni adanya kepuasan terhadap atasan. Budaya politik yang dijalankan terdapat yang parokial subjek dan terdapat yang patisipan guna pihak yang lain.


Di samping itu, karen adanya suku kebiasaan yang pelbagai di Indonesia, menjadikannya tidak hanya kebiasaan politik namun adanya subbudaya politik. Tidak bisa dipukul rata kebiasaan dari satu wilayah dan wilayah lainnya.


Hal tersebut pun dikarenakan adanya sifat kedaerahan yang masih kental. Sulit guna menerima kebiasaan baru yang tidak cukup sesuai dengan adat yang berlaku.

Baca Juga : Politik Parokial – Pengertian, Budaya, Ciri, Kaula, Partisipan, Para Ahli


Terdapat tiga ciripalingdominanpolitik indonesia menurut keterangan dari Afan Gaffar (1999). Adapun tiga komponen itu yaitu hirarki yang tegas, kecenderungan patronagen dan kecenderungan Neo-Patrimonialistik.


Bagian-bagian budaya politik

Secara umum budaya politik terbagi atas tiga :


  1. Budaya Subjek Parochial (The Parochial Subject Culture)

Pada masyarakat dengan bentuk budaya subjek parochial terdapat sebagian besar yang menolak tuntutan-tuntutan ekslusif masyarakat. Pada kegiatan politik hanyalah salah satu bagian yang penting.


  1. Budaya Subjek Partisipan (Subject Participant Culture)

Masyarakat yang memiliki bidang prioritas peralihan dari objek ke partisipan akan cenderung mendukung pembangunan dan memberikan dukungan yang besar terhadap system politik demokrasi.


  1. Budaya Parochial Partisipan (The Parochial Participant Culture)

Budaya politik ini banyak didapati di negara-negara yang relative masih muda (negara-negara yang berkembang). Pada tatanan ini terlihat negara-negara tersebut sedang giat melakukan pembangunan,termasuk didalamnya ialah pembangunan kebudayaan.


Berdasarkan klasifikasi parochial, subjek, dan partisipan. Almond membuat tiga model tentang kebudayaan politik dan disebut model orientasi terhadap pemerintahan dan politik :


  • Masyarakat demokratis industrial

Kelompok ini selalu mengusulkan kebijaksanaan-kebijaksanaan  baru dan melindungi kepentingan khusus mereka.


  • System otoriter

Dalam model ini terdapat beberapa kelompok masyarakat yang memiliki sikap politik berbeda. Mendiskusikan masalah-masalah pemerintahan dan aktif dalam lobbying.


  • System demokratis praindustriil

Dalam negara dengan model seperti ini hanya sedikit sekali partisipan yang terutama dari professional terpelajar, usahawan dan tuan rumah.


Macam-Macam Budaya Politik

Berikut ini adalah macam-macam budaya politik, sebagai berikut:


  1. BUDAYA POLITIK ABANGAN

Budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang mempengaruhi hidup manusia.

Ciri khasnya adalah diadakan upacara selamatan untuk mengusir roh halus.

Baca Juga : Kebudayaan Nasional – Pengertian, Daerah, Unsur, Kebudayaan Asing, Contoh, Para Ahli


  1. BUDAYA POLITIK SANTRI

Budaya politik masyarakat yang menekankan pada aspek-aspek keagamaan, khususnya Islam.


  1. BUDAYA POLITIK PRIYAYI

Budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi.

Priayi adalah masyarakat kelas atas atau kelompok masyarakat aristokrat dan bekerja sebagai birokrat (pegawai pemerintah). Yang dulunya berafiliasi (berhubungan, berpautan) dengan partai PNI, kini berinfiliasi pada partai golkar.

Budaya Priyayi mewakili aristokrasi Jawa. Kebanyakan mereka berdiam di kota yang disebabkan ketidakstabilan politik dalam kerajaan masa pra-kolonial, karena filsafat mereka yang melihat ke dalam yang lebih menghargai prestasi mistik daripada keterampilan politik, upaya Belanda merangkul petani. Mereka adalah birokrat, klerk/juru tulis, guru bangsawan yang makan gaji. Priyayi asalnya adalah keturunan raja-raja besar Jawa yang tersisa merupakan hasil dari kehidupan kota selama hampir 16 abad., namun berkembang oleh campur tangan Belanda kepada kelompok instrumen administrasi pemerintahan.

Budaya Priyayi memandang dunia ini dengan konsep alus dan kasar. Alus menunjuk pada murni, berbudi halus, tingkah laku yang halus, sopan, indah, lembut, beradab dan ramah. Simbolnya adalah tradisi kromo-inggil, kain bagus yang alus, musik alus. Dan konsep alus ini bisa menunjuk apa saja yang semakna dengan alus. Lawan dari alus adalah kasar dan merupakan kebalikan dari alus, bahasa kasar, tingkah laku kasar. Konteks priyayi bertemu dengan abangan dalam hal alus dan kasar. Sementara titik kehidupan “keagamaan” priyayi berpusat etiket, seni dan mistik. Yang menggabungkan unsur ketiganya adalah rasa.

Ada empat prinsip pokok yang menjiwai etiket priyayi yakni bentuk yang sesuai untuk pangkat yang tepat, ketidak langsungan, kepura-puraan, dan menghindari perbuatan yang ngawur atau tak menguasai diri. Ada banyak cara yang ditunjukkan oleh priyayi untuk menunjukkan sesuatu namun tetap berpegang pada prinsip tadi. Hal ini yang mengesankan priyayi adalah kaku, bertingkat dan formal.

Priyayi menganggap bahwa wayang, gamelan, lakon, joged, tembang dan batik adalah perwujudan kesenian yang alus. Berbeda halnya dengan ludrug, kledek, jaranan, dan dongeng sebagai kesenian yang kasar. Dan kesenian itu mengekspresikan nilai-nilai priyayi. Tidak mungkin bagi priyayi Mojokuto (camat misalnya) mengundang ludrug untuk pesta pernikahan anaknya.

Pandangan dunia priyayi terhadap aspek religius disebut dengan mistik. Mistik yang dimaksud adalah serangkaian aturan praktis untuk memperkaya kehidupan batin orang yang didasarkan pada analisa intelektual atau pengalaman. Tujuan pencarian mistik adalah pengetahuan tentang rasa dan itu harus dialami oleh priyayi. Ritual yang dilakukan adalah bentuk tapa dan semedi dalam keadaan ngesti (menyatukan semua kekuatan individu dan mengarahkannya langsung pada tujuan tunggal, memusatkan kemampuan psikologis dan fisiknya ke arah satu tujuan yang sempit (hal. 430).

Sekte-sekte mistik Mojokuto dalam bentuknya yang formal mengambil anggota dari pejabat (wedana), aparat (mantri polisi), penilik sekolah, juru gambar dan sejenisnya dari kalangan priyayi.


  1. BUDAYA POLITIK TRADISIONAL

Budaya politik tradisional adalah budaya politik yang memprioritaskan satu budaya dari etnis tertentu. Sebagai contoh, ketika Soeharto memimpin negeri kita selama lebih dari 3 dekade, masyarakat etnis Jawa cukup mendominasi pusat-pusat kekuasaan penting, seperti kekuasaan yang ada dalam tubuh ABRI (TNI).


  1. BUDAYA POLITIK ISLAM

Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada keyakinan dan nilai agama Islam. Biasanya kelompok santri mempelopori budaya politik ini.


  1. BUDAYA POLITIK MODERN

Budaya politik modern adalah budaya politik yang lebih bersifat netral tanpa mendasarkan pada budaya atau agama tertentu. Budaya politik ini dikembangkan pada masa pemerintahan Orde Baru yang bertujuan untuk stabilitas keamanan dan kemajuan.


  1. BUDAYA POLITIK PAROKIAL

Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut.


  1. BUDAYA POLITIK SUBJEK

Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.


  1. BUAYA POLITIK PARTISIPAN

Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.


Tipe-tipe Budaya politik

  • Budaya politik parokial, budaya politik tingkat partisipasi politik sangat rendah. Budaya politik masyarakat dapat dikatakan sempit jika frekuensi orientasi mereka ke empat dimensi kritis budaya politik mendekati nol atau tidak ada perhatian sama sekali untuk dimensi keempat. Jenis budaya politik umumnya ditemukan di masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedesaan di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala, kepala desa, agama, atau dukun, yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang politik, ekonomi atau agama.
  • Subyek budaya politik (subjek), budaya politik telah masyarakat yang relatif maju terkait baik sosial dan ekonomi, tapi masih pasif. Budaya politik masyarakat dapat dikatakan subjek jika ada orientasi frekuensi tinggi untuk sistem politik dalam pengetahuan dan output umum benda atau tidak ada pemahaman tentang penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, frekuensi orientasi struktur dan peran dalam pemerintahan pembuatan kebijakan tidak terlalu banyak perhatian. Subyek menyadari otoritas pemerintah dan secara efektif mereka diarahkan pada otoritas. Sikap masyarakat terhadap sistem politik ditunjukkan melalui kebanggaan atau bahkan jijik. Pada intinya, subjek budaya politik, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik pada umumnya dan penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
  • Budaya politik partisipan, yang merupakan budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Masyarakat dapat memberikan pendapat mereka dan secara aktif dalam kegiatan politik. Dan juga bentuk budaya politik masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik dari empat dimensi kritis budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan dan memperkuat itu, dan secara aktif berpartisipasi dalam proses politik yang sedang berlangsung. Masyarakat cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka dari peran mungkin untuk menerima atau menolak.

Budaya politik yang berkembang di indonesia

  • Sedangkan citra budaya politik di Indonesia, yang harus dibuktikan dalam penelitian ini dan selanjutnya, adalah pengamatan variabel sebagai berikut:
  • Konfigurasi subkultur di Indonesia masih bervariasi, meskipun tidak serumit yang dihadapi oleh India, misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta semua relatif masih rentan / beresiko.
  • Budaya politik Indonesia adalah paroki-subjek di satu sisi dan budaya politik peserta di sisi lain, di masa lalu masih tertinggal dalam hal hak penggunaan dan tanggung jawab politik yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh kolonialisme, feodalisme, paternalisme, dan ikatan primordial,
  • Sikap masih berakar ikatan primordial, yang dikenal sebagai indikator sentimen seperti daerah, preferensi, agama, perbedaan agama pendekatan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan lain-lain.
  • Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih membuat sikap yang kuat paternalisme dan sifat patrimonial; sebagai indikator dapat disebutkan, antara lain, paternalisme, sikap bos senang.
  • Interaksi Dilema pada pengenalan modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama menjadi tradisi yang berakar di masyarakat.

Budaya Politik di Indonesia

  • Hirarki yang Tegar/Ketat

Masyarakat Jawa, dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia, pada dasarnya hirarkis. Sebuah stratifikasi sosial yang jelas hirarkis menyortir tegas antara penguasa (wong gedhe) dengan orang-orang biasa (akar rumput). Setiap secara terpisah melalui tatanan hirarkis yang sangat ketat. Pikiran dan perilaku menyatakan prosedur agar sesuai dengan asal-usul masing-masing kelas. Penguasa bisa menggunakan bahasa ‘kasar’ dengan kebanyakan orang. Sebaliknya, orang harus mengekspresikan diri kepada pihak berwenang dalam bahasa ‘halus’. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial antara lain tercermin dalam cara pemerintah melihat diri mereka sendiri dan orang-orang mereka.


  • Kecendrungan Patronage

Pola patronase merupakan salah satu budaya politik yang berdiri di Indonesia.Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, pertumbuhan budaya politik semacam ini sepertinya mengatakan antara aktor-aktor politik. Mereka lebih memilih untuk mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungn dari basisnya.


  • Kecendrungan Neo-patrimonisalistik

Salah satu tren dalam kehidupan politik di Indonesia kecenderungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonisalistik; artinya meskipun memiliki atribut birokrasi zeperti modern dan rasionalistik, perilaku negara masih menunjukkan tradisi dan budaya politik patrimonial karakter.


Ciri-ciri birokrasi modern:

  • Struktur hirarki mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi
  • Posisi atau posisi mereka masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab perusahaan
  • Ada aturan, peraturan, dan standar formalyang mengelola pekerjaan organisasi dan perilaku anggotanya
  • Personil mereka yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi berdasarkan kualifikasi dan kinerja.