Pengertian Sengketa Internasional, Penyebab dan Penyelesaian

Diposting pada

Pengertian Sengketa Internasional, Menurut Para Ahli, Penyebab, Penyelesaian, Jenis Kasus dan Contoh adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.

Sengketa Internasional


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Hukum Internasional – Perbedaan, Bentuk, Istilah, Asas, Sumber, Sejarah, Para Ahli


Pengertian Sengketa Internasional

Sengketa internasional merupakan suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.


Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.


Istilah “sengketa internasional” (International disputes) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara Negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yaitu beberapa kategori sengketa tertentu antara Negara disatu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan Negara di pihak lain.


Persengketaan bisa terjadi karena :

  • Kesalahpahaman tentang suatu hal.
  • Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain.
  • Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal.
  • Pelanggaran hukum / perjanjian internasional.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : 7 Subjek Hukum Internasional : Teori, Pengertian, Perkembangan, Sumber Hukum


Sengketa internasional Menurut Para Ahli

Menurut Huala Adolf,

yang dapat digunakan sebagai ukuran suatu sengketa dipandang sebagai sengketa hukum, yaitu apabila sengketa tersebut dapat diserahkan dan diselesaikan oleh pengadilan internasional. Akan tetapi hal ini sulit dapat diterima, sebab pada dasarnya secara teoritis sengketa-sengketa internasional dapat diselesaikan oleh pengadilan internasional. Sesulit apapun suatu sengketa apabila sudah diserahkan kepada mahkamah/pengadilan internasional, maka makamah internasional harus memutuskan perkara senketa itu berdasarkan pada prinsip kepatutan dan kelayakan (ex aequo et bono)

Meskipun sulit membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun demikian ada tiga doktrin penting yang berkembang dalam hukum internasional.


Menurut Friedman.

Pemuka sarjana hukum internasional dari Amerika Serikat ini adalah Profesor Wolfgang Friedman. Menurut beliau, meskipun sulit untuk membedakan kedua istilah tersebut, namun perbedaannya dapat dilihat pada konsepsi sengketanya. Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut :


  1. Sengketa hukum adalah perselisihan antarnegara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang sudah pasti.
  2. Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya mempengaruhi kepentingan vital Negara, seperti integritas wilayah dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu Negara.
  3. Sengketa hukum adalah sengketa di mana penerapan hukum internasional yang ada, cukup untuk menghasilkan suatu keputusan yang sesuai dengan keadilan antarnegara dengan perkembangan progresif hubungan internasional.
  4. Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada[2].

Menurut Waldock

Pandangan ini tampaknya diikuti oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dalam putusan tahun 1988 sengketa antara Nicaragua versus Honduras dalam kasus the Border and Transborder Armed Actions, di mana ICJ menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sengketa hukum adalah : “… a dispute capable of being settled by the application of principles and rules of international law


Menurut Sir Humprey Waldock

Sir Humprey Waldock merupakan sarjana dan ahli hukum internasional dari Inggris yang memimpin suatu kelompok studi mengenai penyelesaian sengketa tahun 1963. Menurut laporan kelompok studi ini, bahwa penentuan suatu sengketa sebagai suatu sengketa hukum atau politik bergantung sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan.Jika para pihak menentukan sengketanya sebagai sengketa hukum maka sengketa itu adalah sengketa hukum. Sebaliknya, jika sengketa tersebut menurut para pihak membutuhkan patokan tertentu yang tidak ada dalam hukum internasional, misalnya soal perlucutan senjata, maka sengketa itu adalah sengketa politik.[4]


Menurut Oppenheim-Kelsen

Pendapat jalan tengah ini merupakan gabungan kelompok sarjana dan ahli hukum internasional dari Eropa (De Visscher, Geaman, dan Oppenheim) dan Amerika Serikat (seperti Hans Kelsen).


Menurut Oppenheim dan Kelsen

tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar criteria obyektif yang mendasari pembedaan antara sengketa politik dan sengketa hukum. Menurut mereka, setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antarnegara yang berdaulat.


Mungkin saja dalam sengketa yang dianggap sebagai sengketa hukum terkandung kepentingan politis yang tinggi dari negara yang bersangkutan. Begitu pula sebaliknya, terhadap sengketa yang dianggap memilik sifat politis, prinsip-prinsip atau aturan hukum internasional boleh jadi diterapkan


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : √ Makalah Hukum Internasional : Pengertian, Asas, Contoh Dan Peradilan


Jenis dan Macam Sengketa Internasional

Sengketa internasional ada dua macam, yaitu diantaranya:

  • Sengketa politik

    Sengketa politik ialah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil.


  • Sengketa hukum

    Sengketa hukum yaitu sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil hanya berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian, Macam Dan 3 Asas Hukum Internasional Beserta Contohnya Terlengkap


Penyebab Sengketa Internasional

Ada beberapa sebab terjadinya sengketa internasional, antara lain:

  1. Terorisme
    Penyebab pertama sengketa internasional adalah terorisme. kita sendiri tahu, terorisme sebagai hal yg ditakutkan tiap negara, karena bisa mengganggu stabilitas keamanan negara tersebut, bahkan keamanan Internasional. Ambil contoh tragedi World Trade Center di Amerika Serikat yg diserang kelompok teroris yg diduga berasal dr Timur Tengah. Semenjak kejadian yg mengahantam harga diri Amerika Serikat tersebut, Amerika dengan gencar mengincar kelompok teroris tersebut. bahkan meyerukan kepada dunia kalau terorisme tersebut sangat berbahaya dan menjadi musuh bersama sebagai penjahat Internasional.


  2. Rezim yang berkuasa di suatu negara
    Masalah yg disebabkan rezim pemimpin yg berkuasa dlm suatu negara, yg memimpin terlalu lama tapi memberikan dampak buruk terhadap perkembangan negara nya. Dan menyebabkan pemberontakan oleh rakyat nya sendiri agar mundur dr rezim nya. Contoh paling hot adalah Rezim Hosni Mubarak di Mesir, juga hingga saat ini yg belum terselesaikan, Rezim Mohammad Khadaffi di Libya, yg menjadi Sengketa Internasional dan mulai diselesaikan oleh pihak ketiga, yaitu tentara koalisi sekutu pimpinan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, atas dasar resolusi PBB


  3. Budaya
    Masalah ketiga yg jadi penyebab Sengketa Internasional adalah masalah budaya. Ane ambil contoh dari masalah yg dialami negara tercinta kita Indonesia, atas negara tetangga yg selalu bersitegang, M(alay)sia. Masalah dimulai akibat anggapan sepihak dr pihak tetangga yg mengklaim beberapa budaya khas Indonesia, seperti batik, reog ponorogo, makanan daerah, serta lagu daerah. Mungkin masih banyak lagi. Yg paling hot masalah batik. Pihak Indonesia sampai melaporkan masalah ini ke PBB yg mengurusi bagian budaya yaitu UNESCO, untuk menyelesaikan masalah ini. Dan akhirnya, batim resmi adalah hak cipta dan milik Indonesia


  4. wilayah teritorial
    Penyebab selanjutnya adalah disebabkan oleh Wilayah Teritorial. tak usah dipungkiri, kita semua tahu, banyak konflik antar negara atau pun antar kelompok dalam satu negara memperebutkan wilayah kekuasaan atau teritorial. contoh paling mendunia adalah masalah perbatasan Korea, antara Korea Selatan dan Utara yg akhirnya berpisah menjadi dua negara. Begitu juga di Veitnam, yg bahkan menyebabkan pecahnya perang Vietnam. Begitu juga perebutan jalur Gaza oleh pihak Israel dan Palestina.


  5. Intervensi suatu negara yerhadap kedaulatan negara lain
    Masalah ini ane anggap sebagai ulah “jahil” atau ulah “iseng” suatu negara yg ingin mengusik kedaulatan suatu negara. yg biasanya didasarkan kepentingan tertentu. ambil contoh Intervensi dan invasi Amerika Serikat ke Irak, atas dasar tujuan ingin menguasai minyak di negara tersebut. hasilnya, negara Irak sekarang menjadi porak poranda dan ditinggalkan begitu saja oleh pihak Amerika dan sekutunya. Masalah ini sempat menjadi sengketa Internasional yg berlarut-larut beberapa tahun yg lalu.


  6. Sumber daya Alam
    Masalah dan penyebab terakhir menurut ane adalah, tentang Sumber Daya Alam (SDA) . masalah ini pernah dialami oleh negara kita, yaitu ketika proses yg melibatkan negara tetangga (lagi-lagi) memperebutkan blok ambalat, yg kita ketahui disitu memiliki SDA minyak yg tinggi. yg ane tahu, masalah ini belum terselesaikan. contoh lain mungkin seperti kasus sebelumnya diatas, ketika Amerika menyerang Irak untuk mengambil minyak disana.


  7. Politik luar negeri yang terlalu luwes atau sebaliknya terlalu kaku
    Politik luar negeri suatu bangsa menjadi salah satu penyebab kemungkinan timbulnya sengketa antarnegara. Sikap tersinggung atau salah paham merupakan pemicu utama terjadinya konfl ik. Salah satu contohnya adalah sikap Inggris yang terlalu luwes (fleksibel) dalam masalah pengakuan pemerintahan Cina. Pada akhirnya mengakibatkan ketersinggungan pihak Amerika Serikat yang bersikap kaku terhadap Cina.


  8. Unsur-unsur moralitas dan kesopanan antarbangsa
    Dalam menjalin kerja sama atau berhubungan dengan bangsa lain, kesopanan antarbangsa penting untuk diperhatikan dalam etika pergaulan. Sebab bila kita menyalahi etika bisa saja timbul konflik atau ketegangan. Hal ini pernah terjadi saat Singapura mengundurkan diri dari perjanjian dengan Malaysia, walaupun hubungan baik sudah lama mereka jalin.


  9. Masalah klaim batas negara atau wilayah kekuasaan
    Negara-negara yang bertetangga secara geografis berpeluang besar terjadi konflik atau sengketa memperebutkan batas negara. Hal ini dialami antara lain oleh Indonesia-Malaysia, India-Pakistan, dan Cina-Taiwan.
  10. Masalah hukum nasional (aspek yuridis) yang saling bertentangan
    Hukum nasional setiap negara berbeda-beda bergantung pada kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Bila suatu negara saling bekerja sama tanpa mempertimbangkan hukum nasional negara lain, bukan tidak mungkin konfrontasi bisa terjadi. Hal ini terjadi saat Malaysia secara yuridis menentang cara-cara pengalihan daerah Sabah dan Serawak dari kedaulatan Kerajaan Inggris ke bawah kedaulatan Malaysia.


  11. Masalah ekonomi
    Faktor ekonomi dalam praktek hubungan antara negara ternyata sering kali memicu terjadinya konflik internasional. Kebijakan ekonomi yang kaku dan memihak yaitu penyebab terjadinya konflik. Hal ini bisa terlihat ketika Amerika Serikat mengembargo minyak bumi hasil dari Irak yang kemudian menjadikan konflik tegang antara Amerika Serikat dan Irak.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : √ Pengertian Sumber Hukum (Internasional Dan Indonesia) Serta Macamnya


Mahkamah Internasional dalam Sengketa Internasional

Mengenai sengketa hukum menurut Statuta Mahkamah Internasional Pasal 36 (2), lingkup sengketa hukum meliputi :

Setiap persoalan hukum internasional;

  1. Adanya suatu fakta yang ada, bila telah nyata menimbulkan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional;
  2. Sifat dan besarnya penggantian yang harus dilaksanakan karena pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Upaya masyarakat internasional untuk mencari cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dan secara formal pertama kali lahir sejak diselenggarakannya the Hague Peace Conference (Konferensi Perdamaian Den Haag) tahun 1899 dan 1907. Konferensi perdamaian ini menghasilkan the convention on the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1907.


Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1899 dan 1907 ini memiliki dua arti penting, yaitu

  1. konferensi memberikan sumbangan penting bagi hukum perang (sekarang hukum humaniter internasional);
  2. konferensi memberikan sumbangan penting bagi aturan-aturan penyelesaian sengketa secara damai antarnegara.

  • Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

Mahkamah Internasional (MI) merupakan organ hukum utama PBB. Didirikan pada tahun 1945 di bawah piagam PBB. Lembaga ini memutuskan kasus hukum antarnegara dan memberikan pendapat hukum bagi PBB dan lembaga-lembaga hukum Internasional. Bermarkas di Den Haag, Belanda. Seluruh anggota PBB otomatis jg anggota MI.


Sengketa Internasional bisa dibawa ke MI dengan dua hal, pertama melalui keputusan khusus antarpihak, kedua melalui permohonan sendiri pihak yg bertikai. Setelah permohonan dilakukan, maka diadakan pemerikasaan perkara dan diputuskan mana yg bersalah dan akan diselesaiakan berdasarkan pasal-pasal hukum Internasional.


  • Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional

Sangketa Internasional dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dengan melalui Prosedur berikut :

  1. Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan Humaniter (kemanusiaan) di suatu
  2. Negara terhadap Negara lain atau rakyat Negara lain.
  3. Ada pengaduan dari Korban (Rakyat) dan pemerintahan Negara yang menjadi Korban terhadap Pemerintahan dari Negara yang bersangkutan karena di dakwa telah melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan Humaniter lainnya.
  4. Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya
  5. Pengaduan ditindaklanjuti dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan. Jika ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka pemerintah dari Negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat diajukan ke Mahkamah Internasional
  6. Dimulailah Proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila terbukti bahwa pemerintahan atau Individu yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi-konvensi Intenasional berkaitan dengan palanggaran HAM atau kajahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan itu.

Mahkamah Internsional memutuskan sangketa berdasarkan hukum. Keputusan dapat dilakukan berdasarkan kepantasan dan kebaikan apabila disetujui oleh Negara yng bersangketa. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat, final, dan tanpa banding. Keputusan Mahkamah Internasional mengikat para pihak yang bersangketa dan hanya utnuk perkara yang disangketakan.


Dalam Pasal 57 statuta, hakim Mahkamah Internasional dapat mengemukan pendapat terpisah atau Dissenting Opinion (Pendapat seorang hakim yang tidak menyetujui suatu keputusan dan menyatakan keberatannya terhadap motif-motif yang diberikan dalam keputusan tersebut).


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Hukum Pidana Internasional : Pengertian, Karakteristik, Dan Sumber, Beserta Asas-Asasnya Secara Lengkap


Penyelesaian Sengketa Internasional


Ketika terjadinya sengketa internasional, ada beberapa metode atau cara untuk menyelesaikannya. Metode atau cara tersebut yaitu sebagai berikut:


1. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Kekerasan

Metode kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional terdiri atas cara-cara seperti berikut.

  • Pertikaian Bersenjata
    Pertikaian bersenjata ialah suatu pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata tiap-tiap pihak dengan tujuan menundukkan lawan, dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak.


  • Retorsi
    Retorsi ialah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara lain. Perbuatan retorsi ialah perbuatan sah, tetapi tidak bersahabat. Contoh retorsi antara lain retorsi mengenai pengetatan hubungan diplomatik, penghapusan hak istimewa diplomatik, dan penarikan kembali konsensi pajak atau tarif.


  • Reprasial
    Reprasial ialah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprasial bisa dilakukan pada masa damai maupun di antara pihak yang bersengketa. Reprasial pada masa damai antara lain pemboikotan barang, embargo, dan unjuk kekuatan (show of force).


  • Blokade Damai
    Blokade ialah suatu pengepungan wilayah, misalnya pengepungan suatu kota atau pelabuhan dengan tujuan untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Ada dua macam blokade, yaitu blokade pada masa perang dan damai.


2. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

Penyelesaian secara damai adalah cara penyelesaian tanpa paksaan atau kekerasan. Cara-cara penyelesaian ini meliputi: arbitrasi, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan, penyelesaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).


  • Arbitrase
    Penyelesaian pertikaian atau sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak. Mereka itulah yang memutuskan penyelesaian sengketa, tanpa terlalu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Putusan itu dapat didasarkan pada kepantasan dan kebaikan.


  • Penyelesaian Yudisial
    Penyelesaian yudisial adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Lembaga pengadilan internasional yang berfungsi sebagai organ penyelesaian yudisial dalam masyarakat internasional adalah International Court of Justice.


  • Negosiasi
    Negosiasi ialah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, para pihak melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi dapat berbentuk bilateral dan multilateral. Negosiasi bisa dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.


  • Good Offices (Jasa Baik)
    Good offices (jasa baik) ialah suatu tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah terselenggaranya negosiasi, tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Good offices akan terjadi jika pihak ketiga mencoba membujuk para pihak sengketa untuk melakukan negosiasi sendiri. Good offices adalah suatu metode penyelesaian sengketa internasional yang tidak tercantum dalam ketentuan pasal 33 Piagam PBB.


  • Mediasi
    Mediasi ialah suatu tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi fasilitas ke arah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi pihak sengketa tersebut. Pelaksana mediasi disebut mediator. Mediator bisa dilakukan oleh pemerintah maupun individu. Mediator lebih berperan aktif demi tercapainya penyelesaian sengketa.


  • Konsiliasi
    Seperti cara mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi memakai intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara. Tapi, bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Konsiliasi juga bisa diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yang netral atau tidak memihak, atau dengan bantuan Komite Penasihat.


  • Enquiry atau Penyelidikan
    Enquiry atau penyelidikan ialah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yang netral. Prosedur ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Hal ini karena fakta yang mendasari suatu sengketa sering dipermasalahkan.


  • Penyelesaian di bawah Naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
    Penyelesaian ini diatur dalam pasal 2 piagam PBB. Para anggota PBB berjanji untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan tanpa melalui kekerasan atau perang. Tanggung jawab diserahkan kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Majelis Umum diberi wewenang merekomendasikan tindakan tindakan untuk penyelesaian damai atas suatu keadaan yang bisa mengganggu kesejahteraan umum atau hubungan-hubungan persahabatan di antara bangsabangsa. Dewan Keamanan bertindak mengenai beberapa hal, yakni persengketaan yang bisa membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, peristiwa yang mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, dan tindakan penyerangan (agresi).


3. Menyelesaikan Metode Diplomatik sengketa Internasional, yaitu :

  • Negosiasi
    Merupakan metode Penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan sederhana. Dalam metode negosiasi, penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada Dasarnya negosiasi hana berpusat pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait.


  • Mediasi
    Mediasi artinya perantaraan, yakni salah satu cara penyelesaian sengketa internasional di mana adanya keterlibatan atau campur tangan sengketa atau perselisihan dan menghasilkan penyelesaian yang dapat di terima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan Bentuk lain dari Negosiasi. Perbedaanya, Mediasi melibatkan Pihak ketiga yang bertindak sebagai pelaku mediasi (Mediator). Seseorang mediator merupakan pihak ketiga memiliki peran aktif untuk mencari solusi yang tepat dalam melancarkan terjadinya kesepakatan di antara pihak-pihak yang terkait.


  • Inquiry
    Metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah Komisi atau badan yang bersifat Internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relavan dengan permasalahan.


  • Konsiliasi
    Pengertian konsiliasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun di mana suatu komisi yang di bentuk oleh pihak-pihak, baik yang bersifat tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat di terima oleh pihak-pihak, atau memberi pihak-pihak, pandangan untuk  menyelesaikannya, seperti bantuan yang mereka minat. Semua komisi konsiliasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menyelidiki sengketa dan menyarankan batas penyelesaian yang mungkin. Tugas komisi ialah mendukung dan menyusun agenda dialog-dialog, sambil memberi mereka bantuan apa saja yang mungkin berguna untuk mencapai kesimpulan yang tepat dan berhasil.


4. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Hukum

Penyelesaian sengketa secara hukum bisa dilakukan melalui arbitrase dan pengadilan internasional seperti berikut.

  • Arbitrase Internasional
    Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional ialah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator (wasit) yang dipilih secara bebas oleh para pihak, untuk memberi suatu keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Keputusan arbitrase dapat didasarkan pada kepantasan dan kebaikan.


  • Pengadilan Internasional (Mahkamah Internasional)
    Dalam masyarakat internasional, satu-satunya cara penyelesaian sengketa atau kasus internasional melalui pengadilan ialah mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Anggota masyarakat internasional jarang sekali menempuh proses ini.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Hukum Bisnis : Pengertian, Ruang Lingkup, Asas, Contoh, Dan Fungsinya


Contoh Sengketa Internasional

1. Irak dan Kuwait

  • Penyebabnya :

Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah Perang Delapan Tahun dengan Iran dalam perang Iran-Irak. Irak sangat membutuhkan petro dolar sebagai pemasukan ekonominya sementara rendahnya harga petro dolar akibat kelebihan produksi minyak oleh Kuwait serta Uni Emirat Arab yang dianggap Saddam Hussein sebagai perang ekonomi serta perselisihan atas Ladang Minyak Rumeyla sekalipun pada pasca-perang melawan Iran, Kuwait membantu Irak dengan mengirimkan suplai minyak secara gratis. Selain itu, Irak mengangkat masalah perselisihan perbatasan akibat warisan Inggris dalam pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Usmaniyah Turki.

  • Cara Penyelesaian :

Dewan Keamanan PBB mengambil hak veto. Israel diminta Amerika Serikat untuk tidak mengambil serangan balasan atas Irak untuk menghindari berbaliknya kekuatan militer Negara Negara Arab yang dikhawatirkan akan mengubah jalannya peperangan. Pada tanggal 27 Februari 1991 pasukan Koalisi berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai.


  • Solusi menurut saya :

Sebaiknya negara – negara di dunia tidak ada yang saling iri karena keunggulan di setiap negara itu berbeda – beda. Ada yang unggul di bidang pertanian, ada yang unggul di bidang pertambangan, dan sebagainya. Seharusnya harus saling berkerja sama melengkapi satu sama lain. Jangan saling iri yang akhirnya juga rugi karena muncul perang dan orang yang tidak berdosa menjadi terbunuh. Jadi, intinya kita harus saling berkerja sama agar hidup menjadi damai.


2. Indonesia dan timor leste.

Klaim wilayah Indonesia, ternyata bukan hanya dilakukan oleh Malaysia, tetapi juga oleh Timor Leste, negara yang baru berdiri sejak lepas dari Negara KesatuanRepublik Indonesia pada tahun 1999. Klaim wilayah Indonesia ini dilakukan oleh sebagian warga Timor Leste tepatnya di perbatasan wilayah Timor Leste dengan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (RI) dengan Timor Leste.


Penyelesaian sengketa

Permasalahan perbatasan antara RI dan Timor Leste itu kini sedang dalam rencana untuk dikoordinasikan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Timor Leste dan kemungkinan akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendapatkan penyelesaian.Masalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di lima titik yang hingga kini belum diselesaikan akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lima titik tersebut adalah Imbate, Sumkaem, Haumeniana, Nimlat, dan Tubu Banat, yang memiliki luas 1.301 hektare (ha) dan sedang dikuasai warga Timor Leste. Tiga titik diantaranya terdapat di perbatasan Kabupaten Belu dan dua di perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).Berlarutnya penyelesaian lima titik di perbatasan tersebut mengakibatkan penetapan batas laut kedua negara belum bisa dilakukan. Di lima titik tersebut, ada dua hal yang belum disepakati warga dari kedua negara yakni:


Penetapan batas apakah mengikuti alur sungai terdalam, dan persoalan pembagian tanah.

Semula, pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepakat batas kedua negara adalah alur sungai terdalam, tetapi tidak disepakati warga, karena alur sungai selalu berubah-ubahSelain itu, ternak milik warga di perbatasan tersebut minum air di sungai yang berada di tapal batas kedua negara.
Jika sapi melewati batas sungai terdalam, warga tidak bisa menghalaunya kembali, karena melanggar batas negara.warga kedua negara yang bermukim di perbatasan harus rela membagi tanah ulayat mereka, karena menyangkut persoalan batas negara


3. Jepang Dan Korea.

Perebutan kepemilikan Pulau Daioyu/Senkaku antara China-Jepang telah berlangsung sejak tahun 1969. Sengketa ini diawali ketika ECAFE menyatakan bahwa diperairan sekitar Pulau Daioyu/Senkaku terkandung hidrokarbon dalam jumlah besar. Kemudian pada tahun 1970, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian pengembalian Okinawa, termasuk pulau Daioyu/Senkaku kepada Jepang. Hal inilah yang kemudian diprotes China, karena China merasa bahwa pulau tersebut adalah miliknya.Sengketa ini semakin berkembang pada tahun 1978, ketika Jepang membangun mercusuar di Pulau Daioyu untuk melegitimasi pulau tersebut.


4. Jepang Terhadap Rusia

Awal mula munculnya masalah hubungan antara Rusia dan Jepang tentang kepulauan ini adalah adanya perjanjian Shimoda (1855), dalam  pasal 2 yang menyatakan bahwa  “Selanjutnya batas antara kedua negara akan terletak antara pulau Etorofu dan Uruppu. Seluruh Etorofu harus milik Jepang; dan Kepulauan Kuril,yang terletak di sebelah utara dan termasuk Urup, akan menjadi milik Rusia.” Pulau Kunashir, Shikotan dan Kepulauan Habomai, yang terletak di sebelah selatan Iturup, tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian dan dianggap sebagai pulau-pulau yang tidak disengketakan. Namun masalah bermula ketika terjadi perang Rusia-Jepang tahun 1904-1905 dimana mereka saling memperebutkan wilayah Manchuria. Kemudian, pada tahun 1905 Perjanjian Porsmouth merupakan solusi awal yang menyebutkan dimana setengah dari kepulauan shakalin selatan mejadi milik Jepang dan Kuril menjadi milik uni soviet.


Perjanjian damai Jepang atau yang lebih dikenal dengan perjanjian San Francisco tanggal 8 September 1951, di dalamnya memuat pasal-pasal yang menunjukkan tanggung jawab Jepang sebagai negara yang harus menanggung beban biaya yang ditimbulkan selama masa penjajahan. Dalam perjanjian San Francisco juga tertuang pasal tentang wilayah yang harus dikembalikan kepada negara asal. Akibat dari perjanjian tersebut yakni pernyataan bahwa Jepang harus menghentikan semua klaim terhadap Kepulauan Kuril, namun perjanjian tersebut juga tidak mengakui kedaulatan Uni Soviet atas Kepulauan Kuril. Rusia bertahan pada sikapnya, bahwa kedaulatan Uni Soviet atas kepulauan-kepulauan tersebut diakui dengan adanya perjanjian-perjanjian pada akhir Perang Dunia II namun klaim Rusia ditolak Jepang.


Masalah ini berdampak terhadap hubungan bilateral kedua negara dimana masalah ini sudah hampir berlanjut selama 65 tahun. Selama itu kedua negara ini melakukan konfrontasi secara Sehingga konflik ini terus bertahan hingga puncaknya pada tahun 2007 sebuah kapal patroli Rusia melakukan tembakan terhadap nelayan Jepang di kawasan tersebut dengan alasan bahwa nelayan tersebut telah masuk kedalam wilayah yuridiksi Rusia. Tokyo meminta kepada Moskow untuk meminta maaf dalam insiden tersebut namun justru Moskow melakukan penambahan kekuatan militer di kawasan tersebut. Kunjungan Presiden Dmitri Medvedev ke Kepulauan tersebut dianggap Tokyo sebagai salah satu bentuk provokasi dari Rusia, kemudian reaksi dari Jepang adalah menarik duta besar dari Moskow dan juga memprotes keras kedutaan Rusia di Tokyo.


Menurut Wohlforth negara sering kali harus bertindak egois, terutama bila dihadapkan pada pilihan kepentingan diri sendiri dan kepentingan kolektif. Dalam kondisi anarkis seperti ini setiap negara harus menolong dirinya sendiri (self-help). Maka cara yang dilakukan oleh Jepang dalam memperjuangkan kepulauan Kuril tersebut cukup beralasan dan masuk akal. Jepang tidak ingin kehilangan wilayah tersebut sebab selain bisa memperluas wilayahnya, di sisi lain kepentingan Jepang akan kepulauan tersebut juga cukup besar. Di gugusan kepulauan tersebut selain terdapat potensi perikanan yang cukup besar juga terdapat unsur mineral yang bisa mendongkrak perekonomian negara, sehingga apapun akan dilakukan oleh Jepang dalam memperebutkan pulau tersebut.


Morgenthau juga mengatakan bahwa setiap kegiatan negara dalam kegiatan politik hubungan internasional atau dalam konteks hubungan dengan negara lain, adalah melakukanstruggle of Power yang memiliki makna bahwa setiap negara akan melakukan perebutan kekuasaaan agar kepentingan negaranya tercapai[8]. Hal yang dilakukan Jepang dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu mendapatkan wilayah tersebut dengan cara meminta dukungan Amerika Serikat dan melakukan tekanan terhadap pemerintah Rusia dengan mengajak pihak Rusia melakukan hubungan bilateral guna membahas kepulauan tersebut.


Selain itu Jepang juga menggunakan hukum internasional untuk menekan Rusia dalam kepemilikan kepulauan tersebut. Jepang melakukan klaim atas kepemilikan kepulauan tersebut dengan dasar perjanjian Shimoda, namun menurut Rusia klaim itu hilang setelah Jepang melakukan perang dengan Rusia pada tahun 1905. Perang tersebut mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik yang berarti semua produk hukum diantara kedua negara tersebut batal, sehingga pada akhirnya langkah yang diambil dalam konteks kepemilikan kedua negara atas kepulauan Kuril adalah siapa yang terakhir menduduki kepulauan tersebut adalah yang berhak memiliki, dan yang terakhir menduduki kepulauan tersebut adalah Rusia.


Jika dilihat dari perkembangan hubungan negara Jepang dan Rusia terhadap masalah perbatasan terseebut, dapat dipastikan kata damai atas kepulauan tersebut antara kedua negara masih jauh dari harapan. Meskipun kedua negara sering melakukan pertemuan tingkat tinggi, kedua negara tidak pernah mencapai kata sepakat, karena tidak ada negara yang akan memberikan wilayahnya kepada negara lain secara percuma. Puncaknya bahkan hingga terjadi perang diantara kedua negara yang berkonflik.


Sengketa ini juga akan membuat proses remiliterisasi dalam negera Jepang semakin kuat. Meskipun dalam konstitusi Jepang artikel 9 yang mengatakan bahwa Jepang tidak akan memiliki kekuatan militer selamanya, dan tergantung atas militer Amerika Serikat. Melihat prospek ancaman dari negara lain selain dengan Rusia cukup besar, diantaranya konflik perbatasan dengan Korea Selatan yakni pulau Doko dan RRC, konflik dengan Taiwan atas kepemilikan senkyuku, serta nuklir Korea Utara merupakan ancaman serius yang harus dipikirkan dan tentunya tidak akan bisa terus bergantung terhadap negara lain. Tidak menutup kemungkinan dilakukannya amandemen terhadap konstitusi tersebut. Karena sampai kapan Jepang akan bergantung terhadap kekuatan Amerika Serikat dalam hal pertahanan. Meskipun isu remiliterisasi ini menyebabkan beberapa Perdana Menteri harus meletakkan jabatannya, tidak menutup kemungkinan isu ini menguat karena ancaman akan kedaulatan negara Jepang semakin terlihat


  • Dampak Bagi Kedua Negara

Masalah ini berdampak terhadap hubungan bilateral kedua negara dimana masalah ini sudah hampir berlanjut selama 65 tahun. Selama itu kedua negara ini melakukan konfrontasi secara Sehingga konflik ini terus bertahan hingga puncaknya pada tahun 2007 sebuah kapal patroli Rusia melakukan tembakan terhadap nelayan Jepang di kawasan tersebut dengan alasan bahwa nelayan tersebut telah masuk kedalam wilayah yuridiksi Rusia. Tokyo meminta kepada Moskow untuk meminta maaf dalam insiden tersebut namun justru Moskow melakukan penambahan kekuatan militer di kawasan tersebut. Kunjungan Presiden Dmitri Medvedev ke Kepulauan tersebut dianggap Tokyo sebagai salah satu bentuk provokasi dari Rusia, kemudian reaksi dari Jepang adalah menarik duta besar dari Moskow dan juga memprotes keras kedutaan Rusia di Tokyo.


  • Solusi dari Sengketa Jepang Terhadap Rusia
  1. Arbitrase
    Arbitrasi berperan untuk memberi pihak-pihak yang bersengketa kesempatan mendapatkan keputusan dari hakim atau hakim-hakim berdasarkan pilihan mereka sendiri. Arbitrasi memberikan keputusan yang mengikat. Akibatnya tidak akan timbul masalah penafsiran, pembatalan dan sebagainya, keputusan arbitrasi akan memutuskan sengketa. Merills menyatakan bahwa kelebihan dari arbitrasi adalah arbitrasi dapat digunakan untuk menghasilkan penyelesaian atas masalah yang dipilih dan berlandaskan pada suatu dasar yang di setujui. Cara-cara penyelesaian perdamaian mempunyai kelebihan di samping juga adanya kekurangan. Tentu saja bagi setiap negara yang bersengketa menghendaki jalan keluar yang terbaik dan menghindari penyelesaian dengan cara kekerasan, seperti peperangan. Karena cara kekerasan ini justru akan mendatangkan malapetaka baru bagi kehidupan masyarakat dan mengganggu kedamaian masyarakat internasional secara umum.


  2. Mahkamah Internasional
    Merupakan Pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas berbagai macam persoalan internasional. Mahkamah Internasional berwenang untuk memutuskan suatu kasus melalui persetujuan dari semua Pihak yang bersengketa.


  3. Pengadilan-pengadilan Lainnya
    Salah satu Persoalan hukum yang acapkali timbul dalam era Globalisasi adalah Persengketaan dalam perdagangan internasional. WTO sebgai sebuah Organisasi perdagangan dunia memiliki sistem peradiln tersendiri dalam kaitannya dengan Penyelesaian sengketa.