Perjanjian Internasional

Diposting pada

Perjanjian-InternasionalPengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara dengan negara lain, negara dengan organisasi internasional, organisasi internasional dengan organisasi internasional lain, serta Tahta Suci dengan negara.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Norma Kesopanan


Perjanjian internasional Menurut Para Ahli

  1. Konvensi Wina 1969

    perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untu mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.


  2. Konvensi Wina 1986

    Perjanjian internasional sebagai persetujuan internasional yang diatur menurut hukum internasional dan ditanda tangani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau lebih organisasi internasional, antarorganisasi internasional.


  3. UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

    perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik.


  4. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

    perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentukdan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.


  5. Oppenheimer-Lauterpact

    Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakan.


  1. B. Schwarzenberger

    Perjanjian internasional adalah persetujuan antara subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Adapun subjek hukum yang dimaksud adalah lembaga-lembaga internasional dan negara-negara.


  2. Dr. Muchtar Kusumaatmaja, S.H. LLM

    Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat tertentu.


    Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : 21 Pengertian Norma Menurut Para Ahli Terlengkap


Kerjasama internasional secara hukum diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional, yaitu negara-negara dalam melaksanakan hubungan atau kerjasamanya membuat perjanjian internasional. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional dan mempunyai tujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu.


Perjanjian antarbangsa atau yang sering disebut sebagai perjanjian internasional merupakan persetujuan internasional yang diatur oleh hubungan internasional serta ditandatangani dalam bentuk tertulis. Contoh perjanjian internasional diantaranya adalah antarnegara atau lebih, antarorganisasi internasional atau lebih, dan antarorganisasi internasional.


Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan suatu tujuan atau agreement. Bentuk perjanjian internasional yang dilakuka antarbangsa maupun antarorganisasi internasional ini tidak harus berbentuk tertulis. Dalam perjanjian internasional ini ada hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Dalam perjanjian internasional terdapat istilah subjek dan obyek. Yang dimaksud subjek perjanjian internasional adalah semua subjek hukum internasional, terutama negara dan organisasi internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan obyek hukum internasional adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional, terutama kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.


Macam-Macam Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional sebagai sumber formal hukum internasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Berdasarkan Isinya

  • a) Segi politis, seperti pakta pertahanan dan fakta perdamaian.
  • b) Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan.
  • c) Segu hukum
  • d) Segi batas wilayah
  • e) Segi kesehatan.

Contoh :

    1. NATO, ANZUS, dan SEATO
    2. CGI, IMF, dan IBRD

Berdasarkan Proses/ Tahapan Pembuatannya

  • Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi.
  • Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan.

Contoh :

    1. Status kewarganegaraan Indonesia-RRC, ekstradisi.
    2. Laut teritorial, batas alam daratan.
    3. Masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS.

      Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan :Pengertian, Ciri Dan Macam-Macam Norma Beserta Contohnya Terlengkap


Berdasarkan Subjeknya

  • Perjanjian antarnegara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional.
  • Perjanjian internasional antara negara dan subjek hukum internasional lainnya.
  • Perjanjian antarsesama subjek hukum internasional selain negara, yaitu organisasi internasional organisasi internasional lainnya.

Contoh :

    1. Perjanjian antar organisasi internasional Tahta suci (Vatikan) dengan organisasi MEE.
    2. Kerjasama ASEAN dan MEE.

Berdasarkan Pihak-pihak yang Terlibat

  • Perjanjian bilateral, adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak. Bersifat khusus (treaty contact) karena hanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Perjanjian ini bersifat tertutup, yaitu menutup kemungkinan bagi pihak lain untuk turut dalam perjanjian tersebut.
  • Perjanjian Multilateral, adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak, tidak hanya mengatur kepentingan pihak yang terlibat dalam perjanjian, tetapi juga mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka yaitu memberi kesempatan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian ini sering disebut law making treaties.

Contoh :

    1. Perjanjian antara Indonesia dengan Filipina tentang pemberantasan dan penyelundupan dan bajak laut, perjanjian Indonesia dengan RRC pada tahun 1955 tentang dwi kewarganegaraan, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Tampaksiring, Bali.
    2. Konvensi hukum laut tahun 1958 (tentang Laut teritorial, Zona Bersebelahan, Zona Ekonomi Esklusif, dan Landas Benua), konvensi Wina tahun 1961 (tentang hubungan diplomatik) dan konvensi Jenewa tahun 1949 (tentang perlindungan korban perang).
    3. Konvensi hukum laut (tahun 1958), Konvensi Wina (tahun 1961) tentang hubungan diplomatik, konvensi Jenewa (tahun 1949) tentang Perlindungan Korban Perang.

Berdasarkan Fungsinya

  • Law Making Treaties / perjanjian yang membentuk hukum, adalah suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (bersifat multilateral).
  • Treaty contract / perjanjian yang bersifat khusus, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang hanya mengikat bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja (perjanjian bilateral).

Contoh :

Perjanjian Indonesia dan RRC tentang dwikewarganegaraan, akibat-akibat yang timbul dalam perjanjian tersebut hanya mengikat dua negara saja yaitu Indonesia dan RRC.


Perjanjian internasional menjadi hukum terpenting bagi hukum internasional positif, karena lebih menjamin kepastian hukum. Di dalam perjanjian internasional diatur juga hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antara subjek-subjek hukum internasional (antarnegara). Kedudukan perjanjian internasional dianggap sangat penting karena ada beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut :

    1. Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum, sebab perjanjian internasional diadakan secara tertulis.
    2. Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama diantara para subjek hukum internasional.

      Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Penjelasan Nilai Dan Norma Sosial Menurut Definisi Para Ahli


Tahapan Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional merupakan sebuah perjanjian yang dibuat dibawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang berupa negara atau organisasi internasional. Sebuah perjanjian multilateral dibuat oleh beberapa pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian bilateral dibuat antara dua negara. Sedangkan perjanjian multilateral merupakan perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara.

Tahapan-Perjanjian-Internasional-Beserta-Penjelasannya

Yang berdasarkan konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Internasional, perjanjian internasional diadakan melalui tiga tahap yaitu perundingan, penandatanganan dan pengesahan.

  • Perundingan

Perundingan ialah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Yang sebelumnya diadakannya perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan.


Dalam hal ini perundingan dianggap mewakili suatu negara apabila memiliki surat kuasa “full powers atau credention” dan surat kepercayaan. Hal ini tidak berlaku bagi seorang kepala negara atau kepala pemerintahan atau menteri, karena jabatan mereka mewakili negaranya.


  • Penandatanganan “Signature”

Dalam tahap kedua pembuatan perjanjian internasional ialah penandatanganan. Sebelum tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri “menlu” atau kepala pemerintahan. Dalam perjanjian multirateral, penandatangan dapat dilakukan oleh peserta perjanjian internasional, yang apabila disetujui oleh dua pertiga peserta yang hadir, kecuali ketentuan lain dalam perundingan tersebut.


Sebuah perjanjian internasional belum dapat diberlakukan sebelum diratifikasi oleh masing-masing negara. Dalam perjanjian bilateral, kesepakatan penuh kedua belah pihak mutlak diperlukan setelah penandatanganan perjanjian, kecuali kedua belah pihak mengehendaki lain.


  • Pengesahan

Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan “ratifikasi”, yang tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Pengesahan atau penguatan ini disebut ratifikasi dapat dilakukan oleh badan eksekutif, legislatif atau campuran “DPR dan Pemerintah”.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Norma Hukum Dan Sosial


  • Pembatalan Perjanjian

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya suatu perjanjian antara lain yaitu:

  1. Terjadinya pelanggaran.
  2. Adanya kecurangan.
  3. Ada pihak yang dirugikan.
  4. Dan adanya ancaman dari sebelah pihak.

  • Berakhirnya Perjanjian

Ada beberap hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian yang diantaranya yaitu:

  1. Punahnya salah satu pihak.
  2. Habisnya masa perjanjian.
  3. Salah satu pihak ingin mengakhiri dan disetujui oleh pihak kedua.
  4. Adanya pihak yang dirugikan oleh pihak yang lain.
  5. Telah tercapai tujuan dari perjanjian itu.
  6. Dan syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi.

Contoh Perjanjian Internasional Indonesia dengan Negara Amerika Serikat

No.Jenis KerjasamaBentuk dan Nama PerjanjianTempat dan Tanggal
Penandatanganan
Ratifikasi
1Di Bidang
Perdagangan
Agreement
a.Agricultural Commodities Agreement Between the
Governmentof the Republic of Indonesia and the
Governmentof the United States of America Under
Title-I of the Agricultural Trade Development&
Assistance Act of 1954 as Amended (a. Persetujuan
Komoditas Pertanian antara Pemerintah Republik
Indonesia dan PemerintahAmerika Serikat dengan
Judul-l dan PerjanjianPerbuatandan
Pengembanagan Perdaganagan Pertanian 1954
sebagaimanatelah diubah)
Jakarta
5-Nov-60
Ratifikasi tidak diperlukan
2Di Bidang
Perdagangan
Exchange of Notes
b. Pertukaran Nota Mengenai Persetujuan Tertanggal
5 November1960 (b. Exchange of notes about
Agreementon 5 november1960)
Jakarta
23 Des 1960
Ratifikasi tidak diperlukan
3Di Bidang
Perdagangan
Agreement
Agricultural Commodities Agreement Between the Govt of the RI and the Govt of theUSA Under Title-I of the Agricultural Trade DevelopAssistance Act as Amended ( Persetujuan Komoditas PertanianAntara PemerintahRepubliklnodnesiadan Pemerintah Amerika Serikat MenegenaiJudul-l Undang-Undang Pembantuan Pengembangan Perdagangan Pertanian sebagaimantelah diperbaharui)
Jakarta
26 Okt 1961
Ratifikasitidak diperlukan
4Di Bidang FinansialExchange of Notes
Exchangeof Note Betweenthe Govt of the RI (23
March 1961) and the Govt of the USA (31 March
1961) Concerning Foreign Service Personnel
(Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik
Indonesia (23 Maret 1961) dan Pemerintah Amerika
Serikat (31 Maret 1961) Mengenai Personil Yang
Bertugas Diluar Negeri)
23-Mar-61Ratifikasi tidak diperlukan
5Di Bidang InvestasiExchange of Notes
Exchange of Notes Between The Governmentof The
Republic of Indonesia and The Governmentof The
United States of America Concerning Investment in
Indonesia (Pertukaran Nota Antara Pemerintah
Republik Indonesia dan PemerintahAmerika Serikat
Mengenai Investasi di lndonesi
Jakarta
7-Jan-67
Ratifikasi tidak diperlukan
6Di Bidang FinansialAgreement
a.LoanAgreementBetweenthe Rep. of Indonesia and the United States of America AID Loan No. 497- N-01 4 (a. Persetujuan Pinjaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemerintahAmerika Serikat denganPinjamanAlD No. 497-N-014)
Jakarta
14-Apr-67
Ratifikasi tidak diperlukan
7Di Bidang FinansialAmendment
b.Amendment No.1 Loan AgreementTanggal 14 April
1967 (AID Loan No.497-N-014)(b.AmandemenNo.1
Persetujuan Pinjaman Tanggal 14 April 1967
(PinjamanAlD No.497-N-014)
Jakarta
19-Jun-67
Ratifikasitidakdiperlukan
6Di Bidang FinansialAmendment
c.Amendment No.2 Loan AgreementTanggal 14 April
1967 (AID Loan No.497-N-014) (c.AmandemenNo.2
Persetujuan Pinjaman Tanggal 14 April 1967
(PinjamanAlD No.497-N-014
Jakarta
30-Jun-67
Ratifikasi tidak diperlukan
9Di Bidang FinansialAgreement
Loan AgreementBetweenthe Rep. of lndonesiaand
the United States of America Al D Loan No.497-H-01 5
(Persetujuan Pinjaman Antara Pemerintah Republik
Indonesia dan PemerintahAmerika Serikat Pinjaman
AID No.497-H-015)
Jakarta
20 Okt 1967
Ratifikasi tidak diperlukan
 

 

10

 

Di Bidang
Perdagangan

 

Agreement
The 6th SuplementaryAgreement Between The
Governmentof Indonesia and The Governmentof
United States of America on 15 September1967
Agreement (g. Persetujuan Tambahan ke-6 Pada
Persetujuan Tertanggal 15 September1967)
 

Jakarta
5-Sep-68

 

 

 

Ratifikasi tidak

 

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pancasila Sebagai Norma Bernegara