Pengertian Perniagaan Dalam Hukum Dagang Beserta Bentuk Dasar Kepemilikan Bisnis

Diposting pada

Pengertian-Perniagaan

Pengertian Perniagaan

Perniagaan merupakan bentuk dari organisasi yang diiktiraf dan sah sebagai penyedia perkhidmatan atau barang, atau keduannya, kepada pelanggan, perniagaan serta entiti kerajaan. Perniagaan merupakan ekonomi kapitalis yang paling utama.


Banyak perniagaan merupakan milik persendirian. Satu perniagaan lazimnya dibentuk agar dapat mencari keuntungan yang akan menambah kekayaan pemiliknya dan membesarkan perniagaan itu dengan sendirinya. Pengendali dan memiliki suatu perniagaan memiliki satu daripada objektif utama yaitu penjanaan atau penerimaan satu pengambilan kewenangan didalam pertukaran bagi kerja dan penerimaan resiko. Pengecualian penting termasuk perusahaan kerjasama dan perusahaan milik negara. Perniagaan juga boleh dibentuk agar menjadi tanpa keuntungan atau berubah menjadi perusahaan milik negara.


Sebuah istilah “perniagaan” memiliki sedikit-dikitnya tiga kegunaan, bergantung terhadap ruang lingkup-satu pemakaian (di atas) bermaksud perbedaan, pemakaian umum sebagai rujukan terhadap sktor pasaran yang tertentu, seperti bentuk gabungan seperti agribuiness dan “perniagaan muzik”. Bagaimanapun, perniagaan yang tepat, seperti lainnya didalam falsafah perniagaan, merupakan salah satu hal yang rumit atau istilah yang diperdebatkan.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Perdagangan Internasional


Hukum Dagang Menurut Para Ahli

  • Menurut Subekti
    Hukum Dagang ialah hukum yang mengatur hubungan privat (istimewa) antara orang-orang sebagai anggota masyarakat dengan suatu badan hukum, diantaranya pemerintahnya sebagai badan hukum.

  • Menurut Achmad Ichsan
    “Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.”


  • Menurut R. Soekardono
    ”Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku III Burgerlijke Wetboek (BW) dengan kata lain, hum dagang adalah himpunan peraturan peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPdt. Hukum dagang dapat pula dirumuskan adalah serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.”


  • Menurut Fockema Andreae
    “Hukum dagang (Handelsrecht) adalah keseluruhan dari atuaran hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda hukum dagang dan hukum perdata dijadikan satu buku, yaitu Buku II dalam BW baru Belanda.”


  • Menurut H.M.N. Purwosutjipto
    “Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.”


  • Menurut Sri Redjeki Hartono
    “Hukum dagang dalam pemahaman konvensional merupakan bagian dari bidang hukum perdata atau dengan perikatan lain selain disebut bahwa hukum perdata dalam pengertian luas, termaksud hukum dagang merupakan bagian-bagian asas-asas hukum perdata pada umumnya.”


  • Menurut M. N. Tirtaamidjaja
    “Hukum perniagaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku orang-orang yang turut melkukan perniagaan. Sedangkan perniagaan adalahpemberian perantaraan antara produsen dan konsumen; membeli dan menjual dan membuat perjanjian yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjulan itu. Sekalipun sumber utama hukum perniagaan adalah KUHD akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari KUHPdt


  • Menurut KRMT. Titodiningrat
    “Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang mempunyai atuaran-aturan mengenai hubungan berdasarkan ats perusahaan. Peraturan-peraturan mengenai perusahaan tidak hanya dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) melainkan juga berupa Undang-Undang di luarnya. KUHD dapat disebut sebagai perluasan KUHPdt.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Hukum Dagang


Perniagaan Dalam Hukum Dagang

  • Sumber-Sumber Hukum Dagang

Sumber-sumber hukum dagang adalah tempat dimana bisa didapatkan peraturan-peraturan mengenai Hukum Dagang. Beberapa sumber Hukum Dagang yaitu ;


  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD)
    KUHD mengatur berbagai perikatan yang berkaitan dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Sebagai peraturan yang telah terkodifikasi, KUHD masih terdapat kekurangan dimana kekurangan tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lain.


  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
    Sesuai pasal 1 KUHD, KUH Perdata menjadi sumber hukum dagang sepanjang KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUH Perdata khususnya buku III. Dapat dikatakan bahwa KUH Perdata mengatur pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya. Sedangkan KUHD lebih bersifat khusus yang ditujukan untuk kepentingan pedagang.


  3. Peraturan Perundang-Undangan
    Selain KUHD, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Dagang, diantaranya ;
    a) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
    b) UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT)
    c) UU No 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
    d) UU No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha
    e) UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal


  4. Kebiasaan
    Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus dan sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya serta pedagang pada khususnya, dapat dipakai juga sebagai sumber hukum pada Hukum Dagang. Hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata bahwa perjanjian tidak saja mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Contohnya tentang pemberian komisi, jual beli dengan angsuran, dan sebagainya.


  5. Perjanjian yang dibuat para pihak
    Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata disebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini, persetujuan, perjanjian ataupun kesepakatan memegang peranan bagi para pihak. Contohnya dalam pasal 1477 KUH Perdata yang menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lain, maka penyerahan terjadi di tempat dimana barang berada pada saat terjadi kata sepakat. Misalkan penyerahan barang diperjanjikan dengan klausula FOB (Free On Board) maka penyerahan barang dilaksanakan ketika barang sudah berada di atas kapal.


  6. Perjanjian Internasional
    Perjanjian internasional diadakan dengan tujuan agar pengaturan tentang persoalan Hukum Dagang dapat diatur secara seragam oleh masing-masing hukum nasional dari negara-negara peserta yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Untuk dapat diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka perjanjian internasional tersebut harus diratifikasi oleh masing-masing negara yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut.

Macam perjanjian internasional

  • Traktat yaitu perjanjian bilateral yang dilakukan oleh dua negara saja. Contohnya traktat yang dibuat oleh Indonesia dengan Amerika yang mengatur tentang pemberian perlindungan hak cipta yang kemudian disahkan melalui Keppres No.25 Tahun 1989,
  •  Konvensi yaitu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara. Contohnya Konvensi Paris yang mengatur tentang merek.

  • Sistematika Hukum Dagang

Sistem hukum dagang menurut arti luas dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:


  1. Hukum dagang tertulis, adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh: hukum pidana dituliskan pada KUHPidana, hukum perdata dicantumkan pada KUHPerdata.


  2. Hukum dagang tidak tertulis, adalah hukum yang tidak dituliskan atau tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contoh: hukum adat tidak dituliskan atau tidak dicantumkan pada perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh daerah tertentu.


Pada awalnya, KUHD terdiri atas 3 buku, kemudian dipisah dan sekarang tinggal dua buku.Buku I KUHD mengatur tentang “perdagangan pada umumnya” meliputi pembukuan, macam-macam perseroan dan badan usaha, bursa perniagaan, makelar, dan kasir;komisioner, juru kirim, tukang pedati, juragan kapal di perairan sungai, surat-surat berharga, cek, promes, dan kwitansi, reklame atau penungtutan kembali dalam keadan pailit; pertanggung jawaban pada umumnya, serta macam-macam pertanggungan.


Buku ke II KUHD mengatur “hak-hak dan kewajiban akibat pelayaran atan perkapalan”. Yang diatur dalam buku II KUHD antara lain meliputi kapal laut dan muatannya;pengusaha kapal;kapten kapal laut, anak buah kapal, penumpang kapal; perjanjian kerja di laut, penyewaan kapal, pengangkutan barang, pengangkutan orang, dan lain-lain.


  • Hubungan Hukum Perdata dengan KUHD

Prof. Subekti, S. H. berpendapat bahwa terdapatnya KUHD di samping KUH Perdata sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya, oleh karena sebenarnya Hukum Dagang tidaklah lain daripada Hukum Perdata, dan perkataan “dagang” bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian.


Seperti telah kita ketahui, pembagian Hukum Sipil ke dalam KUH Per dan KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam Hukum Romawi (yang menjadi sumber terpenting dari Hukum Perdata Eropa Barat) belum terkenal peraturan-peraturan sebagai yang sekarang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan antarnegara baru mulai berkembang dalam abad pertengahan. Di Netherlands sekarang ini sudah ada aliran yang bertujuan menghapuskan pemisahan Hukum Perdata dalam dua kitab undang-undang itu (bertujuan mempersatukan Hukum Perdata dan Hukum Dagang dalam suatu kitab undang-undang saja).


Pada beberapa negara lainnya, misalnya Amerika Serikat dan Swiss, tidaklah terdapat suatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang terpisah dari KUH Perd. Dahulu memang peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHD dimaksudkan hanya berlaku bagi orang-orang pedagang saja, misalnya:


  • Hanyalah orang pedagang diperbolehkan membuat surat wesel
  • Hanyalah orang pedagang dapat dinyatakan pailit, akan tetapi sekarang ini KUHD berlaku bagi setiap orang, juga orang bukan pedagang sebagaimana juga KUH Per berlaku bagi setiap orang termasuk juga seorang pedagang. Malahan dapat dikatakan bahwa sumber yang terpenting dari Hukum Dagang ialah KUH Per. Hal ini  memang dinyatakan dalam Pasal 1 KUHD, yang berbunyi: “KUH Per dapat juga berlaku dalam hal-hal yang diatur dalam KUHD sekadar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari Kuh Per”.

Hal ini berarti bahwa untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus yang berlainan, juga berlaku peraturan-peraturan dalam KUH Per. Menurut Prof. Subekti, dengan demikian sudahlah diakui bahwa kedudukan KUHD terhadap KUH Per adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum. Dengan perkataan lain menurut Prof. Sudiman Kartohadiprojo, KUHD merupakan suatu lex specialis terhadap KUH Per sebagai lex generalis, maka sebagai lex specialis kalau andaikata dalam KUHD terdapat ketentuan mengenai hal yang dapat aturan pula dalam KUH Per, maka ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku.


Adapun pendapat sarjana hukum lainnya tentang hubungan kedua hukum ini antara lain sebagai berikut:

  1. Van Kan beranggapan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUH Per memuat Hukum Perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu.

  2. Van Apeldoorn menganggap Hukum Dagang suatu bagian istimewa dari lapangan hukum perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab III KUH Perd.


  3. Sukrdono menyatakan, bahwa Pasal 1 KUHD memelihara kesatuan antara Hukum Perdata Umum dengan Hukum Dagang … sekedar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUH Per.


  4. Tirtaamidjaja menyatakan, bahwa Hukum Dagang adalah suatu Hukum Sipil yang istimewa.

Dalam hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata ini dapat pula kita bandingkan dengan sistem hukum yang bersangkutan di negara Swiss. Seperti juga di tanah air kita, di negara Swiss juga berlaku dua buah kodifikasi, yang kedua-duanya mengatur bersama hukum perdata. Perantaraan dalam Hukum Dagang


Seorang pedagang, terutama seorang yang menjalankan perusahaan yang besar dan berarti, biasanya tidak dapat bekerja seorang diri. Dalam menjalankan perusahaannya ia memerlukan bantuan orang-orang yang bekerja padanya sebagai seorang bawahan, ataupun orang yang berdiri sendiri dan mempunyai perusahaan sendiri dan yang mempunyai perhubungan tetap ataupun tidak tetap dengan dia.


Sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan yang demikian pesat dewasa ini, pengusaha-pengusaha kebanyakan tidak lagi berusaha seorang diri, melainkan bersatu dalam persekutuan-persekutuan atau perseroan-perseroan yang menempati gedung-gedung untuk kantornya dengan sedikit pegawai. Orang lalu membedakan antara perusahaan kecil (yang mempunyai 1-5 pekerja), perusahaan sedang (jumlah pekerja 5-50 orang), dan perusahan besar (jumlah pekerjanya lebih dari 50 orang).


Pada tiap-tiap toko dapat dilihat aneka warna pekerja-pekerja, seperti penjual, penerima uang, pengepak, dan lain-lain. Kesemuanya itu bekerja dalam posisi masing-masing dan dapat dianggap sebagai pengganti penguasa itu sendiri, yang bertindak sebagai wakilnya dalam hubungan dengan dunia luar atau dengan pihak ketiga. Mereka semua adalah sebagai perantara. Mereka menurut Prof. Sukardono tergolong dalam golongan-golongan pelayan-pelayan perniagaan atau pekerja-pekerja perniagan (handelsbedienden).


Termasuk juga dalam golongan pekerja-pekerja perniagaan dalam lingkungan perusahaan adalah:

  1. Pemimpin perusahaaan (manager);
  2. Pemegang prokurasi (procurantie houder atau general agent);
  3. Pedagang berkeliling (commercial traveller).

Di samping itu terdapat pula golongan perantara yang bekerja di luar lingkungan perusahaan, seperti:

  1. Agen perniagaan (commercial agent);
  2. Makelar (broker);
  3. Komisioner (factor);
  4. Pengusaha bank.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Neraca Pembayaran – Pengertian, Tujuan, Komponen, Indonesia, Macam, Fungsi, Perdagangan


Etika Perniagaan

Etika perniagaan adalah prinsip-prinsip moral yang standard kelakuan perniagaan yang diterima oleh komuniti peniaga dan dunia perniagaan. Ia merupakan satu set nilai dan peraturan yang merangkumi peraturan yang baik atau buruk di dalam operasi perniagaan. Pada kebiasaannya pihak kerajaan, orang ramai, pesaing dan individu menentukan apa yang boleh diterima umum. Sebagai contoh, seorang usahawan yang beretika pada kebiasaannya adalah seorang yang jujur dan amanah.


Pada 8 November 1983, Etika Amalan Perniagaan Malaysia (EAPM) telah dilancarkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian Malaysia. Etika ini merupakan usaha kerajaan untuk menimbulkan satu kesedaran di kalangan para peniaga supaya mempunyai tanggungjawab moral dan sosial. Etika ini diwujudkan kerana desakan pergerakan yang menyatakan terhadap peningkatan berbagai amalan yang tidak sihat, contohnya perkhidmatan yang tidak memuaskan dan pembaziran barangan dalam pasaran.


Etika perniagaan adalah penting kerana ia akan menyesuaikan perniagaan dengan nilai dan jangkaan masyarakat. Usahawan dan perniagaan dijangka mematuhi Akta dan Undang-undang tempatan. Selain daripada peraturan dan akta perniagaan, keputusan beretika dapat menguatkan perhubungan dan Kepercayaan dalam dunia perniagaan. Keputusan perniagaan yang tidak beretika bukan sahaja menghilangkan kepercayaan pelanggan tetapi juga melemahkan perniagaan di kemudian hari kelak.


Contoh keadaan perniagaan tang tidak beretika adalah seperti sesetengah penjual yang mengenakan harga yang berlainan terhadap pelanggan yang berlainan. Ini biasa berlaku di pasar malam atau kedai runcit. Ini dikatakan kurang beretika dan dilarang oleh undang-undang.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : “Pengaruh Perdagangan Internasional” Definisi & ( Bentuk – Fungsi Terhadap Ekonomi )


Klasifikasi Perniagaan

Perniagaan tediri dari berbagai jenis, serta berbagai akibatnya, perniagaan dapat dikelompokan dengan cara berbeza-beza. diantaranta ialah ada banyak cara yang bisa dipakai untuk mengelompokan bisnis mengabungkan periagaan dengan berdasarkan aktiviti yang dilakukan dalam mendapatkan keuntungan.


  • Manufaktur
    Manufaktur merupakan perniagaan yang menghasilkan sebuah produk yang berasal daripada barang mentah atau komponen-komponen, lalu dijual dagar mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh manufaktur merupakan perusahaan yang dapat menghasilkan barang fizikal seperti kereta atau paip.

  • Perniagaan Jasa
    Perniagaan jasa merupakan perniagaan yang dapar menghasilkan barang tidak ketara, serta mendatkan keuntungan dangan cara meminta bayaran atas jasa yang sudah diberikan. Sebagai contoh perniagaan jasa ialah konsultan dan psikologi.


  • Pengedar dan peruncit
    Pengedar dan peruncit merupakan pihak yang memiliki peran sebagai perantara barang antara pengeluar dengan pengguna. Kebanyakan kedai dan perusahaan yang berorientasi-pelanggan merupakan peruncit atau pengedar.


  • Perniagaan nimeral dan pertanian
    Perniagaan nimeral dan pertanian merupakan sebuah perniagaan yang dapat menghasilkan barang-barang mantah, seperti tanaman atau bahan mineral.


  • Perniagaan kewangan
    Perniagaan kewangan merupakan perniagaan yang memiliki tujuan agar mendapatkan sebuah keuntungan daripada pelaburan dan pengurusan sebuah modal.


  • Perniagaan maklumat
    Perniagaan maklumat merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan sebuah keuntunfan dari penjualan-kembali harta intelektual (intelellectual property).


  • Ultiliti
    Ultiliti merupakan perniagaan yang dapat mengendalikan jasa untuk orang yang masih awam, seperti air dan elektrik, serta biasanya dibiayai oleh pemperintah.


  • Perniagaan hartanah
    Perniagaan hartanah merupakan perniagaan yang dapat menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, senyawa, serta mengembangkan hartanah, baungunan, serta rumah.


  • Perniagaan pengangkutan
    Perniagaan pengangkutan merupakan perniagaan yang mendapatkan sebuah keuntunfan dangan cara mengantarkan barang atau individu dari sebuah tempat ke tempat lainnya.

Klasifikasi Perniagaan


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : “Perdagangan Internasional” Faktor Pendorong Terjadinya & ( Bidang Ekonomi – Politik – Pertahanan )


Jenis-jenis Perniagaan

Pemilikan Tunggal

Perniagaan milikan tunggal adalah perniagaan yang dijalankan oleh individu dan dimiliki sepenuh oleh individu. Oleh kerana ia adalah milik individu, maka pemilik perniagaan mempunyai kuasa mutlak untuk mengawal perjalanan dan operasi perniagaannya. Pemilik dan perniagaan atau organisasi peniagaannya adalah dirujuk sebagai satu entiti yang sama. Tiada pemisahan antara keduanya. Ini bermakna aset perniagaan adalah juga harta individu iaitu pemilik perniagaan tersebut. Oleh yang demikian, sebarang masalah yang melibatkan perniagaan adalah secara langsung melibatkan kepentingan individu atau pemilik.


Perniagaan tunggal atau perniagaan milikan tunggal adalah entiti perniagaan yang paling asas yang hanya melibatkan seorang individu sebagai pemilik. Perniagaan jenis ini mudah ditubuhkan, tidak memerlukan modal yang besar tetapi sukar untuk berkembang. Sesuatu perniagaan tunggal akan terbubar dengan sendirinya apabila pemiliknya meninggal dunia. Perniagaan tunggal juga akan bubar apabila pemiliknya tidak lagi menjalankan perniagaannya.


Sebagai contoh, jika perniagaan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut adalah harta peribadi pemilik. Sebaliknya jika perniagaan mengalami kerugian maka kerugian tersebut juga adalah kerugian atau kehilnagan harta pemiliknya. Justeru itu, dalam perniagaan milikan tunggal, liabiliti pemilik adalah tidak terhad. Ini bermakna, sekiranya perniagaan mempunyai hutang yang tidak dapat dijelaskan kerana mengalami kerugian, maka pemberi hutang berhak menuntut harta peribadi pemilik perniagaan sebagai bayaran ganti kepada hutang perniagaan yang tidak dapat dilangsaikan itu.


Kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahan perniagaan tunggal dapat diringkaskan seperti yang berikut:-

Kebaikan-kebaikan perniagaan tunggal

  • Mudah ditubuhkan
  • Pemilik mempunyai kuasa mutlak untuk mengawal perniagaannya
  • Sebarang keputusan yang melibatkan perniagaan dapat diputuskan dengan serta merta kerana pemilik tidak perlu merujuk atau berbincang dengan orang lain
  • Struktur cukai beradasarkan cukai pendapat individu (pemilik)
  • Tidak memerlukan laporan kewangan yang kompleks.

Kelemahan-kelemahan perniagaan tunggal

  1. Sukar berkembang kerana keupayaan modal yang terhad
  2. Sukar mendapatkan pembiayaan modal kerana pelabur lebih cenderung melabur dalam institusi yang lebih mantap dan pihak institusi kewangan pula memerlukan satu jaminan kukuh daripada perniagaan
  3. Liabiliti tidak terhad
  4. Perniagaan akan dengan sendirinya bubar jika pemiliknya meninggal dunia.

Contoh Pemilikan Tunggal

  • Perniagaan kedai runcit
  • Perniagaan kedai jahitan
  • Perniagaan kedai kopi/makanan atau restoran
  • Penjaja bergerak
  •  Pegerai, dan sebagainya.

Perniagaan Perkongsian

Perniagaan Perkongsian ditubuhkan apabila modal digabungkan dan berlaku kerjasama antara sekurang-kurangnya dua rakan kongsi. Dalam usaha niaga seperti ini, semua  rakan kongsi adalah pemilik bersama yang akan berkongsi segala agihan keuntungan atau risiko. Sehubungan dengan itu, dalam penubuhan sesebuah perkongsian terdapat beberapa ciri yang perlu diambil tahu yang merupakan tiang kepada penubuhan sesebuah perkongsian.


Perjanjian perkongsian

Kewujudan sesebuah perkongsian itu adalah hasil daripada beberapa perjanjian yang dibuat. Perjanjian perkongsian adalah perlu bagi sesebuah perkongsian mengurus tadbir perjalanan sesebuah perkongsian. Perjanjian perkongsian juga merupakan ikatan perkongsian untuk memulakan perkongsian. Dalam ikatan perkongsian ini telah ditetapkan beberapa perkara seperti hak setiap pekongsi, kewajipan dan tanggungjawab setiap pekongsi.


Perjanjian perkongsian mempunyai tujuannya yang tertentu iaitu untuk mengelakkan daripada salah faham yang mungkin timbul antara pekongsi pada masa hadapan dan memastikan setiap pekongsi memainkan peranan seperti yang telah dipersetujui dalam perjanjian. Sehubungan dengan itu, terdapat beberapa butiran yang terkandung dalam perjanjian perkongsian. Antaranya ialah nama perkongsian, lokasi perniagaan, jumlah serta nama pekongsi, kegiatan perniagaan yang dijalankan, tempat rekod perakaunan disimpan, pentadbiran atau pengagihan kuasa dalam perkongsian, penentuan kadar agihan untung atau rugi, peruntukan dan had ambilan bagi pekongsi dan kadar faedah yang dikenakan, jumlah sumbangan modal setiap pekongsi, peruntukan kadar faedah atas modal, gaji bagi pekongsi yang terlibat urusan harian perniagaan, harta perkongsian, polisi perakaunan yang diikuti, jangka hayat perakaunan, bidang kuasa pekongsi, gaji, bonus dan elaun pekongsi. Di samping itu juga terdapat perkongsian tanpa perjanjian di mana urus tadbir sesuatu perkongsian dibuat berdasarkan Seksyen 26 Akta Pekongsian 1961. Huraian mengenai Subsekyen 26 Akta Perkongsian menerangkan bahawa pekongsi berkongsi secara sama-rata ke atas keuntungan atau kerugian perkongsian, setiap pekongsi berhak menerima faedah 8% setahun ke atas pendahuluan iaitu pinjamanan yang diberikan kepada perniagaan perkongsian dan pekongsi berhak mendapat faedah atas modal hanya setelah keuntungan ditentukan. Di samping itu juga, setiap pekongsi berhak mengurus perniagaan. Akan tetapi tiada gaji diberi walaupun pekongsi terlibat secara urusan harian perniagaan. Seorang pekongsi juga tidak diiktiraf tanpa persetujuan semua pekongsi. Dalam huraian ini juga tertulis keputusan majoriti diterima sekiranya wujud perbalahan berkenaan dengan perniagaan tetapi jika perkongsian ingin mengubah


aktiviti perniagaan, keputusan sebulat suara (100%) mesti diperolehi, serta buku dan rekod perakaunan perkongsian disimpan di premis perniagaan. Setiap pekongsi berhak untuk menyemak dan membuat salinan rekod tersebut. Jika pekongsi tidak membuat sebarang perjanjian atau jika perjanjian dibuat tetapi tidak meliputi perkara-perkara tertentu, peruntukan dalam Akta Perkongsian berkaitan dengan perkara-perkara di atas adalah terpakai. Sesebuah perkongsian hanya perlu melaporkan penyata kewangan kepada Lembaga Hasil dalam Negeri (LHDN) bagi tujuan taksiran cukai pekongsi. Akaun bagi sesebuah perkongsian tidak perlu diaudit. Setiap pekongsi tidak boleh membuka perniagaan yang sama dengan perniagaan yang dijalankan oleh perkongsian. Seksyen 32 Akta Perkongsian 1961 memperuntukkan bahawa pekongsi yang menjalankan perniagaan yang sama dengan perkongsian perlu membayar kepada perkongsian semua keuntungan yang diperolehinya.


Kebaikan Perniagaan Perkongsian

  1. Lebih modal dapat dikumpulkan.
  2. Dapat menggunakan kepakaran dari rakan-rakan kongsi yang berkemungkinan mempunyai kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang berlainan.
  3. Pengkhususan kerja dapat dilakukan dengan adanya pelbagai kemahiran dan kepakaran tersendiri dari rakan-rakan kongsi.
  4. Risiko perniagaan dapat disebarkan (dikongsi) antara rakan-rakan kongsi.
  5. Persaingan dapat dikurangkan melalui perkongsian, dengan itu perbelanjaan untuk persaingan dapat diagihkan bagi meningkatkan jualan dan memperkembangkan perniagaan.
  6. Perkongsian masih lagi mudah untuk ditubuhkan berbanding penubuhan syarikat atau koperasi. Ianya hanya perlu didaftarkan dengan Pendaftar Perniagaan dan mendapatkan lesen perniagaan dari pihak berkuasa tempatan.

Kelemahan Perniagaan Perkongsian

  1. Berlaku salah faham atau perselisihan antara rakan kongsi dan ini akan menjejaskan rancangan dan perjalanan perniagaan serta boleh membawa kepada pembubaran perkongsian.
  2. Liabiliti yang biasanya tidak terhad akan menyebabkan individu / rakan kongsi kehilangan harta persendirian jika perniagaan menghadapi masalah dalam pembayaran balik hutang piutangnya.
  3. Kesilapan dari seorang rakan kongsi akan mengikat rakan-rakan kongsi yang lain. Ini kerana setiap rakan kongsi mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap perkongsiannya. Segala kerugian akan ditanggung bersama walaupun diakibatkan oleh hanya seorang rakan kongsi.
  4. Perniagaan perkongsian adalah tidak berkekalan. Jika seorang rakan kongsi menjadi tidak siuman, bankrap atau mati, perkongsian mungkin terpaksa dibubarkan.
  5. Pengumpulan modal adalah masih terhad dalam lingkungan maksimanya 20 orang sahaja. Maka perkembangan perniagaan adalah bergantung kepada sumber modal yang terhad ini.

Ciri-ciri perniagaan perkongsian ialah

Pemilikan Rakan Kongi

  • perkongsian ditakrifkan sebagai perhubungan antara dua atau lebih orang yang menjalankan perniagaan bersama untuk memperolehi keuntungan.
  • bilangan rakan kongsi adalah dalam lingkungan 2 hingga 20 orang (umumnya).
  • bagi perkongsian bank atau broker saham, bilangan rakan kongsi tidak melebihi 10 orang.
  • bagi perkongsian yang melibatkan sesuatu profession seperti peguam dan akauntan, rakan kongsi adalah tidak melebihi 50 orang.
  • perjalanan sesebuah perkongsian adalah ditetapkan di bawah Akta Perkongsian 1961.
  • Perniagaan perkongsian juga tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956.

Penubuhan Rakan Kongi

  1. boleh ditubuhkan secara lisan atau tulisan.
  2. biasanya membentuk satu persetujuan bersama dalam bentuk surat ikatan perkongsian yang dipanggil perjanjian perkongsian bagi mengelakkan perselisihan.
  3. kandungan perjanjian termasuklah nama firma, nama kesemua rakan kongsi, jenis dan tempat perniagaan, nisbah pembahagian keuntungan/kerugian, peruntukan hak dan tanggungjawab rakan kongsi, cara menjalankan perniagaan dan bagaimana perkongsian akan ditamatkan.
  4. satu perkongsian boleh wujud tanpa perjanjian tetapi ianya adalah tertakluk kepada peruntukan di dalam Akta Perkongsian 1961.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Komoditas Perdagangan – Karakteristik, Jenis, Bahan Bakar, Industri


Bentuk Dasar Kepemilikan Bisnis

Walupun bentuk kepemilikan bisnis berbeda pada setiap negara, namun ada beberapa bentuk yang dianggap umum, seperti:

  1. Perusahaan perseorangan
    Perusahaan perseorangan merupakan sebuah bisnis yang berkepemilikannya di satu orang. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas harta perusahaan. Dalam arti, jika bisnis pengalami kerugian, pemilik lah yang wajib menanggung seluruh kurugian tersebut.

  2. Persekutuan
    Persekutuan merupakan sebuah bisnis yang diamana dua orang atau lebih bekerja sama dalam mengoprasikan perusahaan sebagai pendapatan profit. Sama dengan perusahaan perseorangan, setiap sekutu (anggota persekutuan) mempunyai tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaan. Dan Perusahaan persekutuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu persekutuan komanditer dan firma.


  3. Perseroan
    Perseroan merupakan sebuah bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. Setiap pemilik mempunyai tanggung jawab yang terbatas atas harta kepemilikan perusahaan.


  4. Koperasi
    Koperasi merupakan sebuah bisnis beranggotkan badan hukum koperasi atau orang-orang dengan melandaskan kegitannya dengan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang memiliki dasar asas kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan sebagai penyejahtera anggotanya. Karakteristik yang utama dari koperasi ialah dengan membedakan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi mempunyai identitas ganda, yang maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.