Sejarah Kerajaan Aceh : Raja Pendiri, Peninggalan, Masa Kejayaan Dan Kehidupan Politik Kerajaan Aceh – Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah dan peradaban bangsanya, dan berusaha melestarikannya sehingga di kenal pula oleh Bangsa-bangsa lain di dunia.

Sebagaimana halnya Aceh yang dulunya merupakan negara Islam termasyhur di kawasan Asia Tenggara dengan julukan “Serambi Mekkah” bahkan dikenal pula sebagai salah satu negara yang makmur di antara lima negara terkuat di dunia, yaitu : Aceh, Aqra, Maroko, Istanbul, dan Isfahan (Persia).

Latar Belakang Kerajaan Aceh

Daftar Baca Cepat tampilkan

Aceh yang terletak di ujung pulau Sumatra sekarang merupakan salah satu provinsi dalam negara Indonesia yang disebut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh sebelum bergabung dengan Indonesia pada tahun 1945 merupakan wilayah kerajaan Islam yang beribukota Banda Aceh.

Asal nama Aceh juga terdapat cerita di dalam sebuah buku bangsa Pegu (Hindia Belakang) yang menceritakan perjalanan Budha ke Indo Cina dan kepulauan Melayu. Mereka melihat di atas gunung di pulau Sumatra. Sebuah pancaran cahaya beraneka ragam warna dari gunung itu,

sehingga mereka berseru : “Acchera Bata (Atjaram Bata Bho = Alangkah indahnya) jadi dari kata itulah kemudian menjadi asal sebutan nama Aceh. Gunung yang bercahaya itu di ceritakan terletak dekat pasai yang sekarang tidak ada lagi karena telah di tembak hancur dengan meriam oleh kapal perang Portugis.

Kreemer dalam bukunya “Atjeh” (Leiden 1922) mengatakan bahwa kerajaan Aceh pasti belum tahun 1500 sudah berdiri dengan kuat dan megahnya, untuk mengetahui dari mana tepatnya asalnya mula orang Aceh belum di dapat data-data yang relatif akurat dalam sejarah kini mungkin seseorang menemukan di antara penduduk Pribumi Aceh orang dengan ciri-ciri bangsa Melayu, Pakistan, India, Cina dan bahkan dalam jumlah yang lebih kecil orang-orang dengan ciri-ciri Portugis, Turki, Arab, dan Parsi.

Peta Letak Kerajaan Aceh

Letak Kerajaan Aceh yang strategis yaitu di Pulau Sumatera bagian utara dan dekat jalur pelayaran perdagangan internasional menyebabkan Kerajaan Aceh sebagai kerajaan Islam mengalami masa kejayaan.

Sejarah Kerajaan Aceh

Kerajaan Aceh dirintis oleh Mudzaffar Syah. Ketika awal kedatangan Bangsa Portugis di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatra, terdapat dua pelabuhan dagang yang besar sebagai tempat transit para saudagar luar negeri, yakni Pasai dan Pedir.

Pasai dan Pedir mulai berkembang pesat ketika kedatangan bangsa Portugis serta negara-negara Islam. Namun disamping pelabuhan Pasai dan Pedir, Tome Pires menyebutkan adanya kekuatan ketiga, masih muda, yaitu “Regno dachei” (Kerajaan Aceh).

Aceh berdiri sekitar abad ke-16, dimana saat itu jalur perdagangan lada yang semula melalui Laut Merah, Kairo, dan Laut Tengah diganti menjadi melewati sebuah Tanjung Harapan dan Sumatra. Hal ini membawa perubahan besar bagi perdagangan Samudra Hindia, khususnya Kerajaan Aceh. Para pedagang yang rata-rata merupakan pemeluk agama Islam kini lebih suka berlayar melewati utara Sumatra dan Malaka.

Selain pertumbuhan ladanya yang subur, disini para pedagang mampu menjual hasil dagangannya dengan harga yang tinggi, terutama pada para saudagar dari Cina. Namun hal itu justru dimanfaatkan bangsa Portugis untuk menguasai Malaka dan sekitarnya. Dari situlah pemberontakan rakyat pribumi mulai terjadi, khususnya wilayah Aceh (Denys Lombard: 2006, 61-63)

Pada saat itu Kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Syah atau Sultan Ibrahim, berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pedir pada tahun 1520. Dan pada tahun itu pula Kerajaan Aceh berhasil menguasai daerah Daya hingga berada dalam kekuasaannya.

Dari situlah Kerajaan Aceh mulai melakukan peperangan dan penaklukan untuk memperluas wilayahnya serta berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa Portugis. Sekitar tahun 1524, Kerajaan Aceh bersama pimpinanya Sultan Ali Mughayat Syah berhasil menaklukan Pedir dan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh dibawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah tersebut juga mampu mengalahkan kapal Portugis yang dipimpin oleh Simao de Souza Galvao di Bandar Aceh (Poesponegoro: 2010, 28).

Setelah memiliki kapal ini, Sultan Ali Mughayat Syah atau Sultan Ibrahim bersiap-siap untuk menyerang Malaka yang dikuasai oleh Bangsa Portugis. Namun rencana itu gagal. Ketika perjalanan menuju Malaka, awak kapal dari armada Kerajaan Aceh tersebut justru berhenti sejenak di sebuah kota.

Disana mereka dijamu dan dihibur oleh rakyat sekitar, sehingga secara tak sengaja sang awak kapal membeberkan rencananya untuk menyerang Malaka yang dikuasai Portugis. Hal tersebut didengar oleh rakyat Portugis yang bermukim disana, sehingga ia pun melaporkan rencana tersebut kepada Gubernur daerah Portugis (William Marsden, 2008: 387)

Selain itu sejarah juga mencatat, usaha Sultan Ali Mughayat Syah atau Sultan Ibrahim untuk terus-menerus memperluas dan mengusir penjajahan Portugis di Indonesia. Mereka terus berusaha menaklukan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar Aceh, dimana kerajaan-kerajaan tersebut merupakan kekuasaan Portugis, termasuk daerah Pasai. Dari perlawanan tersebut akhirnya Kerajaan Aceh berhasil merebut benteng yang terletak di Pasai.

Hingga akhirnya Sultan Ibrahim meninggal pada tahun 1528 karena diracun oleh salah seorang istrinya. Sang istri membalas perlakuan Sultan Ibrahim terhadap saudara laki-lakinya, Raja Daya. Dan ia pun digantikan oleh Sultan Alauddin Syah (William Marsden, 2008: 387-388)

Sultan Alauddin Syah atau disebut Salad ad-Din merupakan anak sulung dari Sultan Ibrahim. Ia menyerang Malaka pada tahun 1537, namun itu tidak berhasil. Ia mencoba menyerang Malaka hingga dua kali, yaitu tahun 1547 dan 1568, dan berhasil menaklukan Aru pada tahun 1564. Hingga akhirnya ia wafat 28 September 1571.

Sultan Ali Ri’ayat Syah atau Ali Ri’ayat Syah, yang merupakan anak bungsu dari Sultan Ibrahim menggantikan kedudukan Salad ad-Din. Ia mencoba merebut Malaka sebanyak dua kali, sama seperti kakaknya, yaitu sekitar tahun 1573 dan 1575. Hingga akhirnya ia tewas 1579 (Denys Lombard: 2006, 65-66)

Sejarah juga mencatat ketika masa pemerintahan Salad ad-Din, Aceh juga berusaha mengambangkan kekuatan angkatan perang, mengembangkan perdagangan, mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah, seperti Turki, Abysinia, dan Mesir.

Bahkan sekitar tahun 1563, ia mengirimkan utusannya ke Konstantinopel untuk meminta bantuannya kepada Turki dalam melakukan penyerangan terhadap Portugis yang menguasai wilayah Aceh dan sekitarnya. Mereka berhasil menguasai Batak, Aru dan Baros, dan menempatkan sanak saudaranya untuk memimpin daerah-daerah tersebut.

Di bawah kekuasannya kendali kerajaan berjalan dengan aman, tentram dan lancar. Terutama daerah-daerah pelabuhan yang menjadi titik utama perekonomian Kerajaan Aceh, dimulai dari pantai barat Sumatra hingga ke Timur, hingga Asahan yang terletak di sebelah selatan. Hal inilah yang menjadikan kerajaan ini menjadi kaya raya, rakyat makmur sejahtera, dan sebagai pusat pengetahuan yang menonjol di Asia Tenggara (Harry Kawilarang, 2008: 24).

Silsilah Raja Pendiri Kerajaan Aceh

Sepanjang riwayat dari awal berdiri hingga keruntuhannya, Kesultanan Aceh Darussalam tercatat telah berganti sultan hingga tigapuluh kali lebih. Berikut ini silsilah para sultan/sultanah yang pernah berkuasa di Kesultanan Aceh Darussalam :

Sultan Ali Mughayat Syah

Raja kerajaan Aceh pertama yang memerintah tahun 1514 – 1528 M. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berada di daerah Daya dan Pasai. Bahkan melakukan serangan terhadap kedudukan bangsa Portugis di Malaka dan juga menyerang Kerajaan Aru.

Sultan Salahuddin

Setelah Sultan Ali Mughayat Wafat, pemeintahan beralih kepada putranya yg bergelar Sultan Salahuddin. Ia memerintah tahun 1528 – 1537 M, selama menduduki tahta kerajaan ia tidak memperdulikan pemerintahaan kerajaannya. Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosostan yg tajam. Oleh karena itu, Sultan Salahuddin digantiakan saudaranya yg bernama Alauddin Riayat Syah al-Kahar.

Sultan Alaudin Riayat Syah al-Kahar

Ia memerintah Aceh dari tahun 1537 – 1568 M. Ia melakukan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan dalam segala bentuk pemeintahan Kerajaan Aceh. Pada masa pemeintahannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasaan wilayah kekuasaannya seperti melakukan serangan terhadap Kerajaan Malaka ( tetapi gagal ). Daerah Kerajaan Aru berhasil diduduki. Pada masa pemerintahaannya, Kerajaan Aceh mengalami masa suram. Pemberontakan dan perebutan kekuasaan sering terjadi.

Sultan Iskandar Muda

Sultan Iskandar Muda memerintah Kerajaan Aceh tahun 1607 – 16 36 M. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas perdagangan Islam, bahakn menjadi bandar transito yg dapat menghubungkan dgn pedagang Islam di dunia barat.

Untuk mencapai kebesaran Kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda meneruskan perjuangan Aceh dgn menyerang Portugis dan Kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Tujuannya adalah menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah – daerah penghasil lada. Sultan Iskandar Muda juga menolak permintaan Inggris dan Belanda untuk membeli lada di pesisir Sumatera bagian barat.

Selain itu, Kerajaan Aceh melakukan pendudukan terhadap daerah – daerah seperti Aru, pahang, Kedah, Perlak, dan Indragiri, sehingga di bawah pemerintahannya Kerajaan aceh memiliki wilayah yang sangat luas. Pada masa kekeuasaannya, terdapat 2 orang ahli tasawwuf yg terkenal di Aceh, yaitu Syech Syamsuddin bin Abdullah as-Samatrani dan Syech Ibrahim as-Syamsi. Setelah Sultam Iskandar Muda wafat tahta Kerajaan Aceh digantikan oleh menantunya, Sultan Iskandar Thani.

Sultan Iskandar Thani

Ia memerinatah Aceh tahun 1636 – 1641 M. Dalam menjalankan pemerintahan, ia melanjutkan tradisi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya, muncul seorang ulama besar yg bernama Nuruddin ar-Raniri. Ia menulis buku sejarah Aceh berjudul Bustanu’ssalatin.

Sebagai ulama besar, Nuruddin ar-Raniri sangat di hormati oleh Sultan Iskandar Thani dan keluarganya serta oleh rakyat Aceh. Setelah Sultan Iskandar Thani wafat, tahta kerjaan di pegang oleh permaisurinya ( putri Sultan Iskandar Thani ) dengan gelar Putri Sri Alam Permaisuri

Sultan Sri Alam (1575-1576)
Sultan Zain al-Abidin (1576-1577)
Sultan Ala‘ al-Din Mansur Syah (1577-1589)
Sultan Buyong (1589-1596)
Sultan Ala‘ al-Din Riayat Syah Sayyid al-Mukammil (1596-1604)
Sultan Ali Riayat Syah (1604-1607)
Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam (1607-1636)
Iskandar Thani (1636-1641)
Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam (1641-1675)
Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam (1675-1678)
Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688)
Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din (1688-1699)
Sultan Badr al-Alam Syarif Hashim Jamal al-Din (1699-1702)
Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui (1702-1703)
Sultan Jamal al-Alam Badr al-Munir (1703-1726)
Sultan Jauhar al-Alam Amin al-Din (1726)
Sultan Syams al-Alam (1726-1727)
Sultan Ala‘ al-Din Ahmad Syah (1727-1735)
Sultan Ala‘ al-Din Johan Syah (1735-1760)
Sultan Mahmud Syah (1760-1781)
Sultan Badr al-Din (1781-1785)
Sultan Sulaiman Syah (1785-…)
Alauddin Muhammad Daud Syah
Sultan Ala‘ al-Din Jauhar al-Alam (1795-1815) dan (1818-1824)
Sultan Syarif Saif al-Alam (1815-1818)
Sultan Muhammad Syah (1824-1838)
Sultan Sulaiman Syah (1838-1857)
Sultan Mansur Syah (1857-1870)
Sultan Mahmud Syah (1870-1874)
Sultan Muhammad Daud Syah (1874-1903)

Masa Kejayaan Kerajaan Aceh

Kerajaan Aceh menjalani masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu sekitar tahun 1607 sampai tahun 1636. Pada masa ini, kerajaan aceh mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang, baik dalam hal wilayah kekuasaan, ekonomi, pendidikan, politik luar negeri, maupun kemiliteran kerajaan.

Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah teritorialnya dan terus meningkatkan perdagangan rempah-rempah menjadi suatu komoditi ekspor yang berpotensial bagi kemakmuran masyarakat Aceh. Ia mampu menguasai Pahang tahun 1618, daerah Kedah tahun 1619, serta Perak pada tahun 1620, dimana daerah tersebut merupakan daerah penghasil timah. Bahkan dimasa kepemimpinannya Kerajaan Aceh mampu menyerang Johor dan Melayu hingga Singapura sekitar tahun 1613 dan 1615. Ia pun diberi gelar Iskandar Agung dari Timur.

Kemajuan dibidang politik luar negeri pada era Sultan Iskandar Muda, salah satunya yaitu Aceh yang bergaul dengan Turki, Inggris, Belanda dan Perancis. Ia pernah mengirimkan utusannya ke Turki dengan memberikan sebuah hadiah lada sicupak atau lada sekarung, lalu dibalas dengan kesultanan Turki dengan memberikan sebuah meriam perang dan bala tentara, untuk membantu Kerajaan Aceh dalam peperangan. Bahkan pemimpin Turki mengirimkan sebuah bintang jasa pada sultan Aceh.

Dalam lapangan pembinaan kesusasteraan dan ilmu agama, Aceh telah melahirkan beberapa ulama ternama, yang karangan mereka menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing, seperti Hamzah Fansuri dalam bukunya Tabyan Fi Ma’rifati al-U Adyan, Syamsuddin al-Sumatrani dalam bukunya Mi’raj al-Muhakikin al-Iman, Nuruddin Al-Raniri dalam bukunya Sirat al-Mustaqim, dan Syekh Abdul Rauf Singkili dalam bukunya Mi’raj al-Tulabb Fi Fashil.

Dalam hubungan ekonomi-perdagangan dengan Mesir, Turki, Arab, juga dengan Perancis, Inggris, Afrika, India, Cina, dan Jepang. Komoditas-komoditas yang diimpor antara lain: beras, guci, gula (sakar), sakar lumat, anggur, kurma, timah putih dan hitam, besi, tekstil dari katun, kain batik mori, pinggan dan mangkuk, kipas, kertas, opium, air mawar, dan lain-lain yang disebut-sebut dalam Kitab Adat Aceh. Komoditas yang diekspor dari Aceh sendiri antara lain kayu cendana, saapan, gandarukem (resin), damar, getah perca, obat-obatan.

Aspek Kehidupan Kerajaan Aceh

Kehidupan Sosial Kerajaan Aceh

Struktur sosial masyarakat Aceh terdiri atas empat golongan, yaitu golongan teuku (kaum bangsawan yang memegang kekuasaan pemerintahan sipil), golongan tengku (kaum ulama yang memegang peranan penting dalam keagamaan), hulubalang atau ulebalang (para prajurit), dan rakyat biasa. Antara golongan Tengku dan Teuku sering terjadi persaingan yang kemudian melemahkan Aceh.

Sejak kerajaan Perlak berkuasa (abad ke-12 M sampai dengan abad ke-13 M) telah terjadi permusuhan antara aliran Syi’ah dan Ahlusunnah wal jamaaah. Namun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, aliran Syi’ah mendapat perlindungan dan berkembang ke daerah kekuasaan Aceh. Aliran itu diajarkan Hamzah Fansuri dan dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Syamsuddin Pasai. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, aliran Ahlusunnah wal jamaah berkembang dengan pesat di Aceh.

Kehidupan Politik Kerajaan Aceh

Pada tahun 1564 sultan Alauddin Al-Kahar (1537-1568) menyerang Johor dan berhasil menangkap sultan Johor yang kemudian dibawa ke Aceh. Namun, Johor tetap berdiri sebagai kerajaan dan tetap menentang Aceh. Gagal merebut Johor, kerajaan Aceh meluaskan kerajaan atau wilayahnya ke Sumatra bagian tengah dan selatan.

Kerajaan-kerajaan di Sumatra, seperti Deli (1612), Bintan (1614), Kampar perlamaan dan Minangkabau di taklukkannya. Begitu juga kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malak, seperti peraka, dan pahang 91618), berada di kawasannya.

Setelah meninggal Raja Ali Mughayat Syah (1528) kerajaan Aceh di pimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang pada masa pemerintahannya kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan, ia bercita-cita untuk menjadikan Aceh sebagai kerajaan yang kuat dan besar.

Kerajaan-kerajaan di Semenanjung harus di taklukan yakni : Pahang, Kedeh, Perlak Johor, dan sebagainya, Penggantian Sultan Iskandar Muda ialah Sultan Iskandar Thani (1636-1641) pada saat itu Aceh mengalami kemunduran.

Kehidupan Ekonomi Kerajaan Aceh

Karena letaknya di jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan selat Malaka, kerjaan Aceh menitik beratkan perekonomiannnya pada bidang perdagangan. Dibawah pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah, Aceh berkembang menjadi Bandar utama di Asia bagi para pedagang mancanegara, bukan hanya bangsa Inggris dan Belanda yang berdagang di pelabuhan Aceh, melainkan juga bangsa asing lain seperti Mesir, Arab, Persia, Perancis, Inggris, Afrika, Turki, India, Syam, China, dan Jepang.

Barang yang diperdagangkan dari Aceh, antara lain lada, beras, timah, emas, perak, dan rempah-rempah (dari Maluku). Orang yang berasal dari mancanegara (impor), antara lain dari Koromandel (India), Porselin dan sutera (Jepang dan Cina), dan minyak wangi dari (Eropa dan Timur Tengah). Selain itu, kapal pedagang Aceh aktif dalam melakukan perdagangan sampai ke laut merah.

Komoditas-komoditas yang diimpor antara lain: beras, guci, gula (sakar), sakar lumat, anggur, kurma, timah putih dan hitam, besi, tekstil dari katun, kain batik mori, pinggan dan mangkuk, kipas, kertas, opium, air mawar, dan lain-lain yang disebut-sebut dalam Kitab Adat Aceh. Komoditas yang diekspor dari Aceh sendiri antara lain kayu cendana, saapan, gandarukem (resin), damar, getah perca, obat-obatan (Poesponegoro: 2010, 31)

Titik utama perekonomian Kerajaan Aceh, dimulai dari pantai barat Sumatra hingga ke Timur, hingga Asahan yang terletak di sebelah selatan. Hal inilah yang menjadikan kerajaan ini menjadi kaya raya, rakyat makmur sejahtera, dan sebagai pusat pengetahuan yang menonjol di Asia Tenggara. Berikut ini, komoditas ekspor dan impor dari Aceh.

Komoditas ekspor		Komoditas impor
Kayu yang tinggi nilainya	Cendana	Bahan makanan	Beras
	Sapang		Mentega
Jenis dammar	Gendarukam		Gula
	Dammar		Anggur
	Teban		Kurma
Sari dan wangi-wangian	Kemenyan putih	Logam	Timah
	Kemenyan hitam		Besi
	Kamper		Boraks[1][24]
	Akar pucuk	Tekstil	Bendela
	Minyak rasamala		Kain tenun
	Kulit kayu masui	Barang kerajinan	Tembikar
Rempah-rempah	Lada		Guci
	Campli puta	Bahan perangsang	Candu
	Bunga lawang		Kopi
Gading			Teh
Lilin (malam)			Tembakau
Tali temali		Barang mewah	Batu karang (pulam)
Sutera			Air mawar peti

Kehidupan Budaya Kerajaan Aceh

Kehidupan budaya di kerajaan Aceh tidak banyak diketahui karena kerajaan Aceh tidak banyak meninggal banda hasil budaya. Perkembangan kebudayaan di Aceh tidak terpusat perkembangan perekonomian. Perkembangan kebudayaan yang terlihat nyata adalah bangunan masjid Baiturrahman dan buku Bustanu’s Salatin yang ditulis oleh Nurrudin Ar-raniri yang berisi tentang sejarah raja-raja Aceh.

Aceh sering disebut sebagai Negeri Serambi Mekah, karena Islam masuk pertama kali ke Indonesia melalui kawasan paling barat pulau Sumatera ini. Orang Aceh mayoritas beragama Islam dan kehidupan mereka sehari-hari sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam ini. Oleh sebab itu, para ulama merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat Aceh. Pengaruh Islam yang sangat kuat juga tampak dalam aspek bahasa dan sastra Aceh.

Peninggalan Islam di Nusantara banyak di antaranya yang berasal dari Aceh, seperti Bustanussalatin dan Tibyan fi Ma‘rifatil Adyan karangan Nuruddin ar-Raniri pada awal abad ke-17: Kitab Tarjuman al-Mustafid yang merupakan tafsir Al Quran Melayu pertama karya Shaikh Abdurrauf Singkel tahun 1670-an; dan Tajussalatin karya Hamzah Fansuri.

Ini bukti bahwa Aceh sangat berperan dalam pembentukan tradisi intelektual Islam di Nusantara. Karya sastra lainnya, seperti Hikayat Prang Sabi, Hikayat Malem Diwa, Syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, merupakan bukti lain kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Kehidupan Agama Kerajaan Aceh

Sistem Pemerintahan Kerajaan Aceh

Saat Sultan Iskandar Muda me- merintah, bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh adalah yang disebut dalam istilah Aceh Gampong atau dalam istilah Melayu Kampung. Sebuah Gampong terdiri atas kelompok-kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu dengan yang lain. Pimpinan gampong disebut Geucik atau Keuchik yang dibantu oleh seorang yang mahir dalam masalah keagamaan, dengan sebutan Teungku Meunasah.

Selain itu, dalam sebuah dalam sebuah Gampong terdapat pula unsur-unsur pimpinan lainnya seperti yang dinamakan Waki (wakil) yang merupakan wakil dari Keuchik, serta juga yang disebut Ureung Tuha (orang tua). Mereka yang tersebut terakhir adalah golongan orang-orang tua kampung yang disegani dan ber-pengalaman dalam kampungnya. Menurut tradisi jumlah mereka ada empat orang yang dinamakan Tuha Peut ada juga yang delapan orang yang disebut Tuha Lapan.

Bentuk teritorial yang lebih besar lagi dari gampong yaitu Mukim. Mukim ini merupakan gabungan dari beberapa buah gampong yang letaknya berdekatan dan para penduduknya melakukan sembahyang bersama pada setiap hari Jumat di sebuah masjid. Pimpinan Mukim disebut sebagai Imum Mukim. Perkataan Imum ini berasal dari bahasa Arab, artinya Imam (orang yang harus di-ikuti). Imum Mukim inilah yang bertindak sebagai pemimpin sembahyang pada setiap hari Jumat di sebuah masjid.

Dalam perkembangannya fungsi Imum Mukim menjadi kepala pemerintahan dari sebuah Mukim. Dialah yang mengkoordinir kepala-kepala kampung atau Keuchik-Keuchik. Dengan berubahnya fungsi Imum Mukim berubah pula nama panggilannya, yakni menjadi Kepala Mukim. Untuk pengganti sebuah imam sembahyang pada setiap hari Jum’at di sebuah masjid, diserahkan kepada orang lain yang disebut Imuem Mesjid.

Di wilayah Aceh Rayeuk (Kabupaten Aceh Besar sekarang), terdapat suatu bentuk pemerintahan yang agak unik, yaitu yang disebut dengan nama Sagoe atau Sagi. Keseluruhan wilayah Aceh Rayeuk tergabung ke dalam tiga buah Sagi yang dapat dikatakan sebagai tiga buah federasi. Ketiga buah sagoe atau Sagi tersebut masing-masing dinamakan :

Sagoe XXII Mukim, Kepala Sagoenya bergelar Sri Muda Perkasa Panglima Polem Wazirul Azmi. Kecuali menjadi kepala wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirud Daulah (Menteri Negara).
Sagoe XXV Mukim, Kepala Sagoenya bergelar Sri Setia Ulama Kadli Malikul ‘Alam. Kecuali menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi Ketua Majelis Ulama Kerajaan.
Sagoe XXVI Mukim, Kepala Sagoenya bergelar Sri Imeum Muda Panglima Wazirul Uzza. Kecuali menjadi Kepala Wilayahnya, juga diangkat menjadi Wazirul Harb (Menteri Urusan Peperangan).

Penamaan ini erat kaitannya dengan jumlah mukim yang terdapat pada masing-masing Sagi. Artinya pada setiap sagi jumlah mukim yang terdapat di bawahnya sesuai dengan nama Sagi yang bersangkutan. Misalnya, Sagi XXVI Mukim, ini berarti bahwa di bawah Sagi ini terdapat XXVI buah Mukim, demikian juga untuk kedua Sagi lainnya.

Tiap-tiap Sagi di atas, diperintah oleh seorang yang disebut dengan Panglima Sagoe atau Panglima Sagi, secara turun-temurun. Mereka juga diberi gelar Uleebalang. Mereka sangat berkuasa di daerahnya dan pengangkatannya sebagai Panglima Sagi disyahkan oleh Sultan Aceh dengan pemberian suatu sarakata yang dibubuhi cap stempel Kerajaan Aceh yang dikenal dengan nama Cap Sikureung (cap sembilan).

Di luar dari ketiga Sagi atau federasi tersebut, di Aceh Rayeuk masih terdapat unit-unit pemerintahan yang berdiri sendiri yang disebut dengan Mukim-mukim yang diikuti nama di belakangnya (nama tempat). Pimpinan pemerintahan di Mukim-mukim ini sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu Kepala Mukim yang derajat mereka juga sama dengan Uleebalang seperti Panglima Sagi. Namun luas wilayah teritorial mereka jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Sagi.

Kepala pemerintahan Mukim ini berada langsung di bawah pengawasan Sultan Aceh, jadi tidak di bawah Panglima Sagi dari ketiga federasi yang telah disebutkan di atas. Adapun nama-nama dari Mukim-mukim Masjid Raya yang terletak di sebelah kiri Sungai Aceh, Mukim Lueng Bata, Mukim Pagar Aye, Mukim Lam Sayun, dan Mukim Meuraksa.

Di luar dari mukim-mukim yang berdiri sendiri ini, di Aceh Rayeuk masih terdapat sejumlah Mukim, tetapi Kepala Mukimnya tunduk di bawah Kepala Sagi. Jadi Mukim-mukim ini berada di bawah dari ketiga Sagi yang telah disebutkan di atas.

Bentuk wilayah kerajaan lainnya yang terdapat di Aceh yaitu yang disebut Nangroe atau Negeri. Nangroe ini sebenarnya merupakan daerah takluk Kerajaan Aceh dan berlokasi di luar Aceh Inti atau Aceh Rayeuk. Jumlahnya diperkirakan melebihi seratus dan menyebar di seluruh wilayah Aceh (Propinsi Daerah Istimewa Aceh sekarang). Luas daerah dan jumlah penduduk serta potensi ekonomi dari masing-masing Nangroe tidak sama. Pimpinan Nangroe disebut Uleebalang, yang ditetapkan oleh adat secara turun-temurun.

Mereka menerima kekuasaan langsung dari Sultan Aceh, tetapi para Uleebalang ini merupakan Kepala Negeri atau raja-raja kecil yang sangat berkuasa di daerah mereka masing-masing. Namun sewaktu mereka memangku jabatan sebagai Uleebalang di daerahnya, mereka harus disyahkan pengangkatannya oleh Sultan Aceh.

Surat Pengangkatan ini dinamakan Sarakata yang dibubuhi stempel Kerajaan Aceh, Cap Sikureung, seperti telah disebutkan di atas. Surat pengangkatan, diberikan oleh Sultan Aceh kepada Uleebalang yang sanggup membayar dengan biaya yang jumlahnya di- tetapkan oleh Sultan. Setiap Uleebalang berusaha untuk mendapatkan Sarakata, karena ia merupakan status dari kekuasaannya.

Tugas Uleebalang adalah memimpin Nangroenya dan mengkoordinir tenaga-tenaga tempur dari daerah kekuasaannya bila ada peperangan. Selain itu juga menjalankan perintah-perintah atau instruksi dari Sultan; menyediakan tentara atau perbekalan perang bila dibutuhkan oleh Sultan dan membayar upeti kepada Sultan.

Namun demikian mereka masih merupakan pemimpin-pemimpin yang memonopoli kekuasaan di daerahnya dan masih tetap sebagai pemimpin yang merdeka dan bebas melakukan apa saja terhadap kawula yang berada di wilayahnya.

Hak-hak ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi kesewenang-wenangan para Uleebalang, terutama yang berhubungan dengan pemberian hukuman terhadap seorang yang bersalah. Namun ketika kewibawaan Sultan sudah melemah, terutama pada abad ke XIX dan awal abad XX (sesudah kesultanan Aceh tidak ada lagi). Yang menetapkan hukuman terhadap seseorang yang bersalah di Nangroe-nangroe adalah para Uleebalang.

Dalam memimpin pemerintahan Nangroe, Uleebalang dibantu oleh pembantu-pembantunya seperti yang disebut dengan Banta, yaitu adik laki-laki atau saudara Uleebalang, yang kadang-kadang juga bertindak sebagai Uleebalang, bila yang bersangkutan berhalangan. Pembantu yang lainnya adalah yang disebut Kadhi atau Kali, yang membantu dalam hukom, yaitu yang dipandang mengerti mengenai hukum Islam.

Selain itu, ada yang disebut Rakan yaitu sebagai pengawal Uleebalang, yang dapat diperintahnya untuk bertindak dengan tangan besi. Para Rakan yang terbaik dalam perang diberi gelar Panglima Perang, sedangkan pimpinan-pimpinan pasukan kecil yang tidak begitu trampil dalam peperangan diberi gelar pang.

Nangroe-nangroe tersebut di atas, pada umumnya berlokasi di pantai bagian timur dan pantai bagian barat Aceh. Di awahnya terdapat pula sejumlah mukim yang terdiri atas beberapa buah gampong atau yang disebut pula dengan istilah meunasah. Tetapi tidak semua nangroe mengenal lembaga mukim.

Di wilayah pantai timur dan di pantai barat, tidak terdapat apa yang disebut mukim. Di beberapa nangroe bagian pantai Timur dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara sekarang, terdapat apa yang disebut dengan istilah Ulebalang Cut (Uleebalang kecil). Uleebalang Lapan (Uleebalang Delapan), dan Uleebalang Peut (Uleebalang Empat). Namun kedudukan dari bermacam jenis Uleebalang ini, berada di bawah.

Tingkat tertinggi dalam struktur pemerintahan Kerajaan Aceh adalah pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota kerajaan, yang dahulunya bernama Bandar Aceh Darussalam. Kepala pemerintahan pusat adalah Sultan yang para kelompoknya bergelar Tuanku. Dalam mengendalikan pemerintahan Sultan dibantu oleh beberapa pembantu yang membawahi bidang masing-masing.

Berdasarkan sebuah manuskrip (MS), susunan pemerintahan pusat Kerajaan Aceh terdiri atas 24 lembaga atau jabatan yang diumpamakan dengan kementrian pada masa sekarang. Nama dari masing-masing lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

Keurukon Katibul Muluk atau Sekretaris Raja
Rais Wazirat Addaulah atau Perdana Menteri
Wazirat Addaulah atau Menteri Negara
Wazirat al Akdham atau Menteri Agung
Wazirat al HArbiyah atau Menteri Peperangan
Wazirat al Haqqamiyah atau Menteri Kehakiman
Wazirat ad Daraham atau Menteri Keuangan
Wazirat ad Mizan atau Menteri Keadilan
Wazirat al Maarif atau Menteri Pendidikan
Wazirat al Khariziyah atau Menteri Luar Negeri
Wazirat ad Dakhilyyah atau Menteri Dalam Negeri
Wazirat al Auqaf atau Menteri Urusan Wakaf
Wazirat az Ziraaf atau Menteri Pertanian
Wazirat al Maliyyah atau Menteri urusan HArta
Wazirat al Muwashalat atau Menteri Perhubungan
Wazirat al asighal atau Menteri Urusan Kerja
As Syaikh al Islam Mufti Empat Syeik Kaabah
Qadli al Malik al Adil atau Qadi Raja Yang Adil
Wazir Tahakkum Muharrijlailan atau Ketua Pengurus Kesenian
Qadli Muadlam atau Qadhi/Jaksa Agung
Imam Bandar Darul Makmur Darussalam
Keuchik Muluk atau Keuchik Raja
Imam Muluk atau Imam Raja
Panglima Kenduri Muluk atau Ketua Urusan Kenduri Raja.

24 lembaga atau jabatan seperti disebutkan di atas, dipegang oleh oranga-orang tertentu yang di-angkat oleh Sultan Aceh. Selain jabatan-jabatan itu di Kerajaan Aceh, terdapat pula tiga buah badan atau lembaga lainnya yang fungsinya hampir dapat disamakan dengan lembaga legislatif sekarang.

Lembaga ini turut mendampingi Sultan dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga Lembaga ini adalah :

Balairungsari, yaitu tempat bermufakat empat orang Uleebalang (Hulu Balang Empat) dan 7 orang alim ulama, serta menteri-menteri Kerajaan Aceh.
Bale Gadeng, yaitu Tempat mufakat dari delapan orang Uleebalang dan tujuh orang alim ulama serta menteri-menteri Kerajaan Aceh, dan
Balai Majlis Mahkamah Rakyat, yaitu sebagai tempat mufakat wakil rakyat sebanyak 73 orang yang datang dari tujuh puluh tiga mukim. Jadi tiap-tiap mukim diwakili oleh satu orang.

Selain ketiga lembaga di atas, dalam sebuah naskah yang bernama “Kanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda”, disebut pula ada Balai Laksamana yaitu semacam markas angkatan perang, yang dikepalai oleh seseorang yang disebut Laksamana , yang tunduk atau berada di bawah Sultan.

Selanjutnya ada pula yang disebut Balai Fardah, yang tugasnya memungut atau me-ngumpulkan Wase (Bea Cukai). Balai ini tunduk pada perintah Perdana Menteri. Disebutkan pula, dalam pemerintahan kerajaan, Sultan Aceh tunduk kepada Kanun.

Demikian struktur Kerajaan Aceh hingga berdamainya Sultannya yang terakhir Sultan Mahmud Daud Syah dengan Belanda pada tahun 1903, yang merupakan awal berakhirnya Kerajaan Aceh. Karena setelah itu daerah ini diduduki oleh Belanda, hingga tahun 1942.

Wilayah Kekuasaan Kerajaan Aceh

Daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam, dari masa awalnya hingga terutama berkat andil Sultan Iskandar Muda, mencakup antara lain hampir seluruh wilayah Aceh, termasuk Tamiang, Pedir, Meureudu, Samalanga, Peusangan, Lhokseumawe, Kuala Pase, serta Jambu Aye.

Selain itu, Kesultanan Aceh Darussalam juga berhasil menaklukkan seluruh negeri di sekitar Selat Malaka termasuk Johor dan Malaka, kendati kemudian kejayaan pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda mulai mengalami kemunduran pasca penyerangan ke Malaka pada 1629.

Selain itu, negeri-negeri yang berada di sebelah timur Malaya, seperti Haru (Deli), Batu Bara, Natal, Paseman, Asahan, Tiku, Pariaman, Salida, Indrapura, Siak, Indragiri, Riau, Lingga, hingga Palembang dan Jambi. Wilayah Kesultanan Aceh Darussalam masih meluas dan menguasai seluruh Pantai Barat Sumatra hingga Bengkulen (Bengkulu).

Tidak hanya itu, Kesultanan Aceh Darussalam bahkan mampu menaklukkan Pahang, Kedah, serta Patani. Pembagian wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda diuraikan sebagai berikut:

a) Wilayah Aceh Raja

Dibagi dalam tiga Sagoi (ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kecamatan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Panglima Sagoe, yaitu:

Sagoe XXII Mukim,

Sagoe XXV Mukim

Sagoe XXVI Mukim.

Di bawah tiap-tiap Panglima Sagoe terdapat beberapa Uleebalang dengan daerahnya yang terdiri dari beberapa Mukim (ukuran wilayah administratif yang kira-kira setara dengan kelurahan/desa).

Di bawah Uleebalang terdapat beberapa Mukim yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Imeum. Mukim terdiri dari beberapa kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dengan gelar Keutjhi.

b) Daerah Luar Aceh Raja

Daerah ini terbagi dalam daerah-daerah Uleebalang yang dipimpin oleh seorang kepala yang bergelar Uleebalang Keutjhi. Wilayah-wilayah di bawahnya diatur sama dengan aturan wilayah yang berlaku di Daerah Aceh Raja.

c) Daerah yang Berdiri Sendiri

Di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam terdapat juga daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam lingkup Daerah Aceh Raja ataupun Daerah Luar Aceh Raja. Daerah-daerah yang berdiri di perintahkan oleh uleebalang untuk tunduk kepada Sultan Aceh Darussalam (hasjmy, 1961:3)

Masa Kemunduran/Keruntuhan Kerajaan Aceh

Kesultanan Aceh Darussalam pernah pula dipimpin oleh seorang raja perempuan. Ketika Sultan Iskandar Tsani mangkat, sebagai penggantinya adalah Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin alias Puteri Sri Alam, istri dari Sultan Iskandar Tsani yang juga anak perempuan Sultan Iskandar Muda. Ratu yang dikenal juga dengan nama Sri Ratu Safi al-Din Taj al-Alam ini memerintah Kesultanan Aceh Darussalam selama 34 tahun (1641-1675).

Masa pemerintahan Sang Ratu diwarnai dengan cukup banyak upaya tipu daya dari pihak asing serta bahaya pengkhianatan dari orang dalam istana. Masa pemerintahan Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin selama 34 tahun itu tidak akan bisa dilalui dengan selamat tanpa kebijaksanan dan keluarbiasaan yang dimiliki oleh Sang Ratu.

Dalam segi ini, Aceh Darussalam bisa membanggakan sejarahnya karena telah mempunyai tokoh wanita yang luar biasa di tengah rongrongan kolonialis Belanda yang semakin kuat.

Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sepeninggal Ratu Taj`al-`Alam Tsafiatu`ddin yang wafat pada 23 Oktober 1675 masih diteruskan oleh pemimpin perempuan hingga beberapa era berikutnya. Adalah Sri Paduka Putroe dengan gelar Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah yang menjadi pilihan para tokoh adat dan istana untuk memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam yang selanjutnya.

Konon, dipilihnya Ratu yang juga sering disebut dengan nama Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam ini dilakukan untuk mengatasi usaha-usaha perebutan kekuasaan oleh beberapa pihak yang merasa berhak. Namun pemerintahan Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alamhanya bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya Sang Ratu menghembuskan nafas penghabisan pada 23 Januari 1678.

Dua pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam setelah Sri Ratu Naqi al-Din Nur al-Alam masih dilakoni kaum perempuan, yaitu Sri Ratu Zaqi al-Din Inayat Syah (1678-1688), dan kemudian Sri Ratu Kamalat Syah Zinat al-Din(1688-1699).

Setelah era kebesaran Sultan Iskandar Muda berakhir, Belanda mencium peluang untuk kembali mengusik tanah Aceh. Memasuki paruh kedua abad ke-18, Aceh mulai terlibat konflik dengan Belanda dan Inggris. Pada akhir abad ke-18, wilayah kekuasaan Aceh di Semenanjung Malaya, yaitu Kedah dan Pulau Pinang dirampas oleh Inggris.

Tahun 1871, Belanda mulai mengancam Aceh, dan pada 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Aceh. Dalam perang tersebut, Belanda gagal menaklukkan Aceh. Pada 1883, 1892 dan 1893, perang kembali meletus, namun, lagi-lagi Belanda gagal merebut Aceh.

Memasuki abad ke-20, dilakukanlah berbagai cara untuk dapat menembus kokohnya dinding ideologi yang dianut bangsa Aceh, termasuk dengan menyusupkan seorang pakar budaya dan tokoh pendidikan Belanda, Dr. Snouck Hugronje, ke dalam masyarakat adat Aceh.

Snouck Hugronje sangat serius menjalankan tugas ini, bahkan sarjana dariUniversitas Leiden ini sempat memeluk Islam untuk memperlancar misinya. Di dalaminya pengetahuan tentang agama Islam, demikian pula tentang bangsa-bangsa, bahasa, adat-istiadat di Indonesia dan perihal yang khusus mengenai pengaruh-pengaruhnya bagi jiwa dan raga penduduk (H. Mohammad Said b, 1985:91).

Snouck Hugronje menyarankan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda agar mengubah fokus serangan yang selama ini selalu berkonsentrasi ke Sultan dan kaum bangsawan, beralih kepada kaum ulama.

Menurut Snouck Hugronje, tulang punggung perlawanan rakyat Aceh adalah kaum ulama. Oleh sebab itu, untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh, maka serangan harus diarahkan kepada kaum ulama Aceh tersebut. Secara lebih detail, Snouck Hugronje menyimpulkan hal-hal yang harus dilakukan untuk dapat menguasai Aceh, antara lain :

Hentikan usaha mendekat Sultan dan orang besarnya.
Jangan mencoba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari para ulama.
Rebut lagi Aceh Besar.
Untuk mencapai simpati rakyat Aceh, giatkan pertanian, kerajinan, dan perdagangan.
Membentuk biro informasi untuk staf-staf sipil, yang keperluannya memberi mereka penerangan dan mengumpulkan pengenalan mengenai hal ihwal rakyat dan negeri Aceh.
Membentuk kader-kader pegawai negeri yang terdiri dari anak bangsawan Aceh dan membikin korps pangrehpraja senantiasa merasa diri kelas memerintah (Said b, 1985:97).

Saran ini kemudian diikuti oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan menyerang basis-basis para ulama, sehingga banyak masjid dan madrasah yang dibakar Belanda. Saran Snouck Hugronje membuahkan hasil: Belanda akhirnya sukses menaklukkan Aceh. Pada 1903, kekuatan Kesultanan Aceh Darussalam semakin melemah seiring dengan menyerahnya Sultan M. Dawud kepada Belanda. Setahun kemudian, tahun 1904, hampir seluruh wilayah Aceh berhasil dikuasai Belanda.

Walaupun demikian, sebenarnya Aceh tidak pernah tunduk sepenuhnya terhadap penjajah. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat dan masyarakat tetap berlangsung. Aceh sendiri cukup banyak memiliki sosok pejuang yang bukan berasal dari kalangan kerajaan, sebut saja: Chik Di Tiro, Panglima Polim, Cut Nya` Dhien, Teuku Umar, Cut Meutia, dan lain-lainnya.

Akhir kalam, sepanjang riwayatnya, Kesultanan Aceh Darussalam telah dipimpin lebih dari tigapuluh sultan/ratu. Jejak yang panjang ini merupakan pembuktian bahwa Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi peradaban besar yang sangat berpengaruh terhadap riwayat kemajuan di bumi Melayu.

Perang Aceh

Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh.

Pada tahun 1896 Dr. Christiaan Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, memberikan saran kepada Belanda agar merangkul para Ulèëbalang, dan melumatkan habis-habisan kaum ulama. Saran ini baru terlaksanan pada masa Gubernur Jenderal Joannes Benedictus van Heutsz. Pasukan Marsose dibentuk dan G.C.E. Van Daalen diutus mengejar habis-habisan pejuang Aceh hingga pedalaman.

Pada Januari tahun 1903 Sultan Muhammad Daud Syah akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Panglima Polem Muhammad Daud, Tuanku Raja Keumala, dan Tuanku Mahmud menyusul pada tahun yang sama pada bulan September. Perjuangan di lanjutkan oleh ulama keturunan Tgk. Chik di Tiro dan berakhir ketika Tgk. Mahyidin di Tiro atau lebih dikenal Teungku Mayed tewas 1910 di Gunung Halimun.

Peninggalan Kerajaan Aceh

Masjid Raya Baiturrahman

Peninggalan Kerajaan Aceh yang pertama dan yang paling dikenal adalah Masjid Raya Baiturrahman. Masjid yang dibangun Sultan Iskandar Muda pada sekitar tahun 1612 Masehi ini berada di pusat Kota Banda Aceh. Saat agresi militer Belanda II, masjid ini sempat dibakar.

Namun pada selang 4 tahun setelahnya, Belanda membangunnya kembali untuk meredam amarah rakyat Aceh yang hendak berperang merebut syahid. Saat bencana Tsunami melanda Aceh pada 2004 lalu, masjid peninggalan sejarah Islam di Indonesia satu ini menjadi pelindung bagi sebagian masyarakat Aceh. Kekokohan bangunannya tak bisa digentarkan oleh sapuan ombak laut yang kala itu meluluhlantahkan kota Banda Aceh.

Taman Sari Gunongan

Taman Sari Gunongan merupakan salah satu peninngalan Kerajaan Aceh, setelah keraton (dalam) tidak terselamatkan karena Belanda menyerbu Aceh. Gunongan dibangun pada masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda yamg memerintah tahun 1607-1636. Sultan Iskandar Muda berhasil menaklukkan Kerajaan Johor dan Kerajaan Pahang di Semenanjung Malaka.

Putri boyongan dari Pahang yang sangat cantik parasnya dan halus budi bahasanya membuat Sultan Iskandar Muda jatuh cinta dan menjadikannya sebagai permaisuri. Demi cintannya yang sangat besar, Sultan Iskandar Muda bersedia memenuhi permintaan permaisurinya untuk membangun sebuah taman sari yang sangat indah, lengkap dengan Gunongan sebagai tempat untuk menghibur diri agar kerinduan sang permaisuri pada suasana pegunungan di tempat asalnya terpenuhi.

Masjid Tua Indrapuri

Mesjid Indrapuri adalah bangunan tua berbentuk segi empat sama sisi. Bentuknya khas, mirip candi, karena di masa silam bangunan tersebut bekas benteng sekaligus candi kerajaan hindu yang lebih dahulu berkuasa di Aceh.

Diperkirakan pada tahun 1.300 Masehi, pengaruh Islam di Aceh mulai menyebar, dan perlahan penduduk sekitar sudah mengenal Islam, akhirnya bangunan yang dulunya candi berubah fungsi menjadi mesjid. Dan sejarah juga mengatakan bangunan bekas candi tersebut dirubah menjadi mesjid di masa Sultan Iskandar Muda berkuasa dari tahun 1607-1637 Masehi.

Benteng Indrapatra

Peninggalan Kerajaan Aceh yang selanjutnya adalah Benteng Indrapatra. Benteng ini merupakan benteng pertahanan yang sebetulnya sudah mulai dibangun sejak masa kekuasaan Kerajaan Lamuri, kerajaan Hindu tertua di Aceh, tepatnya sejak abad ke 7 Masehi. Benteng yang kini terletak di Desa Ladong, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar ini pada masanya dulu memiliki peranan penting dalam melindungi rakyat Aceh dari serangan meriam yang diluncurkan kapal perang Portugis.

Makam Sultan Iskandar Muda

Peninggalan Kerajaan Aceh yang selanjutnya adalah Makam dari Raja Kerajaan Aceh yang paling ternama, Sultan Iskandar Muda. Makam yang terletak di Kelurahan Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh ini sangat kental dengan nuansa Islami. Ukiran dan pahatan kaligrafi pada batu nisannya sangat indah dan menjadi salah satu bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia.

Uang Emas Kerajaan Aceh

Aceh berada di jalur perdagangan dan pelayaran yang sangat strategis. Berbagai komoditas yang berasal dari penjuru Asia berkumpul di sana pada masa itu. Hal ini membuat kerajaan Aceh tertarik untuk membuat mata uangnya sendiri.

Uang logam yang terbuat dari 70% emas murni kemudian dicetak lengkap dengan nama-nama raja yang memerintah Aceh. Koin ini masih sering ditemukan dan menjadi harta karun yang sangat diburu oleh sebagian orang. Koin ini juga bisa dianggap sebagai salah satu peninggalan Kerajaan Aceh yang sempat berjaya pada masanya.

Meriam Kerajaan Aceh

Kesultanan Aceh telah mampu membuat sarana persenjataannya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan meriam-meriam tua yang kini berjajar di benteng Indraparta dan musium Aceh. Awalnya meriam-meriam tersebut dianggap berasal dari pembelian ke Kerajaan Turki, namun setelah diteliti ulang, ternyata bukan.

Teknisi-teknisi kerajaan Aceh-lah yang membuatnya berbekal ilmu yang mereka pelajari dari kerajaan Turki Ustmani. Peranan meriam-meriam ini sangat penting dalam perlawan dan perang terhadap para penjajah dan kapal-kapal perang musuh yang hendak menyandar ke dermaga tanah rencong.

Pinto Khop

Pinto Khop berada di Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh. Tempat ini merupakan sejarah Aceh zaman dulu yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selain itu, tempat ini juga merupakan pintu penghubung antara istana dan taman putroe phang. Pinto khop ini adalah pintu gerbang yang berbentuk kubah.

Pinto khop ini juga merupakan tempat beristirahat putri pahang jiksa sudah selesai berenang, posisinya tidak jauh dari gunongan. Nah, di sanalah dayang-dayang membasuh rambut permaisuri. Selain itu, di sana juga terdapat sebuah kolam yang digunakan permaisuri untuk mandi bunga.

Hikayat Prang Sabi

Hikayat Prang Sabi adalah suatu karya sastra dalam sastra Aceh yang berbentuk hikayat. Adapun isi dari hikayat ini adalah membicarakan tentang jihad. Karya sastra ini ditulis oleh para ulama yang berisi ajakan, nasihat, dan seruan untuk terjun ke medan jihad untuk menegakkan agama Allah dari serangan kaum kafir. Bisa jadi, mungkin hikayat inilah yang membangkitkan semangat juang rakyat Aceh dulu untuk mengusir penjajah.

Kesimpulan

Kerajaan Aceh di perkirakan berdiri pada tahun 1511 M, dengan raja pertamanya Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528). Pada masa pemerintahannya kerajaan Aceh berkembang selama empat abad, sampai Belanda mengalahkannya dalam perang Aceh (1873-1912). Sultan Iskandar Muda (1607-1636) adalah pengganti Sultan Ali Mughayat Syah, yang pada masa pemerintahannya Aceh mengalami puncak kejayaannya.

Ia berhasil menaklukkan Semenanjung Malaka Yakni : Pahang, Kedah, Perlak, Johor, dan sebagainya. Kehidupan ekonomi yang utama masyarakat Aceh pelayaran dan perdagangan. Aceh juga penghasil Lada dan Timah, sehingga perdagangan-perdagangan Barat bisa membeli Lada dari Aceh.

Salah satu masjid terindah di Indonesia adalah Mesjid Baiturrahman yang dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda.Mesjid ini pernah dibakar dan dikuasai oleh Belanda pada masa perang Aceh. Namun dibangun kembali pada tahun 1875.

Aliran Ahli Sunnah Waljama’ah adalah aliran agama terbesar dalam islam, mengaku sebagai pengikut tradisi Nabi Muhammad Saw. Aliran Syiah adalah pengikut Ali Bin Ani Thalib, sekarang salah satu aliran besar dalam agama islam yang menyakini kepemimpinan (imamah) Ali dan keturunannya setelah Nabi.

Saran

Dari keberadaanya Kerajaan Aceh di nusantara pada masa yang lalu. Maka kita wajib mensyukurinya. Rasa syukur tersebut dapat di wujudkan dalam sikap dan perilaku dengan hati yang tulus serta di dorong rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melestarikan dan memelihara budaya nenek moyang kita.

Jika kita ikut berpartisipasi dalam menjamin kelestariannya berarti kita ikut mengangkat derajat dan jati diri bangsa. Oleh karena itu marilah kita bersama – sama menjaga dan memelihara peninggalan budaya bangsa yang menjadi kebanggaan kita semua

DAFTAR PUSTAKA

Ari L, Dwi, dan Leo Agung. 2004. Sejarah Untuk SMA Kelas XI. Jakarta: Media Tama

Heru P, Eko dkk. 2006. Sejarah Untuk SMA Kelas XI. Jakarta : CV Sindhunata.

Amiruddin M, Hasbi. 2006. Aceh dan Serambi Mekkah. Banda Aceh : Yayasan PeNA

Tim Edukatif HTS, Modul Sejarah IPS, Surakarta, CV Hayati Tumbuh Subur

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Aceh

http://awal-berdiri-kerajaan-aceh.blogspot.com/

http://niken11ips3-19.blogspot.com/2013/11/makalah-kerajaan-aceh_16.html

http://kumpulanmakalah96.blogspot.com/2016/10/makalah-sejarah-kerajaan-aceh.html

http://afnanidolasamalanga.blogspot.co.id/2016/11/makalah-kerajaan-aceh.html

http://myblogkerubungsemut.blogspot.com/2017/05/makalah-sejarah-kesultanan-aceh.html

Demikianlah pembahasan mengenai “Makalah Terlengkap Kerajaan Aceh ” Sejarah & ( Kejayaan – Keruntuhan – Peninggalan ) semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.

Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Cari

Latar Belakang Kerajaan Aceh

Peta Letak Kerajaan Aceh

Sejarah Kerajaan Aceh

Silsilah Raja Pendiri Kerajaan Aceh

Sultan Ali Mughayat Syah

Sultan Salahuddin

Sultan Alaudin Riayat Syah al-Kahar

Sultan Iskandar Muda

Sultan Iskandar Thani

Masa Kejayaan Kerajaan Aceh

Aspek Kehidupan Kerajaan Aceh

Kehidupan Sosial Kerajaan Aceh

Kehidupan Politik Kerajaan Aceh

Kehidupan Ekonomi Kerajaan Aceh

Kehidupan Budaya Kerajaan Aceh

Kehidupan Agama Kerajaan Aceh

Sistem Pemerintahan Kerajaan Aceh

Wilayah Kekuasaan Kerajaan Aceh

Masa Kemunduran/Keruntuhan Kerajaan Aceh

Perang Aceh

Peninggalan Kerajaan Aceh

Masjid Raya Baiturrahman

Taman Sari Gunongan

Masjid Tua Indrapuri

Benteng Indrapatra

Makam Sultan Iskandar Muda

Uang Emas Kerajaan Aceh

Meriam Kerajaan Aceh

Pinto Khop

Hikayat Prang Sabi