Sistem Ekonomi Liberal

Diposting pada

Pengertian Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal disebut juga dengan sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez faire. Sistem ekonomi liberal merupakan suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sistem Ekonomi Liberal

Filsafat atau ideologi yang menjadi landasan kepada sistem ekonomi liberal ini ialah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi sebuah kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang sama masyarakat akan mendapatkan keuntungan juga.

Baca Juga : Sistem Ekonomi Sosialis

Dengan demikian setiap orang akan bebas bersaing dengan orang lain dalam bidang ekonomi. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation (1776) juga menunjukkan bahwa kebebasan berusaha didorong oleh kepentingan ekonomi pribadi merupakan pendorong kuat menuju kemakmuran bangsa.
Hal ini menunjukkan bahwa sebuah sistem pasar bebas ini bisa menciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan perekonomian.

Mungkin kalian akan bertanya, bagaimanakah peran dari pemerintah dalam sistem ekonomi liberal? Pemerintah sama sekali tidak campur tangan dan tidak juga berusaha memengaruhi suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat.

Seluruh sumber daya yang tersedia dipunyai dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat dan mereka memiliki kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana sumber-sumber daya tersebut akan dipakai.

Contoh Negara yang menganut sistem ekonomi libera adalah:

Sistem ekonomi liberal dianut oleh Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan Jepang. Hanya saja pelaksanaan di negara-negara tersebut sudahdisesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing.


Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Liberal

Gambaran secara menyeluruh mengenai sistem ekonomi liberal, dapat kalian perhatikan ciri-ciri sistem ekonomi liberal yaitu berikut ini.

  • Setiap orang bebas mempunyai suatu alat-alat produksi.
  • Adanya suatu kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.
  • Dalam campur tangan pemerintah dibatasi.
  • Para produsen bebas untuk menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan.
  • Harga-harga dibentuk di pasar bebas.
  • Produksi dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan laba serta semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba.

Karakteristik Sistem Ekonomi Liberal

  1. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi.
  2. Hak perorangan diakui.
  3. Sebagian besar modal dan kegiatan ekonomi di kuasai oleh swasta.
  4. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar.
  5. Peran pemerintah dalam perekonomian sangat kecil.
  6. Setiap kegiatan ekonomi bersifat mencari keuntungan.
  7. Kegiatan perekonomian selalu didasarkan atas kondisi pasar.
  8. Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.
  9. Terjadinya persaingan bebas antar pengusaha.

Baca Juga : Sistem Ekonomi Pancasila


Kelebihan Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi pasar/liberal mempunyai Kelebihan sistem ekonomi pasar antara lain yaitu sebagai berikut :

  • Menumbuhkan inisiatif dan kreasi pada masyarakat dalam mengatur suatu kegiatan perekonomian
  • Menimbulkan dan meningkatkan persaingan untuk maju
  • Semua pihak mempunyai hak dalam mempunyai sumber-sumber produksi baik barang dan jasa
  • Meningkatkan suatu efisiensi dan efektivitas tinggi yang didasarkan motif mencari laba
  • Munculnya barang-barang yang berkualitas tinggi suapaya bisa laku di pasaran
  • Hak dalam memilih sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan
  • Produksi didasarkan suatu kebutuhan masyarakat

Kekurangan Sistem Ekonomi Pasar/Liberal

Sistem ekonomi pasar/liberal mempunyai kekurangan, kerugian, keburukan dalam menggunakan sistem tersebut. Kekurangan sistem ekonomi pasar yaitu antara lain sebagai berikut :

  • Banyak nya terjadi monopoli masyarakat
  • Menyamakan sebuah pendapatan tidak mudah dilakukan akibat dari persaingan bebas
  • Masyarakat kaya akan semakin kaya sedangkan bagi masyarakat miskin tetap miskin
  • Munculnya persaingan tidak sehat
  • Rentan terjadi krisis ekonomi
  • Eksploitasi SDA yang berlebihan

Sejarah terjadinya Sistem Ekonomi Neoliberalisme

Sejarah munculnya paham neoliberalisme, tidak lepas dari gejolak ekonomi global pasca berakhirnya Perang Dunia I. Sistem ekonomi pasar liberal yang dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika tidak menuai sukses. Ketika itu, pasar diyakini memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri. Karena pasar dapat mengurus dirinya sendiri, maka membuat campur tangan negara dalam mengurus perekonomian tidak diperlukan lagi.

Tetapi setelah perekonomian dunia terjerembab ke dalam depresi besar di tahun 1930, kepercayaan terhadap sistem ekonomi pasar liberal merosot drastis. Anggapan publik kala itu, pasar bukan hanya tidak mampu mengurus dirinya sendiri, namun juga menjadi sumber malapetaka bagi kemanusiaan. Depresi terjadi di mana-mana karena banyak yang bangkrut dan menganggur.

Menyadari kelemahan ekonomi pasar liberal tersebut, pada September 1932, sejumlah ekonom Jerman yang dimotori oleh Rustow dan Eucken mengusulkan dilakukannya perbaikan terhadap sistem ekonomi pasar dunia, yaitu dengan memperkuat peran negara sebagai pembuat kebijakan.

Pada perkembangannya,  gagasan Rostow dan Euken ini, kemudian dibawa oleh ekonom Amerika, yakni Ropke dan Simon ke Universitas Chicago untuk dikembangkan, yang menjadikan institusi pendidikan yang dinaunginya sontak terkenal dengan sebutan Chicago School. Pada akhirnya Chicago School menyempurnakan konsep ekonomi neoliberal, konsep sistem ekonomi yang dipercaya sebagai solusi menekan tingkat depresi suatu negara. Tapi, teori neoliberal yang telah siap diterapkan, ketika itu kalah pamor dari konsep negara kesejahteraan yang digagas oleh John Maynard Keynes.


Tujuan Sistem Ekonomi Neoliberalisme

Adapun tujuan utama ekonomi neoliberal yaitu:

  1. Pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar.
  2. Kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui.
  3. Pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961).

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut maka peranan negara dalam neoliberalisme dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar. Dalam perkembangannya, sebagaimana dikemas dalam paket Konsensus Washington,  peran negara dalam neoliberalisme ditekankan untuk melakukan empat hal sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi.
  2. Liberalisasi sektor keuangan.
  3. Liberalisasi perdagangan  dan
  4. Pelaksanaan privatisasi BUMN (Stiglitz, 2002).

Baca Juga : Pengertian, Dan Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Demokrasi Beserta Dampaknya Lengkap

Sedangkan ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

  1. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
  2. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
  3. bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34,  peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut:

  1. mengembangkan koperasi;
  2. mengembangkan BUMN;
  3. memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  4. memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak;
  5. memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Dampak Negatif Sistem Ekonomi Neoliberalisme

Neoliberalisme secara umum berkaitan dengan tekanan politik multilateral, melalui berbagai kartel pengelolaan perdagangan seperti WTO dan Bank Dunia. Ini mengakibatkan berkurangnya wewenang pemerintahan sampai titik minimum. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas, berhasil menekan intervensi pemerintah dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi pada kekuatan.

Neoliberalisme bertolak belakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. Secara domestik, ini tidak langsung berlawanan secara prinsip dengan proteksionisme, tetapi terkadang sebagai alat tawar untuk membujuk negara lain untuk membuka pasarnya. Neoliberalisme sering menjadi rintangan bagi perdagangan adil dan gerakan lainnya yang mendukung hak-hak buruh dan keadilan sosial yang seharusnya menjadi prioritas terbesar dari sebuah negara.

Neoliberalisme memiskinkan yang miskin, karena sistem ekonomi neoliberalisme lebih  mengutamakan kepentingan pemodal atau kapitalis atau juga investor sehingga menempatkannya diposisi sentral substansial. Sementara poisisi rakyat diletakkan pada posisi marginal residual atau pinggiran. Jelas, sistem ekonomi neoliberalisme akan menggusur rakyat miskin, pembangunan rakyat tidak inherent dengan pembangunan ekonomi. Rakyat atau kalangan kelas bawah selalu menjadi budak di negerinya sendiri. Rakyat akan berada dicengkraman kapitalisme neoliberalisme yang merupakan penghisapan dan penindasan struktural.


Pengaruh Ekonomi Neoliberalisme bagi Negara Indonesia

Propaganda neoliberalisme yang dilakukan Thatcher dan Reagan seperti menemukan momentumnya. Banyak pemimpin negara dengan segera menerapkan sistem ekonomi neoliberal,  seperti Jerman, Perancis, dan negara-negara lainnya.

Baca Juga : Pengertian Sistem Ekonomi dan Menurut Para Ahli

Kebijakan ekonomi  neoliberalisme yang dibuat oleh Thatcher dan Reagan semakin nyata diterapkan melalui kebijakan yang berkaitan dengan pasar global, seperti liberalisasi dan privatisasi,  Washington Consensus yang berperan dalam pembentukan kebijakan ekonomi yang dibuat oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, serta adanya pemfokusan pada aspek materialistik.

Di Indonesia, pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif berlangsung setelah perekonomian Indonesia dilanda krisis moneter pada 1997/1998. Sejumlah kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi tampaknya juga masih cenderung menganut paham neoliberalisme.

Hal ini terindikasi pada kebijakannya yang tidak berpihak pada rakyat, seperti mengharuskan PT Pertamina bersaing dengan perusahaan minyak asing dengan standar harga yang tinggi, memberi ruang bebas kepada pihak asing untuk mengisi posisi strategis di BUMN serta akan dicabutnya subsidi listrik terhadap pemakai listrik untuk kalangan kelas bawah yaitu 450 watt dan 900 watt.


Demikianlah artikel dari gurupendidikan.co.id mengenai Sistem Ekonomi Liberal : Pengertian, Contoh, Ciri, Karakteristik, Kelebihan, Kekurangan, Tujuan, Dampak, Pengaruh, dan Sejarahnya, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.