Sistem Ekonomi Pancasila

Diposting pada

Pengertian Ekonomi Pancasila

Dalam hal ini sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem ekonomi pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Yang hal ini sistem demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dibawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Sistem Ekonomi Pancasila

Dalam sistem ekonomi pancasila ini juga memerhatikan sektor koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia serta mengembangkan kekuatan moral masyarakat.

Yang dalam pembangunan ekonomi masyarkat berperan aktif, yang sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga  : Fungsi Ideologi – Pengertian, Unsur, Ciri, Pancasila, Macam, Contoh 

Untuk hal demikian salah satu ciri positif demokrasi ekonomi ialah potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.


Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila

Adapun beberapa ciri-ciri utama dari sistem perekonomian Indonesia yang diantaranya yaitu:


  • Landasan Pokok Perekonomian

Landasan pokok perekonomian Indonesia ialah pasal 33 ayat 1,2,3,4 UUD 1945 hasil amandemen, yang berbunyi sebagai berikut:

  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  • Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia sekaligus menjadi ciri khas kegiatan ekonomi bangsa Indonesia. Demokrasi ekonomi Indonesia tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 dalam dalam Tap MPRS NO. XXII/MPRS/1966 yang mencantumkan demokrasi ekonomi sebagai cita-cita sosial.


Ciri-Ciri Positif Demokrasi Ekonomi

Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan ialah:

  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
  • Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
  • Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Baca Juga : Kondisi Ekonomi dan Politik Sebelum Reformasi

  • Warga memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  • Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  • Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan bagi kepentingan umum.
  • Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Menurut Tap MPR No: II/MPR/1993 Tentang GBHN

Dalam pelaksanaannya demokrasi ekonomi di Indonesia harus menghindari ciri-ciri negatif sebagai berikut:

  • Sistem Free Fight Liberalism
    Kebebasan yang dapat menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain.
  • Sistem Etatisme
    Keadaan dimana pemerintah bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi sektor-sektor ekonomi.
  • Monopoli
    Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu yang merugikan masyarkat.

Sejak bergulirnya reformasi 1998, di Indonesia mulai dikembangkan sistem ekonimi kerakyatan, dimana rakyat tetap memegang peranan sebagai pelaku utama, namun kegiatan ekonominya lebih banyak didasarkan pada mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, pemerintah memiliki hak untuk melakukan koreksi pada ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar. Untuk langkah koreksi yang dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunyab dengan mengurangi hambatan-hambatan yang mengganggu mekanisme pasar.


Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila

Ciri-ciri dari sistem ekonomi pancasila diatas sudah mencakup didalamnya merupakan kelebihan dari sistem ekonomi pancasila itu sendiri, adapun secara umum kekurangan dari sistem apapun di dunia ini “dalam hal ini terkhusus sistem ekonomi” tidak ada yang lebih sempurna dari sistem ekonomi syariah “sistem ekonomi Islam”. Artinya bahwa sistem ekonomi yang paling sempurna dan yang seharusnya diterapkan oleh seluruh negara di dunia ini ialah sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah.


Moral Ekonomi Pancasila

Moral Ekonomi Pancasila merupakan sebagai kesatuan ukuran, atau norma-norma yang mengatur pola berpikir dan pola bertindak dari pelaku-pelaku ekonomi dalam Sistem Ekonomi Pancasiala. Sistem Ekonomi Pancasila masih harus diperjuangkan, masih harus digarap, masih harus diolah dikembangkan, dan ditumbuhkan. Lima ciri khas Sistem Ekonomi Pancasila sebagimana bisa diserap dari UUD 45 pasal 33, bahkan dari keseluruhan jiwa pancasila itu sendiri, antara lain :

  1. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, koperasi merupakan soku guru perekonomian. Koperasi ialah salah satu bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama. Dalam UUD 1945 pasal 33, dikatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
  2. Perekonomian digerakan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan Walaupun telah dikatakan, bahwa masalah ekonomi menyangkut masalah materi, namun hal itu tidaklah berarti bahwa materi itu tidak ada hubungannya dengan moral dan sosial. Jika kita juga memperhatikan masalah moral dan sosial di samping ekonomi, maka hal itu
  3. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sub-sistem dari sistem ekonomi Pancasila, yang diharapkan mampu meredam ekses kehidupan ekonomi yang liberal. berarti kebijaksanaan dan tindakan ekonomi kita akan lain, dibandingkan apabila yang dikejar hanyalah rangsangan ekonomi saja.
  1. Ada hubungannya dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan kemerataan sosial, egalitarisme. Ada suatu keinginan dalam masyarakat ekonomi kapitalis, bahwa yang penting “ saya Kamu melarat, go to hell”, tetapi dalam Ekonomi Pancasila harus tidak ada perasaan seperti itu. Rasa solidaritas sosial menjiwai para pelaku di dalam tindak- tanduknya. Hal ini berkali-kali di tekankan oleh Presiden Soeharto. Solidaritas social harus merupakan jiwa masyarakat Pancasila.
  2. Ada kaitannya dengan sila Persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan ekonomi ialah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti bahwa nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan
  3. Dalam sistem perekonomian Pancasila, harus tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral ( nasional ) dengan tekanan pada desentralisasi didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan

Ekonomi Pancasila dan moral yang mendasarinya bersumber dari jiwa bangsa Indonesia, yang telah mengalami pahit getirnya dijajah oleh bangsa lain selama tiga setengah abad. Ideologi Pancasila merupakan ideologi penolak terhadap ideologi asing yang telah mengantarkan kesengsaraan, kemiskinan, dan keterbelakangan bangsa Indonesia. Di bidang ekonomi, ideologi Pancasila melahirkan sistem Ekonomi Pancasila yang ciri khasnya adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional.


Landasan Pikir Sistem Ekonomi Pancasila

Pancasila adalah ciri kepribadian bangsa Indonesia, yang mampu menggabungkan asas-asas Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, pastilah bernafaskan agama.

Di mana diakui eksistensi dan hak hidup beberapa agama besar (pasal 29 ayat 2 UUD 1945), nilai-nilai yang dikembangkan berasal dari berbagai agama termasuk nilai-nilai adat asli bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa. Oleh karena agama islam dianut oleh bagian terbesar bangsa Indonesia, tampaknya juga paling besar peranannya dalam mempengaruhi aturan-aturan nilainya. Misalnya pasal 33 ayat 1 UUD 1945 mengatakan, bahwa perekonomian

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal tersebut tampaknya sejalan dengan ayat-ayat kitab suci Al-quran :

  1. Wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan paangannya(Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan periharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 6
  2. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat 7

Dari ayat-ayat tersebut jelaslah, bahwa menurut agama Islam, suatu bangsa adalah merupakan keluarga besar yang harus selalu bekerja sama dalam hidup berekonomi, dan tidak dibenarkan bersaing yang dapat berakibat saling mematikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Ekonomi Pancasila banyak terpengaruhi oleh agama Islam.


Lendasan Konstitusional Ekonomi Pancasila

Pasal 33 UUD 1945 secara mendasar mengatur sistem ekonomi dan tidak secara langsung menggariskan politik ekonomi. Politik ekonomi harus disusun oleh pemerintah secara realistik berdasarkan kondisi ekonomi yang sedang berlaku pada waktu tertentu. Misalnya, politik ekonomi yang dijalankan pemerintah dalam periode Ekonomi terpimpin (1959-1966) setelah bangsa Indonesia tegas bertekad kembali ke UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 juli 1959) di mana pemerintah juga bertekad “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”.

Sistem ekonomi Indonesia yang harus merupakan sistem ekonomi pancasila atau sistem ekonomi koperasi sudah digariskan oleh penjelasan Pasal 2 dan tercantum secara jelas dalam pasal 33 UUD 1945. Pasal inilah yang seyogyanya selalu menjiwai para penentu kebijaksanaan dalam merumuskan politik ekonomi, baik yang berjangka pendek, menengah, atau panjang.


Perjalanan Sejarah Ekonomi Bangsa Indonesia

Setiap bangsa di dunia pasti ingin mencapai kemajuan, tidak saja kemajuan demi kemajuan itu sendiri, melainkan kemajuan yang berarti kemampuan yang semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang semakin beraneka ragam, dan kemajuan yang berarti kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih berbahagia.

Kemajuan yang demikian tidak akan bisa dicapai oleh bangsa yang terjajah, yang penduduk dengan segala sumber alamnya dihisap oleh bangsa lain, baik secara fisik-militer, politik, maupun ekonomi. Maka bangsa Indonesia yang dijajah selama 3,5 abad, secara terus menerus berjuang untuk melawan kekuasaan penjajahan itu. Hanya melalui kemerdekaan, akan ada harapan untuk mengatur diri sendiri, untuk meningkatkan mutu kehidupan serta aspirasi seluruh warganya.

Setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, maka terbukalah peluang untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional, yaitu :

  1. Memajukan kesejahteraan umum
  2. Memajukan kecerdasan kehidupan bangsa, dan
  3. Mewujudkan keadilan social bagi seluruh

Dalam Trilogi Pembangunan dikatakan, bahwa ketiga-tiganya sama pentingnya dan berkaitan satu sama lain. Hanya urutannya bisa di ubah sesuai perkembangan keadaan dan keperluan pada

waktu tertentu. Misalnya pada waktu memulai Pelita I (1969-1974), Trilogi pembangunan8 dipahami sebagai pengutamaan stabilitas, yang mutlak perlu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Baru setelah keduanya terwujud, bisa dipikirkan pemrataan pembangunan dan hasil-hasilnya.


Demikianlah artikel dari gurupendidikan.co.id mengenai Sistem Ekonomi Pancasila : Pengertian, Ciri, Kelebihan, Kekurangan, Moral, Landasan Pikiran, Konstitusional, Sejarah, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.