Pengertian Kebijakan Publik – Tujuan, Tahap, Respon, Tipe, Evaluasi, Para Ahli

Diposting pada

Pengertian Kebijakan Publik – Tujuan, Tahap, Respon, Tipe, Evaluasi, Para Ahli : Adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Di samping itu, konsep ini belum bisa mencakup tindakan – tindakan, seperti pengankatan pegawai baru atau pemberian lisensi.


Pengertian Kebijakan Publik

Dalam beberapa tahun ini, di mana persoalan – persoalan yang dihadapi pemerintah sedemikian kompleks akibat krisis multidimensional, maka bagaimana pun keadaan ini sudah barang tentu membutuhkan perhatian yang besar dan penanganan pemerintah pemerintah yang cepat namun juga akurat agar masalah – masalah yang begitu kompleks dan berat yang dihadapi oleh pemerintah segera dapat diatasi.


Kondisi ini pada akhirnya menempatkan pemerintah dan lembaga tinggi Negara lainnya berada pada pilihan – pilihan kebijakan yang sulit. Kebijakan yang di ambil tersebut terkadang membantu pemerintah dan rakyat Indonesia keluar dari krisis, tetapi dapat juga terjadi sebaliknya, yakni malahan mendelegitimasikan pemerintah itu sendiri.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan :  Pengertian Pendapatan Menurut Para Ahli Beserta Jenisnya


Dengan demikian, dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak  dapat lepas dari apa yang disebut dengan kebijakan public. Kebijakan – kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan social (social welfare), di bidang kesehatan, perumahan rakyat, pertanian, pembanguna ekonomi, hubungan luar negeri, dan pendidkan nasional. Oleh karena luasnya dimensi yang dipengaruhi oleh kibijakan public, maka kita dapat mengajukan pertanyaan apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan public itu?


Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan public (public policy). Masing – masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda. Perbedaan ini timbul karena masing – masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda – beda.


Salah satu definisi mengenai kebijakan public diberikan oleh Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan public dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Kemudian Batasan lain tentang kebijakan public diberikan oleh Thomas R Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Di samping itu, konsep ini belum bisa mencakup tindakan – tindakan, seperti pengankatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain kebijakan public.


Hasil – hasil kebijakan lebih merujuk pada “manifestasi nyata” dari kebijakan – kebijakan public, yaitu hal – hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan – keputusan dan pernyataan – pernyataan kebijakan. Dengan menggunakan kalimat yang lebih sedehana oleh suatu pemerintah dan keberadaannyaperlu dibedakan dari apa yang dinyatakan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu.


Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Didalam sebuah pengertian kebijakan publik banyak sekali para ahli mengemukakan pendapatnya masing-masing. Oleh karena itu disini akan membahas tentang pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli. Untuk itu marilah simak ulasan yang ada dibawah berikut ini.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Lembaga Pendidikan : Pengertian, Macam Dan 6 Fungsi Lengkap


1. W.N.Dunn

Menurut W.N.Dunn mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah list pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan.


2. Woll (1966)

Menurut Woll mengungkapkan bahwa Kebijakan publik adalah sejumlah sebuah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai suatu lembaga yang dipengaruhi sebuah kehidupan masyarakat.


3. Robert Eyestone

Menurut Robert Eyestone mengungkapkan bahwa kebijakan publik yakni sebagai suatu hubungan unit pemerintah dengan sebuah lingkungannya. Dalam pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai democratic governance, yang mana didalamnya terdapat suatu interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi dalam persoalan publik.


4. G. Peters

Menurut G. Peters mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah Sejumlah sebuah kegiatan Pemerintah, baik yang dikerjakan sendiri atau melalui suatu lembaga lain, yang akan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.


5. Carl Friedrich

Menurut Carl Friedrich mengungkapkan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau sebuah pemerintah agar untuk mengatasi suatu hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran.


6. Henz Eulau dan Kenneth Previt ( 1973 )

Menurut mereka Merumuskan kebijakan publik adalah sebagai suatu keputusan yang tetap, dan yang ditandai oleh kelakuan yang berhubungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat sebuah kebijakan dan yang melaksanakannya.


7. Irfan Islami

Menurut Irfan Islami menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah serangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam kepentingan semua masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa dalam kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama sebuah kepentingan pubik, untuk dalam mengatasi masalah dan dalam memenuhi keinginan dan tuntutan semua anggota masyarakat.


8. Amara Raksasataya

Menurut Amara Raksasataya mengungkapkan bahwa kebijakan publik yakni sebuah kebijakan yang sebagai sebuah taktik dan strategi yang diarahkan dalam mencapai suatu tujuan.


9. Arnold Rose

Menurut Arnold Rose mengungkapkan bahwa kebijakan pubik adalah Sebuah rangkaian suatu tindakan yang saling berhubungan.


10. Bill Jenkins

Menurut Bill Jenkins mengungkapkan bahwa Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang berdasarkan pada hubungan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah aktor politik agar untuk menentukan sebuah tujuan dan mendapatkan sebuah hasil yang berdasarkan suatu pertimbangan situasi tertentu.


Untuk dalam menyelesaikan suatu masalah pemerintah harus membuat suatu kebijakan-kebijakan dalam permasalahan yang ada didalam sebuah masyarakat.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : 9 Fungsi Lembaga Keluarga : Pengertian Dan 4 Tahapannya ( LENGKAP )


Tujuan Kebijakan Publik

  1. Dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi.
  2. Dapat membentuk masyarakat hukum
  3. Dapat membentuk masayarakat yang bermoral dan berahklak mulia
  4. Dapat membentul masyarakat Madani

Tahap – Tahap Kebijakan Publik

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.


  • Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.


Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.


  • Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.


Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing slternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.


  • Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah.Mendukung.


Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi – cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.


  • Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.


Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.


Baca Juga Kajian Penting Tentang : Rukun Sholat : Pengertian, Syarat, Manfaat Dan Makna Sholat


10 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli Terlengkap

Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik

Berikut Ini Merupakan Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik Yang Dibuat Oleh Pemerintah.

Respon Positif

  1. Menyampaikan usul dan saran kepada Pemerintah Daerah ataupun DPRD dengan rancangan peraturan tersebut
  2. Mendukung terselenggaranya proses penyusunan peraturan perundang-undangan
  3. Mendiskusikan rancangan peraturan tersebut dan hasilnya disampaikan kepada Pemda atau DPRD
  4. Memberikan dukungan moral kepada peserta sidang yang sedang merumuskan dan menetapkan peraturan tersebut

Respon Antisipatif

Orang yang bersikap antisipatif  berarti tanggap akan kemungkinan yang terjadi dengan diterapkannya peraturan tersebut. Ia tak menerima, tapi tidak menolak kebijakan publik tersebut. Ia akan memikirkan cara agar tidak terkena sanksi ketentuan peraturan tersebut.


Respon Negatif

Berbeda dengan perespon positif, perespon negatif menolak kebijakan publik tersebut. Ia merasa bahwa kebijakan publik tersebut akan merugikan dirinya. Kebebasan atau keuntungan yang semula ia dapatkan akan berkurang dengan adanya peraturan tersebut. Demonstrasi merupakan salah satu ekspresi akan ketidaksetujuan akan kebijakan publik tersebut.


Tipe – tipe Evaluasi Kebijakan Publik

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing – masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasrkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaliasi.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Sifat Wajib Dan Mustahil Bagi Nabi & Rosul Serta Dalil Naqlinya


  • Tipe Pertama

evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, bila evaluasi kebijakan di pahami sebagai kegiatan sebagai kegiatan fungsional , maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.


  • Tipe Kedua

tipe evaluasi yang menfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program – program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pernyataan – pernyataan dasar yang menyangkut: apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program – program lain? Apakah ukuran – ukuran dasar dan prosedur – prosedur secara sah diikuti?


Dengan menggunakan pertanyaan – pertanyaan  seperti ini dalam melakukan evaluasi dan menfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program – program, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai  kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.


  • Tipe Ketiga

tipe evaluasi  kebijakan sistematis. Tipe ini secara komparatif masih dianggap baru, tetapi akhir – akhir ini telah mendapat perhatian yang meningkat dari para peminat kebijakan public. Evaluasi sistematis melihat secara obyektif program – program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan – tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.


Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn(1994), dalam melakukan evaluasi kebijakan ada tiga pendekatan evaluasi, yaitu: (1)Evaluasi semu; (2)Evaluasi formal; (3)Evaluasi keputusan teoretis.


  1. Evaluasi Semu

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil – hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok atau masyarakat.


  1. Evaluasi Formal

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil – hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.


  1. Evaluasi Proses Keputusan Teoritis

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil – hasil kebijakan yang yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil –hasil kebijakan yang secara eksplisit diingkan oleh berbagai stakeholder . dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik berusah untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholder.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Reklamasi Menurut Para Ahli Beserta Manfaat Dan Dampaknya