Kebijakan Publik – Pengertian, Unsur, Ciri, Kriteria, Macam, Tujuan, Tahapan, Makna, Para Ahli

Diposting pada

Kebijakan Publik – Pengertian, Unsur, Ciri, Kriteria, Macam, Tujuan, Tahapan, Makna, Para Ahli : Kita hidup di suatu negara demokrasi yang mana dalam mengambil suatu keputusan harus berfikir demi kepentingan bersama, oleh karena itu pemerintah membuat suatu peraturan atau tindakan disusun untuk kepentingan umum atau publik.


Pengertian, Macam, dan Tujuan Kebijakan Publik Serta 5 Cirinya Secara Lengkap

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan sebuah proses perbuatan suatu kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang menimbulkan dampak kepada masyarakat luas. Sedangkan apabila diuraikan secara terpisah atau secara etimologi, kata Kebijakan (policy) yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata polis yang artinya negara, kota.


Sedangkan dalam bahasa latin dari kata politia yaitu negara, dan dalam bahasa Inggris policie untuk menunjuk pada sebuah permasalahan yang berhubungan dengan suatu permasalahan Publik dan Administrasi pemerintahan.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Penjelasan Nilai Dan Norma Sosial Menurut Definisi Para Ahli


Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Berikut Ini Merupakan Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli.

  • Kamus administrasi public Chandler & Palno

Pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik/pemerintah.


  • William N. Dunn

suatu rankaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga/pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah.


  • Thomas R.Dye

apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan/tidak dilakukan, bila pemerintah memilih untuk melaksanakan sesuatu untuk tujuannya (objektif) dan keijakan public meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah, pejabat pemerintah saja.


  • Chaizi Nasucha

Kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang diinginkan ke dalam perangkat peraturan hukum. Bertujuan untuk menyerap dinamika social dalam masyar akat yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan cipta hubungan social yang harmonis.


Unsur – Unsur Dalam Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu sistem ilmu yang terdiri dari subsistem, dan dalam kebijakan publik terdapat dua 2 perspektif, yaitu perspektif proses kebijakan dan struktur kebijakan. Dari perspektif proses kebijakan terdapat tahapan identifikasi masalah, tujuan, formulasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. sedangkan pada perspektif struktur, terdapat lima 5 unsure kebijakan, sebagai berikut :


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Norma Kesopanan Beserta Fungsi Dan Contohnya


Tujuan Kebijakan

Kebijakan yang baik harus mempunyai tujuan yang baik. Tujuan yang baik tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut :


    1. Apa yang diinginkan untuk dicapai
    2. Bersifat rasional atau realistis (rational or realistic)
    3. Jelas (clear)
    4. Berorientasi kedepan (future oriented)

Masalah

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Jadi kalau suatu masalah telah dapat diidentifikasi secara tepat, maka ini berarti sebagian pekerjaan dapat dianggap dikuasai.


Sebab, apabila keliru mengidentifikasi masalah, maka orang terperosok pada anggapan bahwa sebuah gejala sebagai masalah. Sebagai contoh, kekeliruan mendiagnosa sakit panas pada tubuh pasien antara orang awam dengan dokter. Demikian juga kekeliruan dalam merumuskan masalah antara urbanisasi dengan tingkat kriminalitas.


Tuntutan (demand)

Secara umum sudah diketahui, bahwa partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju. Partisipasi itu dapat berbentuk dukungan, tunttan dan tantangan atau kritik. Seperti halnya prtisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal.


Kedua sifat ini tergantungtingkat urgensinya, gerahnya masyarakat dan sikap pemerintah dalam menggapai tuntutan itu. Tuntutan terjadi karena salah satu dari 2 sebab sebagai berikut :


    1. Karena terabaikannya kepentigan suatu golongan dalam proses kebijakan , sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan
    2. Karena munculnya kebutuhan baru setelah tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan.

Dampak (Impact)

Dalam ekonomi, dampak ganda disebut multiplier effect. Misalnya kebijakan dalam investasi, perpajakan, atau pengeluaran pemerintah untuk membiayai program rutin atau pembangunan dan sebagainya.


Tindakan kebijakan itu membawa pengaruh pada pertambahan atau pengurangan yang berlipat ganda atas pertambahan pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Multiplier effect juga dapat terjadi pada bidang social dan politik baik positif maupun negative. Setiap kebijakan yang bersifat positif ataupun negative dapat berdampak positif atau negative pula.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Norma Hukum Dan Sosial Beserta Berbedaannya


Sarana (Policy Instrument)

Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dimaksud. Sarana tersebut antara lain berupa kekuasaan, insentif,pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri. Misalnya menghapus becak dan rumah gubuk di DKI Jakarta menggunakan sarana kekuasaan.


Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Agar dapat mengetahui suatu kebijakan-kebijakan yang sifanya publik, anda bisa mengacu pada sebuah karakteristik atau ciri-ciri kebijakan publik yang ada dibawah berikut ini :


  1. Ciri-ciri kebijakan Publik yakni sebuah arahan dalam suatu tindakan dari seseorang, kelompok maupun pemerintah.
  2. Kebijakan Publik ini dilaksanakan oleh seorang aktor
  3. Ciri yang ketiga yaitu sesuatu yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah
  4. Ciri yang ke empat yakni sesuatu bentuk konkret negara dengan rakyatnya sendiri
  5. Dan ciri yang terakhir yaitu sebuah rangkaian suatu instruksi/memerintah contohnya Undang Undang

Kriteria Kebijakan Publik

Dalam mengambil suatu kebijakan, ada beberapa pilihan yang harus dipertimbangkan agar kebijakan itu ada manfaatnya atau mendapat respons positif dari masyarakat luas. Dalam mengambil kebijakan publik ada 6 (enam) kriteria yang harus diperhatikan, sebagai berikut :


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pancasila Sebagai Norma Bernegara


  • Effectiveness (evektifitas)

yang mengukur apakah suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. Misalnya, apakah deregulasi investasi dapat meningkatka pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan.


  • Efficiency (efisiensi)

yang selalu menjadi tolok ukur adalah bidang, Misalnya dalam mengukur biaya per unit seperti besarnya biaya per meter bujur sangkar sebuah bangunan, besarnya biaya per kubik air dalam suatu irigasi dan lain- lain. Dibandingkan dengan efektifitas yang berorientasi kepada kualitas maka efisiensi lebih berorientasi pada kuantitatif.


  • Adequacy (cukup)

yaitu kriteria yang berkaitan dengan variasi antarsumberdaya dan tujuan yang ingin dicapai :

    1. Pencapaian sasaran tertentu dengan biaya tertentu
    2. Pencapaian salah satu diantara banyak sasaran dengan biaya tetap c Pencapaian tujuan tertentu dengan biaya yang dapat berubah
    3. d Pencapaian salah satu diantara banyak sasaran dengan biaya yang dapat berubah

  • Equity (adil)

yaituuntuk mengukur suatu strategi kebijakan yang berhubungan dengan penyebaran atau pembagian hasil dan ongkos atau pengorbanan diantara berbagai pihak dalam masyarakat. Misalnya keadilan dalam pemerataan pembangunan diseluruh


  • Responsiveness (terjawab)

strategi kebijakan dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat. Misalnya, kebijakan pembangunan Indonesia Daerah Tertinggal (IDT) untuk menjawab agar pembangunan diwilayah IDT menyejahterakan masyarakat dimana masyarakat kota lebih dahulu menikmati, baik proses maupun hasil.


  • Approriatness (tepat)

yaitu kombinasidari kriteria diatas yang saling mendukung atau ada kriteria yang cocok tapi tidak untuk kriteria lain tetapi akhirnya harus dilakukan dalam rangka terwujudnya suatu kebijakan pilihan terakhir. Misalnya, kebijakan menaikkan BBM secara adil tidak terakomodasi tetapi dari sudut efficiency .


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Norma Hukum Dan Sosial Beserta Berbedaannya


Public policy

Macam-Macam Kebijakan Publik

1. Kebijakan publik yang dilihat dari pembuatnya.

  • Pusat: Pada kebijakan ini dibuat oleh suatu pemerintah atau lembaga negara yang berada di pusat untuk mengatur semua warga negara dan seluruh wilayah Indonesia.
  • Daerah: Pada Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah atau suatu lembaga Daerah untuk mengatur suatu daerahnya masing-masing.

2. Kebijakan publik menurut Sifatnya

  • Bersifat Distributif: Pada Kebijakan yang satu ini yang sifatnya distributif dalam Membagi dan mengalokasikan sebuah sumber-sumber material yang sudah didapatkan lalu dibagikan kepada masyarakat luas. Contohnya: pada Kebijakan pemerintah dalam memberi kartu sehat kepada penduduk kurang mampu.

  • Bersifat Ekstraktif: kebijakan yang satu ini yaitu artinya berupa dalam sebuah penyerapan suatu sumber-simber material dari masyarakat luas. Contohnya :Pada kebiajakan pada bea cukai tembakau.

  • Bersifat regulatif: Pada kebijakan yang satu ini yaitu suatu Kebijakan yang berisikan sejumlah suatu peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara maupun penyelenggara untuk menciptakan suatu ketertiban,kelancaran. Contohnya :Pada kebijakan dalam menetapkan suatu UMR

Tujuan Kebijakan Publik

  1. Untuk menciptakan sebuah ketertiban dalam lingkungan masyarakat
  2. Untuk melindungi suatu hak-hak pada masyarakat
  3. Untuk menciptkan sebuah ketenteraman dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat.
  4. Untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan pada masyarakat.

Didalam sebuah negara yang sejahtera akan dilandas dalam membuat sebuah kebijakan-kebijakan akan di musyawarahkan kepada orang-orang yang terlibat dalam negara tidak terkecuali rakyatnya.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : 8 Pengertian Perjanjian Internasional Menurut Para Ahli Beserta Tahapannya


Tahapan – Tahapan Kebijakan Publik

Dalam melihat kebijakan publik sebagai proses, kita perlu mengetahui dan memahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Michael Howlet dan M. Ramesh menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:


  1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
  2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

  3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
  4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
  5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Memahami kebijakan publik sebagai proses memudahkan kita dalam menganalisis dan memahami sebuah kebijakan. Pembagian dalam lima tahap ini membuka kemungkinan dilakukannya analisis kebijakan pada masing-masing tahapnya untuk melihat bagaimana suatu kebijakan dapat berjalan baik atau tidak.


Pembagian proses kebijakan ini juga memudahkan kita untuk mencari tahu tahapan mana yang paling penting dan berdampak besar terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik.


Makna Kebijakan Publik

Rumusan pemahaman tentang kebijakan public

  1. Kebijakan Publik : kebijakan yang dibuat oleh administrator Negara/public. Jadi kebijakan public : segala sesutau yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakaan oleh pemerintah.
  2. Kebijakan Publik : Kebijakan yang mengatur kehidupan bersama/kehidupan public bukan kehidupan orang seorang/golongan.

  3. Kebijakan Publik : dikatakan jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak /lebih besar dari pengguna langsungnya. Konsepnya disebut externality/istilah serapan menjadi ekternalitas.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Hubungan Internasional Terlengkap