Peran PBB Dalam Hak Asasi Manusia

Diposting pada

Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama dalam mendirikan PBB. Kekejaman, serta genosida pada Perang Dunis II mengakibatkan adanya konsensus bahwa organisasi baru ini harus dapat bekerja untuk dapat mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Peran PBB


Hak Asasi Manusia Dan Bantuan Kemanusiaan

Tujuan awal mendirikan PBB ialah untuk menciptakan kerangka hukum sebagai pertimbangan, serta tindakan atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia.

Piagam PBB mewajibkan semua negara anggota dapat mempromosikan “penghargaan universal bagi, serta kepatuhan terhadap, hak asasi manusia” dan mengambil sebuah tindakan bersama dan terpisah. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, walaupun tidak mengikat secara hukum, diambil oleh majelis Umum pada tahun 1948 sebagai suatu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis dengan teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia.

Baca Juga : Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)


Peran PBB dan Lembaga Lainnya

PBB serta lembaga-lembaga lainnya merupakan sebuah badan yang penting dalam melaksanakan, serta menegakkan prinsip-prinsip yang duabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai contohnya, dukungan oleh PBB terhadap negara-negara dalam transisi menuju sebuah demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang adil, dan bebas, serta meningkatkan struktur peradilan, pelatihan pejabat hak asasi manusia, penyusunan konstitusi, serta mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan sumbangan/kontribusi secara signifikan terhadap demokratisasi di seluruh dunia.

PBB telah membantu pemilihan berjalan di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, yang termasuk baru-baru ini di negara Afganistan dan Timor Timor. PBB merupakan forum sebagai dukungan hak perempuan untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan berpolitik, ekonomi, serta sosial bernegara mereka.

Dan PBB juga memberikan kontribusinya untuk meningatkan kesadaran konsep hak asasi manusia melalui perjanjian, serta perhatiannya terhadap pelanggaran yang lebih spesifik memlalui Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan resolusi, ataupun Makamah Internasional.


Dewan HAM PBB

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006 memiliki tujuan sebagai cara untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan merupakan pengurus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikeritik sebab, memberikan jabatan tinggi kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri.

Dewan ini mempunyai 47 anggota didistribusikan secara wilayah, masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin dapat menjabat selama tiga kali berturut-turut. Kandidat sebagai Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis secara umum.

  • Peraturan

Selain itu juga, dewan mempunyai aturan yang ketat sebagai anggota, termasuk juga peninjauan hak asasu manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang dipertannyakan telah dipilih, hal itu lebih sedikit dibandingkan dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara keanggotaan.

Baca Juga : Tugas PBB


PBB dengan PM (Palang Merah)

Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan makanan, air minum, tempat tinggal, serta pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang yang kelaparan, mengungsi akibat perang, atau yang terkena bencana lainnya.

Cabang kemanusiaan yang utama dari PBB ialah Program Pangan Dunia (yang membantu pakan lebih dari 90 juta orang di 73 negara), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsu dengan proyek-proyek di lebih dari 166 negara, dan juga proyek-proyek penjaga perdamaian di lebih dari 24 negara.


Sejarah • Penandatanganan Piagam PBB di San Francisco, 1945.

Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah Perang Dunia II (1939-1945). Karena pengakuan luas bahwa manusia tidak mampu membeli Perang Dunia Ketiga, PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa cacat pada tahun 1945 dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional.

Rencana awal beton untuk sebuah organisasi dunia baru dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt pertama menciptakan istilah ‘PBB’ sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah menandatangani Piagam Atlantik, berjanji untuk melanjutkan usaha perang.

Pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional dimulai di San Francisco, dihadiri oleh 50 pemerintah dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB resmi muncul pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan-Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat-dan mayoritas lainnya 46 penandatangan. Pertemuan pertama Majelis Umum, dengan 51 negara mewakili, dan Dewan Keamanan, terjadi di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.

Organisasi ini berbasis di fasilitas giroskop Sperry Corporation di Lake Success, New York, dari 1946-1952, sebelum pindah ke gedung Markas Besar PBB di Manhattan setelah selesai.

Sejak pendiriannya, ada kontroversi dan kritik dari organisasi PBB. Di Amerika Serikat, lawan awal PBB John Birch Society, yang mulai “mendapatkan US keluar dari PBB” kampanye pada tahun 1959, pengisian bahwa tujuan PBB adalah mendirikan “One World Government.”

Setelah Perang Dunia Kedua, Komite Perancis Pembebasan Nasional terlambat harus diakui oleh AS sebagai pemerintah Perancis, dan negara itu awalnya dikeluarkan dari konferensi yang bertujuan menciptakan organisasi baru. Charles de Gaulle mengecam PBB, terkenal menyebutnya le Machin (“yang thingie”), dan tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, lebih memilih perjanjian pertahanan langsung antara negara.


Dasar hukum pendirian

Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional karena kasus Reparasi untuk Cedera Diderita dalam Dinas Perserikatan Bangsa-Bangsa [6] dengan pendapat yang disampaikan oleh Mahkamah Internasional (ICJ). muncul pertanyaan apakah PBB, sebagai organisasi, telah “kapasitas untuk membawa * klaim internasional terhadap pemerintah terkait cedera bahwa organisasi yang diduga telah disebabkan oleh negara itu.”

Pengadilan menyatakan: Organisasi dimaksudkan untuk latihan dan menikmati, dan pada kenyataannya berolahraga dan menikmati fungsi dan hak-hak yang hanya dapat dijelaskan atas dasar kepemilikan ukuran besar kepribadian internasional dan kapasitas untuk beroperasi pada sebuah pesawat internasional

Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi adalah orang internasional. Itu bukan hal yang sama dengan mengatakan bahwa itu adalah suatu Negara, yang pasti tidak, atau kepribadian hukum dan hak-hak dan tugas yang sama dengan yang dari suatu Negara Apa itu berarti adalah bahwa ia adalah subjek hukum internasional dan mampu memiliki hak internasional dan tugas, dan bahwa ini memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak dengan membawa klaim internasional.

Baca Juga : Sejarah Berdirinya PBB


Organisasi

Sistem PBB berdasarkan lima organ utama (sebelumnya enam-Dewan Perwalian menghentikan operasi pada tahun 1994, setelah kemerdekaan Palau, yang tersisa PBB trustee wilayah); [9] Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Dewan Sosial (ECOSOC), Sekretariat, dan Mahkamah Internasional.

Empat dari lima organ utama yang terletak di markas Perserikatan Bangsa-utama yang terletak di wilayah internasional di New York City. Mahkamah Internasional Keadilan terletak di Den Haag, sementara lembaga-lembaga besar lainnya yang berbasis di kantor PBB di Jenewa, Wina, dan Nairobi. Lembaga PBB lainnya tersebar di seluruh dunia.

Enam bahasa resmi PBB, yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah dan dokumen, adalah Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, Sekretariat menggunakan dua bahasa kerja, Inggris dan Perancis. Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya dan Amerika Serikat berbagi bahasa Inggris sebagai bahasa resmi de facto), Spanyol dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari anggota permanen (resmi menjadi Spanyol di 20 negara, Arab dalam 26).

Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah penggunaan ejaan Inggris dan Oxford, standar penulisan Cina Sederhana Cina. Ini menggantikan Tradisional Cina pada tahun 1971 ketika representasi PBB dari China berubah dari Republik China ke Republik Rakyat Cina.


Dewan Keamanan

Dewan Keamanan dibebankan dengan menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Sedangkan organ-organ lain dari PBB hanya bisa membuat ‘rekomendasi’ untuk pemerintah negara anggota, Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk melaksanakan, menurut ketentuan Piagam Pasal 25. Keputusan Dewan dikenal sebagai Keamanan PBB resolusi Dewan.

Dewan Keamanan terdiri dari 15 negara anggota, yang terdiri dari 5 anggota tetap-Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat-dan 10 anggota tidak tetap, saat ini Austria, Bosnia dan Herzegovina, Brazil, Gabon, Jepang , Lebanon, Meksiko, Nigeria, Turki, dan Uganda. Lima anggota tetap memegang hak veto terhadap resolusi substantif tetapi tidak prosedural memungkinkan anggota tetap untuk memblokir adopsi tetapi tidak untuk memblokir perdebatan resolusi tidak dapat diterima untuk itu.

Sepuluh kursi sementara diadakan selama dua tahun istilah dengan negara-negara anggota memberikan suara oleh Majelis Umum secara regional. Presiden Dewan Keamanan diputar abjad setiap bulan, dan dipegang oleh Uganda untuk bulan Oktober 2010.


Sekretariat PBB

Sekretariat PBB Bangunan di markas PBB di New York City.

Sekretariat PBB dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional seluruh dunia. Ini menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Hal ini juga membawa tugas seperti yang diarahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menyediakan staf yang akan dipilih oleh penerapan “standar efisiensi, kompetensi, dan integritas,” dengan memperhatikan pentingnya merekrut secara geografis yang luas.

Piagam menetapkan bahwa staf tidak akan meminta atau menerima instruksi dari otoritas lain selain PBB. Setiap negara anggota PBB diperintahkan untuk menghormati karakter internasional dari Sekretariat dan tidak berusaha untuk mempengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf.

Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konperensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional.


Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa


  • Pengadilan Internasional

Pengadilan Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional dan mengatur Pengadilan.

Hal ini didasarkan di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, berbagi gedung dengan Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk studi hukum internasional. Beberapa saat hakim Pengadilan adalah baik alumni atau anggota fakultas mantan Academy. Tujuannya adalah untuk mengadili sengketa antara negara. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal dan pembersihan etnis, antara lain, dan terus untuk mendengar kasus-kasus.

Baca Juga : Isi Perundingan Linggarjati

Sebuah pengadilan yang terkait, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), mulai beroperasi pada tahun 2002 melalui diskusi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Umum. Ini adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan genosida.

ICC secara fungsional independen dari PBB dalam hal personil dan pendanaan, tetapi beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur, Majelis Negara Pihak pada Statuta Roma, diadakan di PBB. Ada “hubungan perjanjian” antara ICC dan PBB yang mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara sah.


Demikianlah artikel dari gurupendidikan.co.id mengenai Peran PBB Dalam Hak Asasi Manusia : Sejarah, Dewan, Dasar Hukum, Organisasi, Sekertariat, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.