Pengertian E-government – Keuntungan, Manfaat, Implementasi, Model, Pelaksanaan

Diposting pada

Pengertian E-government – Keuntungan, Manfaat, Implementasi, Model, Pelaksanaan, Kendala, Para Ahli : E-Government adalah penggunaan information and communication technology ( ICT ) untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak – pihak lain.


Pengertian E-government Menurut Para Ahli Beserta Contohnya

Pengertian E-government

E-Government adalah penggunaan information and communication technology ( ICT ) untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak – pihak lain. Penggunaan ICT ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti G2C ( government to citizen ), G2B ( government to business ) dan G2G ( inter – agency relationship ).


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Definisi dan Jenis Sistem Operasi Terlengkap


E-Government berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government, juga disebut e-gov yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.


Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Jika e-government seringkali dianggap sebagai pemerintahan online (“online government”) atau pemerintahan berbasis internet (“Internet-based government”), banyak teknologi pemerintahan elektronik non-internet yang dapat digunakan dalam konteks ini, beberapa bentuk non-internet termasuk telepon, faksimil, PDA, SMS, MMS,


jaringan dan layanan nirkabel (wireless networks and services), Bluetooth, CCTV, sistem penjejak (tracking systems), RFID, indentifikasi biometrik, manajemen dan penegakan peraturan lalu lintas jalan, kartu identitas (KTP), kartu pintar (smart card) serta aplikasi NFC lainnya ada banyak pertimbangan dan dampak potensial penerapan dan perancangan e- government, termasuk disintermediasi pemerintah dengan warganya, dampak pada faktor sosial, ekonomi, dan politik.


Pengertian E-government Menurut Para Ahli

  • Krina(2003: 16-17) menyebutkan beberapa alat-alat ukur transparansi :
  1. Publikasi kebijakan publik melalui sarana komunikasi : laporan tahunan, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan buletin, surat kabar lokal.
  2. Informasi yang disajikan: layanan referensi, pemeliharaan data, laporan kegiatan publik, prosedur pengaduan.
  3. Penanganan keluhan: berita di kota dan media massa lokal, pemberitahuan, batas waktu respon, pendapat dan survei pada isu-isu kebijakan publik, komentar dan catatan atas rancangan undang-undang, survei pengguna jasa.

    Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Perbedaan Batch ,Online, Real time Processing Method  


Keuntungan E-Government

Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah dalam peningkatan kenyamanan, efisiensi dan aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.


Manfaat E-Government Bagi Masyarakat

Selain prestasi pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik sejak reformasi, tentu saja, implementasi e-government dapat memberikan manfaat tambahan kepada masyarakat lebih:


  1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (warga, bisnis, dan industri), terutama dalam hal efektivitas dan efisiensi kinerja di berbagai bidang kehidupan negara.
  2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas pemerintah dalam rangka menerapkan konsep good governance di pemerintahan (bebas korupsi).

  3. Secara signifikan mengurangi total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
  4. Memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan para pemangku kepentingan.

  5. Menciptakan lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan akurat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
  6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Fungsi E-Government

  1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor.

  2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua.

  3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk.

  4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam.

    Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Sinkronisasi Sistem Operasi Lengkap


Dan juga dalam fungsinya, dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok  sistem yaitu :

  1. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen)
  2. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business)
  3. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government)

Implementasi E-Government

E-Government ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Contoh- contohnya antara lain:

  • Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat kantor pemerintahan, dari kios info (info kiosk), ataupun dari Internet (yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada). Informasi ini dapat berupa informasi potensi daerah sehingga calon investor dapat mengetahui potensi

  • Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan akses ini dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi.
  • E-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line

Model e-government

  • Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)

Adalah penyediaan layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Contoh G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Layanan imigrasi.


  • Government-to-Business (G2B)

Sebuah transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan informasi yang diperlukan untuk bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Lebih diarahkan untuk pemasaran produk dan jasa kepada pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik.

Contoh : Peluang Bisnis, Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Volatile dan Non Volatile Memory Terlengkap


  • Government-to-Government (G2G)

Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara online antar departemen atau lembaga pemerintah melalui database yang terintegrasi.

Contoh : Konsultasi secara online, blogging untuk pendidikan secara online.


Pelaksanaan E-Government di Indonesia

Di lihat dari pelaksanaan aplikasi e-government, data dari Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia memiliki:


  • 564 domain go.id;
  • 295 situs pemerintah pusat dan pemda;
  • 226 situs telah mulai memberikan layanan publik melalui website;
  • 198 situs pemda masih dikelola secara aktif.

Beberapa pemerintah daerah (pemda) menunjukkan kemajuan yang signifikan. Bahkan pejabat kota telah mulai mengambil keuntungan dari eGov untuk memproses pengadaan (e-procurement). Beberapa pemerintah daerah lainnya juga dilakukan dengan baik dalam pelaksanaan eGov seperti: kotamadya, Kota DI Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Yogyakarta, Banyumas, Pemerintah Kota, dari Tarakan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kutai Timur.


Kendala E-Government

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di banyak tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi masih mahal. Harapan kita bersama ini dapat diselesaikan sejalan dengan perkembangan telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin murah.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Definisi dan Pengertian Jaringan Terlengkap