Ekonomi Kerakyatan – Pengertian, Tujuan, Ciri, Kelebihan, Kekurangan, Masalah, Faktor, Dampak, Penyelesaian, Peran, Contoh

Diposting pada

Ekonomi Kerakyatan – Pengertian, Tujuan, Ciri, Kelebihan, Kekurangan, Masalah, Faktor, Dampak, Penyelesaian, Peran, Contoh : Ekonomi kerakyatan adalah system perekonomian yang di bangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bisa memberikan suatu kesempatan bagi masyarakat lain untuk bisa berpartisipasi sehingga perekonomian tersebut bisa terlaksana dan dapat berkembang dengan baik.


ekonomi-kerakyatan

Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah system perekonomian yang di bangun dengan kekuatan dari ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bisa memberikan suatu kesempatan bagi masyarakat lain untuk bisa berpartisipasi sehingga perekonomian tersebut bisa terlaksana dan dapat berkembang dengan baik. Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian, Ciri, Kelebihan Dan Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis Beserta Contohnya Lengkap


Pemerintah bertekad melaksanakan sebuah sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.


Tujuan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut :

  • Bertujuan membangun Negara yang berdedikasi dengan ekonomi yang berdaulat secara politk dan juga mempunyai suatu kepribadian yang berbudaya.
  • Bertujuan untuk mendorong pendapatan masyarakat supaya merata.
  • Utnuk bisa mendorong suatu pertumbuhan ekonomi yang saling berkesinambungan.
  • Bertujuan untuk meningkatkan suatu efisiensi perekonomian nasional.

Ciri-Ciri Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut :

  • Bertumpu pada sebuah mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
  • Memerhatikan suatu pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
  • Mampu mewujudkan suatu pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
  • Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
  • Adanya suatu perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian, Ciri, Kelebihan Dan Kelemahan Sistem Ekonomi Campuran Beserta Contohnya Lengkap


Kelebihan Dan Kekurangan Ekonomi Kerakyatan

Kelebihan Ekonomi Kerakyatan

  • Rakyat yang kurang mampu bisa mendapatkan suatu perlakuan hukum yang sama atau secara adil dalam masalah perekonomian.
  • Dapat memberikan perhatian yang lebih pada rakyat kecil melalui berbagai macam program operasional yang nyata.
  • Sistem ekonomi ini bisa mewujudkan kedaulatan rakyat.

  • Dapat merangsang suatu kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat sekaligus bisa melahirkan jiwa kewirausahaan.
  • Transaksi antara produksi, distribusi dan konsumsi sangat baik.
  • Hubungan antara produksi, distribusi dan juga konsumsi akan saling membutuhkan dan sangat baik.

Kekurangan Ekonomi Kerakyatan

Dimana ada kelebihan pasti ada juga kelemahan atau kekurangannya, berikut ini kelemahan dari sistem ekonomi kerakyatan yaitu sebagai berikut :

  • Dalam ekonomi ini akan terjadi praktek membagi-bagi uang kepada rakyat, peraktek ini sangat tidak menguntungkan bagi pihak manapun, termasuk rakyat itu sendiri.

  • Aksi membagi-bagi uang ini secara tidak sadar bisa mengakibatkan usaha mikro atau kecil dan menengah serta koperasi yang selama ini tidak berdaya bisa bersaing dalam suatu mekanisme pasar, bias menjadi sangat bergantung pada aksi tersebut.
  • Masih kurangnya pengetahuan rakyat mengenai Investasi, akibatnya bisa mengakibatkan kemiskinan terlalu lama atau perputaran roda yang lambat.

  • Kurangnya suatu penerapan dari manajemen.
  • Tidak adanya dukungan yang optimal dari pemerintah, wlaupun peran pemerintah sangat penting tapi tidak dominan.
  • Harus di awasi, bila tidak diawasi dengan baik akan banyak koruptor.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian, Dan Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Demokrasi Beserta Dampaknya Lengkap


Masalah Umum

Dalam era globalisasi,semakin modern maka semakin tinggi tingkat ekonomi suatu daerah. Tinggal bagaimana suatu negara menyusun strategi sistem ekonomi negara mereka. Kebijakan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik negara itu sendiri, jika politik suatu negara baik maka sistem perekonomiannya pun akan baik dan akan diakui oleh pihak internasional dari kebijakan-kebijakan yang dilakukannya.


Tetapi, jika negara keadaan politiknya buruk maka tidak akan ada rasa aman sehingga perekonmiannya pun akan sangat tidak sehat dan para investor pun akan takut untuk berbisnis di suatu negara yang tidak aman dengan sistem politiknya yang kacau.


Karena semakin maju, maka persaingan dalam dunia politik dan perekonomian pun semakin tinggi. Semua orang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih untuk kesejahteraannya tanpa memperdulikan orang lain yang ada disekitarnya. Tinggal bagaimana suatu negara membuat suatu sistem perekonomian yang bisa berkembang ditengah era globalisasi ini dengan bisa mensejahterakan semua rakyatnya.


Faktor Pendorong Ekonomi Kerakyatan

Salah satu faktor pendorong yang memungkinkan terjadinya kekacauan perekonomian suatu negara dalam era globalisasi, anatara lain :

  1. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat dalam membuat suatu sistem perekonomian dan kebijakan-kebijakan yang diambil.
  2. Kurangnya antusiasme masyarakat terhadap proses saat akan membuat kebijakan ekonomi.

  3. Semakin maraknya ekonomi krisis di negara yang berkembang.
  4. Kurangnya kepercayaan investor ntuk menanamkan sahamnya disuatu negara karena sistem politik yang kacau dan kebijakan ekonomi yang tidak menguntungkan
  5. Telatnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah dalam menanggapi keadaan saat era globalisasi ini, tidak tepat waktu.

Dampak Ekonomi Kerakyatan

Dampak dari faktor pendorong yang terjadi yakni :

  • Akan timbul kemiskinan dimana-mana.
  • Kesejahteraan rakyat akan semakin turun dan tidak terperhatikan oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
  • Investor enggan untuk datang berinvestasi.
  • Timbul kriminalitas berupa tindak kejahatan karena tingkat ekonomi yang rendah membuat seseorang melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

  • Ada kesenjangan antara para pengusaha dan masyarakat kecil dalam hidup bernegara.
  • Tidak adanya ekonomi kerakyatan didalam kebijakan-kebijakan yang dibuat.
  • Ada perasaan rakyat merasa disisihkan dalam kebijakan itu.

Penyelesaian Ekonomi Kerakyatan

Berdasarkan dampak yang terjadi harus ada penyelesaian untuk mengatasi dampak yang terjadi tersebut, antara lain:

  • Menerapkan sistem ekonomi pancasila
  • Melibatkan rakyat dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi sehingga kebijakan dapat terasa untuk semua golongan.
  • Menjamin keselamatan para investor dan saham-sahamnya yang ditanamkan di perusahaan yang ada dinegara.

  • Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan pengajaran tentang perekonomian yang baik seperti apa.
  • Update terhadap kebijakan negara luar dan perekonomian internasional yang sedang terjadi sehingga tidak salah dalam membuat kebijakan.
  • Menerapkan kejujuran dalam pemerintahan dan menghapuskan korupsi yang merugikan rakyat dan pemerintahan.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Sistem Ekonomi Pancasila” Definisi, Ciri & ( Kelebihan – Kekurangan )


Peran Ekonomi Kerakyatan Dalam Perekonomian Indonesia

 Ekonomi kerakyatan turut berperan dalam perekonomian Indonesia salah satu peran ekonomi kerakyatan yang nyata adalah penerapan sistem ini dalam masa perekonomian Indonesia saat ini serta dalam berbagai perencanaan pembangunan ekonomi, walau memang masih belum menunjukkan perbaikan yang berarti.


Sejak bangsa Indonesia menetapkan GBHN 1993, berbagai ajaran ekonomi kerakyatan diterapkan, yaitu untuk saling menghargai martabat manusia dengan tidak melakukan pemaksaan kehendak dan pemerasan atau eksploitasi (sila ke-2), mewujudkan kebersamaan dalam melakukan kegiatan ekonomi (sila ke-3), memupuk semangat kegotong-royongan dan kerakyatan (sila ke-4), dan ajaran untuk mewujudakan kemerataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5) dengan tetap menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral beragama (sila pertama).


Pada Pelita VI ( Bab 9 ) yang berjudul Pemerataan pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan, dan kemudian pelaksanan IDT berdasarkan Inpres Nomor 5/1993, adalah upaya konkrit melaksanakan perintah GBHN 1993. Program IDT mempunyai 3 (tiga) misi besar, yaitu (1) memacu dan memicu gerakan nasional penanggulangan kemiskinan; (2) melaksanakan kebijakan dan strategi pemerataan pembangunan, dan pengurangan kesenjangan ekonomi sosial; (3) mengembangkan ekonomi rakyat; adalah upaya konkrit untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam ekonomi kerakyatan.


Sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah diperkenalkan pada awal Repelita III (1979 ). Pemikiran beberapa orang pemikir mengatakan apabila pada waktu itu sistem ini sudah diterapkan maka krisis ekonomi yang demikian parah ini dapat terhindarkan.


Namun, yang terjadi setelah jatuhnya harga minyak ekspor (1982) adalah ditanggapi pemerintah dengan kebijakan deregulasi yang kemudian kebablasan,dengan akibat pertumbuhan ekonomi yang memang meningkat tajam, tetapi dibarengkan dengan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang memprihatinkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia secara absolut masih cukup besar. Sejak mengalami krisis ekonomi tahun 1997 rakyat miskin di Indonesia terus bertambah.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian, Fungsi Dan Macam-Macam Sistem Ekonomi Beserta Ciri-Cirinya Terlengkap


Contoh Ekonomi Kerakyatan

Pada Maret 2006  jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 39,05 juta orang atau 17,75% dari total 222 juta penduduk. Mereka ini hidup di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan tersebut sebenarnya sudah berkurang banyak bila dibandingkan tahap – tahap awal pelaksanaan pembangunan. Di samping kemiskinan absolut, terdapat persoalan kemiskinan relatif yang timbul sebagai akibat kurang meratanya kesempatan ikut menikmati hasil pembangunan. Ketimpangan dalam kemiskinan relatif ini  antara lain dapat terjadi antar golongan penduduk di Indonesia.


Contoh Ekonomi Kerakyatan

Pada tahun 1990, 40% dari jumlah penduduk Indonesia yang termasuk kelompok pendapatan terendah menerima 21, 31% pendapatn nasional, sementara 20% penduduk kelompok penghasilan tinggi menerima 41, 94% pendapatan nasional.


Contoh di atas sekaligus menggambarkan ketimpangan dalam pembagian pendapatan yang tergolong ringan, jika  dibandingkan antara pulau jawa dan luar jawa. Ketimpangan pembagian pendapatan antar golongan penduduk tersebut masih lebih parah di Jawa. Selanjutnya ketimpangan pembagian pendapatan di daerah perkotaan ternyata lebih buruk dibandingkan ketimpangnan pendapatan di wilayah pedesaan. Hal ini terlihat dari koefisien gini di daerah perkotaan sebesar 0,34 sedangkan untuk daerah pedesaan 0,25.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian, Ciri, Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Ekonomi Liberal Beserta Contohnya Lengkap