√ Tugas & Wewenang Lembaga Yudikatif Serta Fungsinya

Diposting pada

Tugas & Wewenang Lembaga Yudikatif Serta Fungsinya

Kekuasaan di Pemerintahan Indonesia sudah lama diterapkan, hal ini untuk menjaga pemerintahan yang adil serta jauh dari monopoli politik. Oleh sebab itu, dibuatlah lembaga tinggi negara yang mempunyai peran untuk menjalankan gugas dan juga wewenang pada bidangnya masing-masing. Walaupun memiliki tugas serta wewenang yang berbeda, lemnbaga tinggi negara tersebut memiliki posisi dan kedudukan yang sama. Lembaga tinggi negara justru memiliki fungsi yang saling melengkapi.

Apa tugas lembaga yudikatif?

Tugas dan Wewenang Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif pada masa reformasi lebih bersifat independen, lembaga yudikatif dapat melakukan pemeriksaan terhadap lemabaga eksekutif dan legislatif, sebab lembaga-lembaga tersebut semuanya bersifat mandiri dan memiliki kedudukan sama. Seiring perkembangan jaman dan banyaknya permasalahan yang semakin banyak, di era reformasi ini banyak terbentuk lembaga-lembaga yang bertugas untuk ikut serta dalam membantu kinerja dari lembaga yudikatif. Lembaga tersebut yakni Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai salah satu lembaga perlindungan HAM, Komisi Nasionak Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Ombudsman Nasional. Lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga tersebut dilarapkan dapat membangun sistem hukum Indonesia yang lebih baik lagi.

Mahkamah Agung

Makamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan kehakiman. MA diketuai oleh Hakim Agung. Untuk periode 2017-2010, MA diketuai oleh Muhammad Hatta Ali yang juga menjabat sebagai Hakim Agung. Untuk menjalankan fungsinya, tugas dan juga wewenang dari Mahkamah Agung sudah ditetapkan didalam Undang-Undang pada 24A UUD1945 yang sudah diamandemen. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung menurut pasal 24A ayat 1 yaitu:

  • Mahkamah Agung mempunyai berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Selain itu, undang-undang pasal 24A ayat 2, 3, 4, 5 mengatur tentang Hakim Agung dan seluruh jajaran Mahkamah Agung. Bunyi dari undang-undang tersebut antara lain:

  1. Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.
  2. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagi hakim agung oleh Presiden.
  3. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
  4. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Secara singkat, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Agung juga melaksanakan 5 fungsi berikut:

  1. Fungsi peradilan
  2. Fungsi pengawasan
  3. Fungsi pengaturan
  4. Fungsi memberi nasihat
  5. Fungsi administrasi
  6. Mahkamah Konstitusi

Lembaga ini terbentuk atas dasar pemikiran bahwa konstitusi harus bersifat netral dan murni. Oleh bebab itu, Mahkamah Konstitusi difungsikan untuk menjaga kemurnian konstitusi dari oknum yang menunggangi kepentingan tertentu. Adapun tugas dan wewenang mahkamah konstitusi diatur dalam undang-undang pasal 24C ayat 1 sampai 6.

  1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  2. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.
  3. Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Tiga hakim diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga oleh Dewan perwakilan Rakyat, dan tiga lainnya diajukan oleh presiden.
  4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
  5. Selain itu, pasal 24C ayat 5 dan 6 juga mengatur tentang jabatan Hakim Konstitusi.

Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan komponen tugas dari lembaga yudikatif yang bersifat independen. Lembaga tersebut dibentuk setelah empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Komisi Yudisial bertujuan untuk memasukkan unsur masyarakat dalam proses pengangkatan, penilaian kerja, dan pemberhentian hakim. Hal ini untuk menjaga kenetralan dalam menjalankan tugas Komisi Yudisial yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Adapun tugas dan wewenang Komisi Yudisial tercantum dalam pasal 24B Undang-undang dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi:

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Selain itu, Pasal 24B juga mengatur tentang keanggotaan Komisi Yudisial pada ayat 2, 3, dan 4 dengan rumusan sebagai berikut:

  1. Anggota Komisi Yudisial harus berpengetahuan dan berpengalaman di bidang hukum dengan integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
  2. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
  3. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
  4. Dengan demikian, pihak-pihak yang berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial adalah antara lain:
  • Hakim agung dan Mahkamah Agung
  • Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan ( pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara)
  • Hakim Mahkamah Konstitusi

Amandemen

Dalam perannya lembaga yudikatif memiliki hak progretif untuk menolak dan menerima penghapusan atau perbaikan Undang-Udang Dasar. Dengan hak yang bersifat final inilah setiap pengertian amandemen yang diusulkan secara langsung akan di uji kelayakannya melalui dewan yudikatif.

 

Baca Juga :  Pengertian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Dan Tujuannya
Baca Juga :  √ Pengertian Sanksi Hukum (Pidana, Perdata & Administrasi) Serta Macamnya

Demikian Penjelasan Tentang Tugas & Wewenang Lembaga Yudikatif Serta Fungsinya Semoga Bermanfaat Bagi Semua Pembaca GuruPendidikan.Com