√ Pancasila Sebagai Etika Politik Dalam Berbangsa Dan Bernegara

Diposting pada

√ Pancasila Sebagai Etika Politik Dalam Berbangsa Dan Bernegara

Pancasila mempunyai kedudukan dan peran utama sebagai dasar filsafat negara. Dengan kedudukannya seperti, Pancasila mendasari dan menjiwai semua proses penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang serta menjadi rujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memberikan suatu arah dan kriteria yang jelas mengenai layak atau tidaknya suatu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

            Kehidupan politik Indonesia selalu didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan landasan dan tujuan kehidupan politik  bangsa kita. Berkaitan dengan hal tersebut, proses pembangunan politik yang sedang berlangsung di negara kita sekarang ini harus diarahkan pada proses imlementasi sistem politik demokrasi Pancasila yang handal, yaitu sistem politik yang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kualitas kemandirian yang tinggi yang memungkinkan untuk membangun atau mengembangkan dirinya secara terus-menerus.

 

Oleh karenanya secara langsung Pancasila telah dijadikan etika politik seluruh komponen bangsa dan negara Indonesia.

 

Pengertian Etika Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

  • Ilmu tentang yang baik dan yang buruk dan tentang kewajiban moral
  • Kumpulan azas atau nilai-nilai yang berkenan dengan akhlak
  • Nilai-nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat.

 

 

Pengertian Etika Menurut Para Ahli (Suseno, 1987).

  • Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-aaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahasas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral terntentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.

 

Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai kehidupan manusia (Suseno, 1987). Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap diri sendir dan etika sosial merupakan kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.

 


Pengertian Politik

Pengertian politik berasal dari kata Politics yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses tujuan penentuan-penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang dipilih.

 

Untuk pelaksanaan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau distributions dari sumber-sumber yang ada.  Untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu diperlukan suartu kekuasaan, dan kewenangan yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.

 

Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi, dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan. Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka (statement of intents) yang tidak akan pernah terwujud. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (privat goals). Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai pplitik, lembaga masyarakat maupun perseorangan.


Apa yang dimaksud dengan pancasila sebagai etika politik?

Pengertian Etika Politik

Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik dan buruknya. Filsafat politik adalah seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibela dan di perjuangkan oleh para penganutnya, seperti komunisme, fascisme, demokrasi. Filsafat tersebut erat dengan nama-nama pendahulu-pendahulunya seperti komunisme oleh Karl marx/fascisme oleh Mussolini dan demokrasi oleh Thomas Jefferson.

Kiranya tidak mencampuradukkan filsafat politik dengan sistem ekonomi yang tumbuh bersama antara keduanya, demokrasi adalah filsafat politik sedangkan kapitalisme adalah sistem ekonomi, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang di dalamnya terdapat kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, dan perangsang bagi hasil kerja selanjutnya terletak pada kauntungan yang di peroleh si pengusaha.

 

Komunisme sebagai suatu filsafat perlu di bedakan dengan komunisme sebagai suatu sistem ekonomi, yang tepatnya sosialisme, komunisme adalah suatu filsafat  politik yang di barengi sistem ekonomi sosialiame. Sebagai suatu sistem ekonomi, komunisme  menolak kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi dan meletakan perangsang bagi hasil kerja selanjutnya semata-mata pada kesejahteraan yang semakin meningkat bagi semua orang, keuntungan sebagai suatu motifnya perlu di tolak bila mana hanya berarti keuntungan pribadi, yang berarti pemupukan kekayaan oleh orang seorang bagi dirinya sendiri semata-mata.

 

Fascisme sebagai suatu filsafat perlu di bedakan dengan sistem ekonomi korporasi. Sistem ekonomi korporasi adalah suatu bentuk kapitalisme dimana Negara mengatur segala pekerjaan menggantikan serikat buruh dan serikat majikan yang saling bertentangan. Sistem ekonomi korporasi diawasi secara ketat oleh dewan fascis tertinggi. Singkatnya Negara korporasi adalah suatu kapitalisme dengan bentuk pemerintahan diktator.

Jadi etika politik adalah suatu cabang dari filsafat politik. Oleh karena itu baik buruknya perbuatan atau perilaku politik yang dinilai dalam rangka etika politik, penilaian berdasarkan filsafat politik.

 

Pancasila Sebagai Etika Politik Dalam Berbangsa Dan Bernegara

Pancasila Dalam Etika Politik

Etika merupakan kelompok filsafat praktis yang membahas tentang mengapa dan bagaimana kiga mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus besikap dan berganggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Defisnisi politik berasal dari kata “Politics”, yang mempunyai macam-macam makna kegiatan pada suatu sistem politik atau negara yang memakai proses penentuan tujuan-tujuan.

Etika politik ialah salah satu cabang dari filsafat politik yang membahas prilaku atau perbuatan politik untuk dinilai segi baik / buruknya. Filsafat politik merupakan seperangkat keuakinan masyarakat, berbangsa, serta bernegara yang dibela dan dijunjung oleh penganutnya, seperti demokrasi dan komunisme.

 

Pada dasarnya etika politik tidak bisa dipisahkan dari sabjeknya sebagai pelaku etika yakni manusia. Oleh sebab itu, etika berhubungan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai sabjek etika.

 

Maka keawajiban moral dibedakan dengan pengertian kerwajiban-kewajiban lain, sebab yang dimaksud ialah kewajiban manusia sebagai manusia, walaupun pada dasarnya hubungan dengan masyarakat, bangsa ataupun negara etika politik tetap meletakan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki adab dan budaya berdasarkan suatu kenyataan banhwa masyarakat, bangsa, ataupun negara dapat berkembang ke arah yang tidak naik dalam arti moral.

Tujuan etika politik ialah untuk mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik itu secara bersama-sama ataupun untuk orang lain, untuk membangun institusi-institusi yang adil. Etika politik membantu dalam mengatasi korelasi antara tindakan individu, tindakan koleksi, serta struktur politik yang sudah ada.

Penekanan adanya kerelasi ini untuk menghindarkan pemahaman ertika politik yang diredusir hanya menjadi sekedar etika individual perilaku individu dalam bernegara. Nilai-nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik. Dalam pelaksanaan dan peneyelenggaraannya, Negara menentut agar etika politik dalam berkuasa dapat menjalankan yang sesuai dengan:

  1. Asas legalitas ( legitimasi hukum).
  2. Di sahkan dan dijalankan secara demokratis ( legitimasi demokratis)
  3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip moral / tidak bertentangan dengannya (legitimasi moral).

  • Nilai-nilai Etika dalam Pancasila

Etika membantu manusia menunjukkan nilai-nilai untuk membulatkan hati dalam mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan dan mengapa perlu dilakukan. Pancasila adalah etika bagi bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan berikut ini:

  1. Tatanan bermasyarakat, nilai-nilai dasarnya seperti tidak boleh ada eksploitasi sesame manusia, berperikemanusiaan dan berkeadilan sosisal.
  2. Tatanan bernegara, dengan nilai dasar merdeka, berdaulat,bersatu, adil dan makmur.
  3. Tatanan kerjasama antar negara atau tatanan luar negeri, dengan nilai tertib dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  4. Tatanan pemerintah daerah, dengan nilai permusyawaratan mengakui asal usul keistimewaan daerah.
  5. Tatana hidup beragama, kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing
  6. Tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara
  7. Tatanan pendidikan,mencerdaskan kehidupan bangsa
  8. Tatanan berserikat,berkumpul dan menyatakan pendapat
  9. Tatanan hokum dan keikutsertaan dalam pemerintahan
  10. Tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat

Pancasila Sebagai Sistem Etika

Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan. Dalam hubungannya dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan suatu pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika.

Pancasila sebagai sistem filsafat pada dasarnya merupakan sebuah nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lain. Disamping itu, pemikiran yang bersifat kritis, rasional, mendasar, sistematis, dan komprehensif. Oleh sebab itu, pemikiran filsafat adalah nilai-nilai masyarakat, bangsa dan negara maka diwujudkan pada norma-norma yang menjadi pedoman. Hal tersebut meliputi:

  • Norma Moral

Yang berhubungan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang baik maupun buruk, sopan maupun tidak sopan, susila atau tidak susila.

  • Norma Hukum

Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu dalam pengertian ini peratran hukum. Dalam pengertian itulah Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum.


  • Etika dalam Kehidupan Kenegaraan dan Hukum

Manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari manusia lain, manusia perlu hidup berkelompok (zoon politicon), dalam kehidupan berkelompok tersebut manusia mengikatkan dirinya apada suatu organisasi yaitu negara. Berorganisai merupakan kerja sama berdasarkan suatu pembagian kerja yang tetap, untuk mengatur kehidupan masyarakat bernegara, etika menjadi kesepakatan hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara,

Bangsa Indonesia memilih bentuk negara Republik, yang dimana mengutamakan kepentingan umum, Untuk mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam menentukan gerak kenegaraan akan muncul pemerintahan.

 

Pada umumnya, kegiatan kenegaraan kaitannya dengan hasil perjanjian masyarakat (Hukum), orang beranggapan bahwa kegiatan kenegaraan meliputi : (1) Membentuk hokum atau kewenangan legislative, (2) Menerapkan hokum atau kewenangan legislative dan (3) Menegakkan hokum atau kewenangan yudikatif. Oleh karena itu, analisis kenegaraaan tidak dapat dipisahkan dari analisis tata hokum.

Sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara maka pada umumnya konstitusi memuat :

  1. Hal-hal yang dianggap fundamental dalam berorganisasi, seperti kepala negara dan warga negara
  2. Hal-hal yang dianggap penting dalam hidup berkelompok oleh suatu bangsa,missal soal pekerjaan yang layak dan soal pendidikan
  3. Hal-hal yang dicita-citakan.

Etika dalam kehidupan kenegaraan dan hukum tidak lepas dari analisis fungsi-fungsi kenegaraan, sistem kenegaraan, hak dan kewajiban warga negara dan ppenduduk yang kesemuanya di atur dalam etika kenegaraan dan etika tata hokum sebuah negara.


  • Evaluasi Kritis Penerapan Etika dalam Kehidupan Bernegara

Dalam kaitannya dengan nilai dan norma, terdapat dua macam etika yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidupnya, Etika deskriptif berbicara mengenai kenyataan penghayatan nilai, tanpa menilai, dalam suatu masyarakat, tentang sikap orang dalam menghadapi hidup dan tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan manusia bertindak secara etis.

 

Etika normatif ialah etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki/dijalankan oleh manusia, dan tindakan apa yang seharusnya di ambil. Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia serta member penilaian dan himbuan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma.

Dengan etika deskristif, manusia disodori fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang sikap dan perilaku yang akan di ambil dan dengan etika normative manusia diberi norma sebagai alat penilai atau dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Kaitan dengan penerapan etika dalam kehidupan kenegaraan, kajiannya tidak lepas dari sedikitnya empat kelompok masalah kenegaraan, yaitu tata organisasi, tata  jabatan, tata hukum dan tata nilai yang dicita-citakan oleh negara.

 

Tata organisasi suatu negara dapat dilihat dari bentuk negara dan bentuk pemrintahan, bentuk negara merupakan penjelmaan dari pada organisasi negara secara nyata di masyarakat. Tata jabatan muncul karena adanya anggapan bahwa di dalam organisasi negara , yang tetap adala jabatannya sedangkan perilakunya dapat berubah-ubah.

 

Tata hokum terkait dengan kehidupan ketatanegaraan karena negara adalah status hokum suaty legal society hasil perjanjian masyarakat, analisis tata hokum akan meliputi hukum dasar, fungsi-fungsi kenegaraan, hak dan kewajiban warga negara dan yang lainnya. Tata nilai berkaitan dengan hal-hal yang ideal atau yang dicita-citakan.


Fungsi Pancasila Sebagai Etika Politik

  • Fungsi etika bagi kehidupan kenegaraan adalah alat untuk mengatur tertib hidup kenegaraan, memberikan pedoman yang merupakan batas gerak hak dan wewenang kenegaraan, menampakkan kesadaran kemanusiaan dalam bermasyarakat dan bernegara, mempelajari dan menjadikan objek tingkah laku manusia dalam hidup kenegaraan, member landasan fleksibilitas bergerak yang bersumber dari pengalaman.

 

  • Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentative. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah idiologis dapat dijalankan secara obyektif.

Upaya untuk ber-Etika Politik Pancasila

 

Sudah jelas bahwa untuk ber-etika Politik Pancasila, pemahaman istilah “politik” harus dari seginya yang ilmiah, bukan dari seginya yang non-ilmiah. Jadi “politik” di sini harus diartikan dalam konteks filsafat politik Pancasila, yaitu seperangkat keyakinan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, dalam hal ini manusia manusia Pancasila yang sedang berusaha dan berjuang menyelenggarakan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka upaya untuk ber-Etika Politik Pancasila, dua hal yang harus dipenuhi, yaitu:

  • Sikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasrat ilmiah, dan suasana ilmiah
  • Pemahaman isi tulisan-tulisan ilmiah mengenai Pancasila, baik sebagai filsafat maupun sebagai ilmu khusus

 

Karena pemahaman istilah “politik” untuk ber-Etika Pancasila harus dari seginya yang ilmiah, bukan yang non-ilmiah, maka untuk dapat memiliki kemampuan ber-Etika politik Pancasila orang dituntut memiliki sikap ilmiah, kejujuran ilmiah, hasrat ilmiah dan mampu menjaga dan menyelenggarakan suasana ilmiah. Sikap ilmiah meliputi:

  1. Mengosongkan diri sendiri, yakni membebaskan diri dari segala prasangka, baik atau pun buruk
  2. Mengobjektifkan diri sendiri, adalah bersikap seperti apa adanya, mengatakan sesuatu yang baik bukan karena cinta atau simpatinya, dan mengatakan sesuatu yang buruk bukan karena benci atau tidak senangnya.

Contoh Pancasila Sebagai Etika Politik

Contoh kasusnya adalah “bagaimana berkampanye sesuai dengan etika Pancasila?”, maka jawabannya ada bermacam-macam, tetapi pada prinsipnya:

  • Berkampanyelah secara tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, misalnya jangan menggangu keamanan orang lain, jangan merugikan orang lain, hubungan dengan sesama manusia harus dijaga agar tetap baik, jangan sampai bentrok dengan masa partai lain. Langkah ini didasarkan pada sila ke-3
  • Peraturan berkampanye harus ditaati karena menaati peraturan berarti menaati diri kita semua. Langkah ini didasarkan pada sila ke-4

 

  • Pemilu dan khususnya berkampanye itu tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan dan kemakmuran hidup kita bersama, usahakan jangan sampai menghambat usaha-usaha menuju kemakmuran bersama. Langkah ini didasarkan pada sila ke-5

 

  • Ketahuilah bahwa semua perbuatan tidak baik yang berdalihkan Pemilu atau berkampanye selalu tidak lepas dari pengamatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Langkah ini didasarkan pada sila ke-1

 

Inti masalah politik tidak hanya terbatas pada masalah kekuasaan. Tetapi politik adalah masalah seperangkat keyakinan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, yaitu manusia-manusia Pancasila yang sedang berusaha dan berjuang untuk menyelenggarakan suatu kehidupan bermasyarakat, berbagsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila.

 

Itu tadi adalah pengertian “politik” yang ilmiah. Di samping itu ada pengertian “politik” yang non-ilmiah, yang prinsip perjuangannya adalah demi kemenangan dalam kekuasaan, masalah nilai kemanusiaan tidaklah penting, kalau perlu “tujuan menghalalkan cara”. Nilai-nilai Pancasila juga tidak selalu dianut, kalau perlu berbuat dan bertindak yang bertentangan dengan Pancasila, bahkan mungkin pula tersembunyi keinginan/ kehendak untuk mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain.

 

Jelas ini tidak lah ilmiah, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pancasila. Sejarah telah menunjukkan bahwa perilaku atau perbuatan politik yang demikian ini tidak akan dan tidak mungkin mendatangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilihat dari segi “politik” dalam pengertiannya yang ilmiah ini betapa banyak politisi kita yang nampaknya “bermasalah”.

 

Kalau kita perhatikan panggung politik dunia, keakhiran kekuasaan Presiden Sadam Husein yang bisa dinilai tragis dengan berbagai nestapa dibaliknya itu pasti bukan cita-cita Sadam Husein sendiri. Demikian pula keakhiran presiden Soekarno dan presiden Suharto yang bisa dinilai “tidak nyaman” dengan berbagai masalah di baliknya itu pasti juga bukan cita-cita beliau.

 

Semua ini menunjukkan bahwa merealisasikan filsafat Politik secara benar yang dibuktikan dengan tetap berpegang pada etika politik dalam pengertiannya yang ilmiah itu sungguh tidak mudah, dan oleh karenanya harus selalu diupayakan. Kalau tidak diupayakan dengan sungguh-sungguh, maka hambatan, kesukaran, dan godaan-godaan akan selalu membelokkan para politisi dan orang pada umumnya untuk menjalankan “politik” dalam pengertiannya yang tidak ilmiah, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Filsafat Politik Pancasila.


Makna Nilai-Nilai Pancasila Dalam Etika Berpolitik

Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan Negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya. Karena jika dilihat satu persatu dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak bisa ditukar balikan letak dan susunannya. Untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam kelima sila Pancasila.

  • Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, sang pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal, tidak ada sekutu dalam zat-Nya, sifat-Nya dan perbuatan-Nya. Atas keyakinan demikianlah, maka Negara Indonesia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadat dan beragama. Bagi semua warga tanpa kecuali tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2.

  • Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila.

 

Hakikatnya terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan …”. Selanjutnya dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945.

  • Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang berabeka ragam menjadi satu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, social budaya, dan hankam. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia …”. Selanjutnya lihat batang tubuh UUD 1945.

 

  • Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyarawatan/Perwakilan

Kata rakyat yang menjadi dasar Kerakyatan, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Sila ini bermaksud bahwa Indonesia menganut system demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan.

 

Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu, “… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat …”. Selanjutnya lihat dalam pokok pasal-pasal UUD 1945.

 

  • Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat berarti semua warga Negara Indonesia baik yang tinggal didalam negeri maupun yang di luar negeri. Hakikat keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dinyatakan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945, yaitu “Dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia … Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

 

Selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila yang telah dijabarkan diatas.

Yang mana dalam berpolitik harus bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyarawatan/Perwakilan dan dengan penuh keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia tampa pandang bulu.

 

Nilai-nilai Pancasila tersebut mutlak harus dimiliki oleh setiap penguasa yang berkuasa mengatur pemerintahan, agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan seperti yang sering terjadi dewasa ini. Seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyuapan, pembunuhan, terorisme, dan penyalahgunaan narkotika sampai perselingkuhan dikalangan elit politik yang menjadi momok masyarakat.


Lima Prinsip Dasar Etika Politik Pancasila

Pancasila sebagai etika politik maka mempunyai lima prinsip itu berikut ini disusun menurut pengelompokan Pancasila, karena Pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar etika politik modern.

  1. Pluralisme

Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralisme  mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang.

  1. Hak Asasi Manusia

Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusian yang adil dan beradab. Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Karena itu, hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual dalam pengertian sebagai berikut.

  • Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian Negara, masyarakat, melainkan karena pemberian Sang Pencipta .
  • Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari, diambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi, dan seblaiknya diancam oleh Negara modern.

 

       3. Solidaritas Bangsa

Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain.

 

Sosialitas manusia berkembang secara melingkar yaitu keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia.  Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing.

 

  1. Demokrasi

Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi demokrasi memerlukan sebuah system penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik.

Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar yaitu :

  1. Pengakuan dan jaminan terhadap HAM; perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas.
  2. Kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap hukum (Negara hukum demokratis). Maka kepastian hukum merupakan unsur harkiki dalam demokrasi (karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang).

 

  1. Keadilan Sosial

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan ide-ide, ideologi-ideologi, agama-agama tertentu, keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme.

 

Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan-ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku dan budaya.

 

Untuk itu tantangan etika politik paling serius di Indonesia sekarang adalah:

  1. Kemiskinan, ketidakpedulian dan kekerasan sosial.
  2. Ekstremisme ideologis yang anti pluralism, pertama-tama ekstremisme agama dimana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat.
  3. Korupsi

 


Kesimpulan Pancasila Sebagai Etika Politik

 

Etika Politik Pancasila adalah cabang dari filsafat politik Pancasila yang menilai baik dan buruknya perbuatan atau perilaku politik berdasarkan Filsafat Politik Pancasila. Peran etika politik Pancasila sangat dibutuhkan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran etika politik di Indonesia, karena etika politik pancasila mampu mendeteksi adanya gejala- gejala awal dari pelanggaran terhadap filsafat politik pancasila.

 

Merealisasikan filsafat Politik secara benar yang dibuktikan dengan tetap berpegang pada etika politik dalam pengertiannya yang ilmiah itu sungguh tidak mudah, dan oleh karenanya harus selalu diupayakan.


DAFTAR PUSTAKA
Kaelan Ms.( 2004). Pendidikan Pancasila. Jakarta: Paradigma offset.
Acmat (2007). Pendidikan Kewarganegaraan. Jogyakarta: Paradigma.
Http:/Plityz. Blogs pot. Com/2010/Pancasila – Sebagai – Etika – Politik.html Diakses tanggal 22 maret 2012.
Http:/ www.scribd com/doc/2433447/Pancasila Sebagai Etika Poltik. HtmlDiakses tanggal 22 maret2012.
Http:/Khairunnisa Zhet. Blog Spot. Com/2011/06/ Pancasila Sebagai Etika       Poltik.html .Diakses tanggal 22 maret 2012
Wreksosuharjo, Sunarjo. 2005. Pancasila. Surakarta: UNS Press
Suseno, Franz Magnis. 2007. Etika Politik; Sebuah Keharusan. Yogyakarta: Makalah Kuliah Umum Prof. Frans Magnis Suseno

 

Baca Juga :  √ Pancasila Sebagai Etika Politik Dalam Berbangsa Dan Bernegara
”]

Baca Juga :  √ Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara [ TERLENGKAP ]
Baca Juga :  Sejarah Perumusan Pancasila Berdasarkan UUD 1945 Terlengkap
Baca Juga :  5 Pengertian Etika Menurut Para Ahli

 


Demikian Penjelasan Tentang √ Pancasila Sebagai Etika Politik Dalam Berbangsa Dan Bernegara Semoga Bermanfaat Bagi Semua Pembaca GuruPendidikan.Com



√ Pancasila Sebagai Etika Politik Dalam Berbangsa Dan Bernegara
Pancasila Sebagai Etika Politik Dalam Berbangsa Dan Bernegara

Article Title: √ Pancasila Sebagai Etika Politik Dalam Berbangsa Dan Bernegara

Short Description: √ Pancasila Sebagai Etika Politik Dalam Berbangsa Dan Bernegara - Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan

Author: GuruPendidikan

Publisher - Orgnization: GuruPendidikan.Com

Publisher Logo: gurupendidikan

  • Rating On Google :
5