Politik etis merupakan kebijakan baru yang diperjuangakan oleh golongan liberal dan sosiol demokrat yang menginginkan adanya suatau keadilan yang di peruntukan bagi Hindia-Belanda yang telah begitu banyak membantu dan meningkatkan defisa dan kemakmuran bagi pemerintahan Belanda. Awal politik etis di mulai ketika Ratu Wilhemina I diangkat sebagai ratu baru di Negeri Belanda pada tahun 1898, di mana dalam pernyataannya ia mengungkapkan bahwa pemerintahan Belanda berhutang moril kepada Hindia-Belanda dan akan segera dilakukan policy mengenai kesejahteraan di Hindia-Belanda, yang kemudian di buat tim penelitian untuk keadaan di Hindia-Belanda.

Namun disisi lain juga terdapat niat niat yang tersembunyi didalam pelaksanaan politik etis tersebut. Untuk itu tujuan dibuatnya makalah ini yaitu untuk menjelaskan dan memaparkan dampak dampak yang timbul dari politik etis baik dampak positif maupun dampak negatif yang dialami oleh bangsa Indonesia.

Pengertian Politik Etis

Daftar Baca Cepat tampilkan

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa yang menyengsarakan pribumi, atau dalam kata lain, politik etis merupakan sikap hutang budi dari pihak Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. (Nathan Cross, 2016)

Politik etis lahir karena penderitaan rakyat Indonesia yang dipekerjakan terus menerus tanpa adanya imbalan-imbalan atau bayaran. Selain itu, pihak Belanda juga meraut keuntungan di tanah Indonesia dengan mengeksploatasi kekayaan alamnya dengan memperkerjakan rakyat pribumi. Oleh karena itu, lama kelamaan para simpatisan mendukung rakyat indonesia untuk disejahterakan juga, sebagai pekerja dan ditambah dengan dukungan dari orang-orang belanda sehingga menambah para simpatisan yang peduli. (Artikelsianan.com, 2014).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik etis adalah politik balas budi yang diberikan oleh pihak Belanda untuk kesejahteraan rakyat pribumi, karena rakyat pribumi diperlakukan tidak adil oleh para penjajah Belanda. Kemudian pada saat itu lahirlah wacana dari belanda yang mengemukakan tentang Politik Etis.

Sejarah Politik Etis

Sistem tanam paksa yang dijalankan oleh pemerintah kolonial dengan kekerasan untuk mengejar keuntungan yang berlimpah, ternyata tidak diterima baik oleh semua orang Belanda. Penderitaan rakyat yang tiada taranya karena pengorbanan tenaga, waktu, milik, bahkan martabatnya, untuk kepentingan penjajah asing, telah menggugah hati nurani sekelompok orang Belanda. Mereka melancarkan kritik terhadap eksploitasi rakyat Indonesia yang berlebih-lebihàn itu.

Eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia yang dilakukan dengan sistim ekonomi liberal, ternyata tidak mengubah nasib rakyat. Perusahaan-perusahaan raksasa asing yang diperkenankan masuk dari Inggris, Amerika, Belgia. Cina, Jepang dan perusahaan-perusahaan Belanda sendiri sama-sama mengejar keuntungan yang tanpa batas tanpa memperhatikan kesejahteraan penduduk yang memberi keuntungan Ratusan juta gulden mengalir ke kantong kapitalis. Politik eksploitasi itu juga menimbulkan kritik dari beberapa partai di Negeri Belanda, tetapi karena mereka sendiri terlibat dalam sistem itu maka kritik itu maknanya menjadi kabur.

Ekspansi yang dilakukan Belanda ke daerah-daerah yang belum dikuasainva menjelang akhir abad ke-19, tidak terlepas dari perkermbangan kapitalisme itu. Dengan pesatnya perkembangan kapitalisme pada awal abad 20, seperti produksi gula yang naiknya berlipat dua antara tahun 1904 dan 1914, hasil produksi dan pembukaan daerah luar Jawa (perkebunan dan tambang) dari 74 menjadi 305 juta gulden, maka pertahanan daerah jajahan makin diperkuat.

Pemerintah kolonial dengan birokrasinya menjaga kepentingan-kepentingan modal sebaik-baiknya. Akibatnya ialah bahwa tekanan terhadap rakyat semakin kuat, dan pembelaan haknya terhadap keganasan kapitalisme modern semakin lemah dan kemerosotan kesejahteraan hidup semakin pesat. Rakyat semakin kehilangan hak-miliknya yang utama, yaitu tanah, bahkan industri rakyat pun mulai terdesak ke belakang. Karena penderitan ini, lama kelamaan timbullah golongan buruh yang berkerja pada perkebunan pabrik dan tambang. Untuk menunjang pesatnya kemajuan kapitalisme itu menciptakan sarana-sarana bantu seperti pembuatan jalan raya, jalan kereta api, bandar dan sarana-sarana telekomunikasi.

Baca Juga : Pancasila Sebagai Etika Politik

Munculnya Politik Etis

Pada awal abad X terjadi perkembangan baru dalam pelaksanaan politik colonial Belanda di Indonesia. Garis politik baru itu berbeda dengan watak politik penghasian yang dilakukan sebelumnya. Politik ini berpedoman pada usaha peningkatan kemajuan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, disebut ethische politik yang artinya politik dengan haluan utama, yang banyak dipengaruhi oleh Van Deventer. Dalam tulisannya yang berjudul Een eereschuld yang artinya kewajiban suci atau hutang budi. Ide tulisan ini itu didasari oleh pandangannya terhadap politik penghisapan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, tetapi pemerintah colonial telah melalaikan kewajibannya.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah Belanda mengubah watak politiknya terhadap Hindia Beanda agar lebih memperhatikan kemajuan rakyat jajahan. Kelalaiannya selama ini harus ditebus dengan jasa baik kepada rakyat berupa irigasi, edukasi, dan emigrasi. Haluan politik ini kemudian dikenal dengan sebutan “politik balas budi” atau “politik etis” (Cahyo Budi Utomo, 1995:13).

Karena hal tersebut, maka tumbuhnya kesadaran perikemanusiaan dalam hubungan kolonial, yang melahirkan keinginan untuk memperhatikan nasib rakyat pribumi menjadi program semua partai politik di Negeri Belanda. Politik ini kemudian didukung oleh Politik Asosiasi yang memandang perlunya kerjasama yang erat antara golongan Eropa dan rakyat pribumi untuk kemajuan tanah jajahan. Sudah tentu kemajuan yang dimaksud itu adalah dalam rangka sistem kolonial. Akhirnya sikap paternal (membapaki) dalam politik Kolonial mulai tampak dalam pidato takhta Ratu Belanda pada tahun 1901, di mana dinyatakan bahwa

“Negeri belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari penduduk Hindia”.

Politik etis mulai dilaksanakan dengan pemberian bantuan sebesar 40 juta gulden. Begitulah selama periode antara tahun 1900-1914 pemerintah kolonial mulai memperhatikan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan emansipasi dan kemerdekaan. Dicarilah bentuk pemerintahan kolonial yang merupakan suatu sistem dimana Barat dan Timur dapat hidup berdampingan dan memberi kemungkinan untuk mempersatukan kedua unsur dalam suatu kesatuan politik. Juga terlihat selama periode tahun 1900-1925 banyak kemajuan serta perubahan. Bangunan-bangunan besar didirikan, kesemuanya merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak dapat dielakkan atau harus dipenuhi pemerintah belanda dalam membalas budi bangsa Indonesia seperti :

Desentralisasi
Perubahan-Perubahan pemerintahan
Perbaikan Kesehatan rakyat,emigrasi ( transmigrasi )
Perbaikan pertanian dan peternakan
Pembangunan irigasi dan lalu lintas.

Perkembangan Politik Etis

Dewasa ini perlu diketahui bahwa awal mula sebelum dilaksanakannya system politik etis di Indonesia,kondisi dan keadaan ekonomi serta sosial masyarakat Indonesia masih sangat buruk dan jauh dari kata sejahtera, khususnya untuk pendidikan pribumi yang bukan dari golongan kaum bangsawan.

Dalam hal ini kondisi pendidikan bukan menjadi baik namun malah sebaliknya, kondisi pendidikan semakin memburuk dan kebutuhan akan pendidikan bagi kalangan masyarakat pribumi semakin berkurang. Dilihat dari aspek ekonomi, tanah-tanah milik rakyat yang masih sangat luas kemudian dikuasai oleh para bangsawan/pemerintah Belanda dan penguasa tradisional, sehingga menyebabkan para pemilik tanah (rakyat) hanya menjadi penyewa dan penggarap.

Padahal jika diperhatikan tanah tersebut merupakan tanah milik mereka sendiri. Dari aspek politik,muncul permasalahan yang cukup kompleks dan berkembang saat ini,yaitu adanya sentralisasi politik yang cukup kuat sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara pemisahan kekuasaan dan keuangan yang mana dalam hal ini adalah antara pemerintah Belanda dan pihak Pemerintah Indonesia yang berdampak pada tidak sejahteranya kondisi masyarakat Indonesia.

Kondisi seperti ini lah yang kemudian dapat menarik simpati dari golongan sosial democrat yang didalangi oleh Van Deventer. Dan kemudian ia diberikan julukan sebagai bapak pangeran etis yang mana menginginkan adanya balas budi untuk bangsa Indonesia.Seiring berjalannya waktu, kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin memburuk, meskipun sudah diterapkannya system politik etis yang mana dipelopori oleh Van Deventerr sebagai sebuah bentuk balas budi terhadap bangsa Indonesia.

Namun pada realita yang ada menunjukkan bahwa pelaksanaan system politik etis belum sepenuhnya menguntungkan pihak masyarakat Pribumi. Meskipun disisi lain masyarakat pribumi dapat merasakan sedikit perubahan yang ada setelah diterapkannya politik etis tersebut. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pribumi semakin memburuk inilah yang memicu munculnya sikap kesadaran akan nasionalisme dalam upaya melepaskan belenggu penjajahan yang ternyata dapat dilakukan melalui cara baik seperti penerapan politik etis tersebut. Terbentuknya kesadaran nasionalisme bukan hanya didorong dari adanya perkembangan politik colonial Belanda saja,namun juga karena faktor lain seperti penderitaan yang dialami oleh masyarakat pribumi.

Adanya ketidakadilan, kemiskinan, diskriminasi, pembodohan, yang terjadi di Indonesia ternyata diamati oleh negarawan – negarawan Belanda. Muncul tokoh – tokoh yang mengkritik pemerintahannya sendiri. Salah satu tokohya yang duduk di barisan uatama pengkritik adalah Van Deventer, artikelnya yang dimuat di majalah De Gids dengan judul “Een Eereschuld” (Hutang Kehormatan) bercerita bahwa kekosongan kas negara Belanda telah terpenuhi oleh bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia telah berjasa dalam membantu pemerintah Belanda dalam pemulihan resesi ekonomi. Utang Budi itu wajib dibayar dengan peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia melalui edukasi, imigrasi dan irigasi.Berbagai kritik yang dilontarkan telah menggerakkan pemerintah Belanda untuk menerapkan kebijakan Politik Etis. Politik Etis dilakukan dengan membuka sekolah – sekolah, mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Jika dikaji lebih mendalam, pengadaan sekolah itu bukan murni politik balas budi sebab keberadaan sekolah itu juga membantu Belanda untuk mendapatkan tenaga kerja yang terdidik dan murah.

Beberapa sekolah yang berkembang pada masa penjajahan Belanda :

Sekolah Rakyat (volkschool)
Sekolah Guru (kweekschool)
MULO (meer uitgebrid logee onderwijs)
AMS (algeemene middlebare school)
Sekolah Teknik (technische hogeschool)
Sekolah Dokter Jawa ( STOVIA school ta opleiding van inlandsche artsen)

Pada tahun 1903 diumumkan Undang-Undang Desentralisasi yang menciptakan dewan-dewan lokal, yang mempunyai wewenang membuat peraturan-peraturan tentang pajak dan urusan-urusan bangunan umum ( Sekarang di kelolah Oleh PUTL). Pada tahun 1905 didirikan dewan kota di Jakarta, Jatinegara dan Bogor, dan sudah tentu mayoritas anggotanya orang Belanda.

Dalam rangka desentralisasi ini, secara berangsur-angsur dibentuk provinsi dan kabupaten sebagai daerah otonom. Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut diadakanlah dinas pertanian, perikanan, kerajinan, kesehatan dan peternakan. Pada bidang pendidikan dilakukan perluasan pengajaran pada tahun 1907. Dan sehubungan dengan perluasan aktivitas pemerintah kolonial, didirikanlah departemen-departemen baru. Departemen Pertanian (1904), Departemen Perusahaan-perusahaan Negara, yang pada tahun 1911 digabungkan menjadi Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan.

Untuk meningkatkan kesehatan rakyat, dilakukan pemberantasan penyakit menular, seperti pes, kolera, malaria dan sebagainya. Untuk mengurangi penduduk pada daerah-daerah yang padat di Jawa, karena makin meluasnya daerah perkebunan dan bertambahnya penduduk, dilakukan transmigrasi. Mula-mula dan daerah Jawa Tengah ke ujung Jawa Timur untuk bekerja pada perkebunan tebu.

Transmigran ke daerah luar Jawa dikirimkan sebagai tenaga kerja ke daerah-daerah perkebunan Sumatra Utara, khususnya di Deli, sedangkan transmigran ke Lampung mempunyai tujuan untuk menetap. Namun agar usaha mereka tidak mengalami gangguan , maka terseedianya tenaga kerja harus terjamin dan tenaga kerja itu diikat dengan kontrak yang disertai ancaman hukuman. Sejak permulaan abad ini telah dilakukan perluasan pengajaran baik sekolah umum maupun kejuruan dalam berbagai tingkat. Begitupun beberapa jenis perguruan tinggi dibuka seperti :

perguruan pertanian di Bogor (1902)
perguruan tinggi hukum (1909)

Pada masa ini sekolah swasta mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Untuk meningkatkan pertanian, pemerintah membangun sistem irigasi yang luas, seperti irigasi Brantas di Jawa Timur. Namun irigasi tersebut sebenarnya hanya untuk kebutuhan perkebunan swasta di satu pihak dan di pihak lain merugikan pertanian penduduk. Untuk kepentingan petani dan rakyat kecil didirikan bank-bank kredit pertanian, bank padi, bank simpanan dan rumah-rumah gadai. Koperasi juga didirikan, tetapi kurang mendapat kemajuan. Meskipun usaha ini tidak berhasil mendorong produksi pribumi, tetapi telah berhasil mendidik rakyat mengenai penggunaan uang.

Isi Politik Etis

Pencetus politik Etis ialah Van Deventer. Isi dari politik Etis familiar dengan istilah Trilogi Van deventer atau Trias Van deventer. Pada tahun 1889Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan mencatat karangan dalam majalah De Gids yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi). Van Deventer menyatakan bahwa Belanda sudah berhutang budi untuk rakyat Indonesia. Hutang budi tersebut harus dibalikkan dengan membetulkan nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan. Isi politik etis yaitu:

Irigasi (pengairan)

Irigasi (pengairan), membina dan membetulkan pengairan-pengairan dan bendungan untuk kebutuhan pertanian. Sarana vital untuk pertanian ialah pengairan dan oleh pihak pemerintah sudah dibangun semenjak 1885. Bangunan-bangunan irigasi Berantas dan Demak seluas 96.000 bau, pada 1902 menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tanah pertanian bakal menjadi subur dan produksinya bertambah.

Emigrasi

Emigrasi yakni menyuruh penduduk guna bertransmigrasi. Dengan transmigrasi tanah-tanah di luar Jawa yang belum diubah menjadi lahan perkebunan, bakal dapat diubah untuk meningkatkan penghasilan. Selain tersebut juga untuk meminimalisir kepadatan warga Jawa. Pada 1865 jumlah warga Jawa dan Madura 14 juta. Pada 1900 telah pulang menjadi dua kali lipat. Pada mula abad ke-19 terjadi migrasi warga dari Jawa Tengah ke Jawa Timur berkaitan dengan adanya ekspansi perkebunan tebu dan tembakau, migrasi warga dari Jawa ke Sumatra Utara sebab adanya permintaan besar bakal tenaga kerja perkebunan di Sumatra Utara, khususnya ke Deli, sementara ke Lampung memiliki tujuan guna menetap. Di samping kebeberapa wilayah yang terdapat di Indonesia, warga Indonesia pun dikirim terbit negeri di antara tujuannya ialah di Suriname.

Edukasi

Edukasi yaitu memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Sarana vital untuk pertanian ialah pengairan dan oleh pihak pemerintah sudah dibangun semenjak 1885. Bangunan-bangunan irigasi Berantas dan Demak seluas 96.000 bau, pada 1902 menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tanah pertanian bakal menjadi subur dan produksinya bertambah.

Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan edukasi sangat berperan dalam pengembangan dan ekspansi dunia edukasi dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kumpulan etis yang paling berjasa dalam bidang ini ialah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925), seorang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan sekitar lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 berikut berdiri sekolah-sekolah, baik guna kaum priyayi maupun rakyat biasa yang nyaris merata di daerah-daerah. Politik Etis memunculkan kelompok cendikiawan/terpelajar yang nantinya menjadi pelopor Pergerakan Nasional Indonesia.

Tujuan Politik Etis

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pendahuluan Parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai keharusan moral dan hutang budi terhadap bangsa asli di Hindia Belanda. Kebijakan baru yang dikeluarkan Ratu Wilhelmina untuk masyarakat Hindia Belanda itu bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat.

Pada mula perumusan Kebijakan Politik Etis, terjadi pro dan kontra di kalangan intelektual, politisi dan rohaniawan (kalangan gereja) di Belanda. Sebagian anggota Parlemen Belanda membangkang tetapi ada pun yang menyokong program ini. Sebab dinilai berisi destinasi manusiawi bahkan sebagai keharusan moral terhadap rakyat.

Tokoh Politik Etis

Berikut ini adalah tokoh dari politik etis, sebagai berikut:

1. Eduard Douwes Dekker (1820-1887)

Eduard Douwes Dekker atau yang dikenal pula dengan nama pena Multatuli adalah penulis Belanda yang terkenal dengan Max Havelaar (1860), novel satirisnya yang berisi kritik atas perlakuan buruk para penjajah terhadap orang-orang pribumi di Hindia-Belanda. Ketika menerbitkan novel Max Havelaar, ia menggunakan nama samaran ‘Multatuli’. Nama ini berasal dari bahasa Latin dan berarti “‘Aku sudah menderita cukup banyak’” atau “‘Aku sudah banyak menderita’”; di sini, aku dapat berarti Eduard Douwes Dekker sendiri atau rakyat yang terjajah. Setelah buku ini terjual di seluruh Eropa, terbukalah semua kenyataan kelam di Hindia Belanda, walaupun beberapa kalangan menyebut penggambaran Dekker sebagai berlebih-lebihan. Max Havelaar bisa jadi buku yang mempengaruhi terlahirnya Politik Etis di Hindia Belanda kelak.

2. Pieter Brooshooft (1845 – 1921)

Brooshooft adalah seorang wartawan dan sastrawan, yang dikenal sebagai salah satu tokoh Politik Etis. Tahun 1887 Brooshooft mengadakan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa, lalu menuliskan laporan tentang keadaaan yang sangat menyedihkan di Hindia Belanda akibat kebijakan tanam paksa pemerintah. Dia menyampaikan laporan tadi kepada 12 tokoh politisi Belanda terkemuka, disertai lampiran setebal buku yang memaparkan fakta-fakta yang dicatat dan ditandatangani 1255 orang. Laporan itu menuntut harus dibentuk sebuah partai Hindia agar kepentingan Hindia Belanda terwakili di Parlemen.

Dilampirkan pula buku Memorie over den toestan in indie (Catatan tentang keadaan di Hindia), yang mengkritik struktur pajak dan mengecam sistem bandar. Tahun 1904 Brooshooft kembali ke Belanda dalam keadaan kecewa dan putus asa, karena merasa perjuangannya bagi keadilan terhadap pribumi tidak ada hasilnya. Tajuk Rencana yang terakhir ditulis berjudul: Pamitan Dengan Orang Sakit, dimuat pada surat kabar Semarang, De Locomotief, tanggal 31 Desember 1903.

Setelah di Belanda, Brooshooft tetap rajin menulis, antara lain sebuah naskah pentas: Arm Java (Kasihan, Pulau Jawa), pada 1906. Naskah ini dianggap memiliki benang merah dengan eksistensi dan riwayat Kartini, sebab di dalamnya ada tokoh Murtinah, puteri seorang Bupati modern yang telah maju pikirannya. Diceritakan Murtinah sering menulis dalam majalah-majalah wanita di Belanda dan mengadakan surat-menyurat dengan teman-teman di negeri itu pula.

3. Conrad Theodore van Deventer (1857-1915)

Van Deventer dikenal sebagai seorang ahli hukum Belanda dan juga tokoh Politik Etis. Pada sebuah surat tertanggal 30 April 1886 yang ditujukan untuk orang tuanya, Deventer mengemukakan perlunya sebuah tindakan yang lebih manusiawi bagi pribumi karena mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dialami Spanyol akibat salah pengelolaan tanah jajahan. Lalu pada 1899 Deventer menulis dalam majalah De Gids (Panduan), berjudul Een Eereschuld (Hutang kehormatan).

Tulisan itu berisi angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka menjadi negara yang makmur dan aman adalah hasil kolonialisasi yang datang dari daerah jajahan di Hindia Belanda (“Indonesia”), sementara Hindia Belanda saat itu miskin dan terbelakang. Jadi sudah sepantasnya jika kekayaan tersebut dikembalikan.

Ketika Deventer menjadi anggota Parlemen Belanda, ia menerima tugas dari menteri daerah jajahan Idenburg untuk menyusun sebuah laporan mengenai keadaan ekonomi rakyat pribumi di Jawa dan Madura. Dalam waktu satu tahun, Deventer berhasil menyelesaikan tugasnya (1904). Dengan terbuka Deventer mengungkapkan keadaan yang menyedihkan, kemudian dengan tegas mempersalahkan kebijakan pemerintah. Tulisan itu sangat terkenal, dan tentu saja mengundang banyak reaksi pro-kontra. Sebuah tulisan lain yang tak kalah terkenalnya adalah yang dimuat oleh De Gids juga (1908) ialah sebuah uraian tentang Hari Depan Insulinde, yang menjabarkan prinsip-prinsip etis bagi beleid pemerintah terhadap tanah jajahannya.

4. Jacques Henrij Abendanon (1852-1925)

J.H. Abendanon adalah Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda dari tahun 1900-1905. Ia datang ke Hindia-Belanda pada tahun 1900. Ia ditugaskan oleh Belanda untuk melaksanakan Politik Etis. Di bawah Abendanon, sejak tahun 1900 mulai berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Pada tahun ini sekolah Hoofdenscholen (sekolah para kepala) yang lama diubah menjadi sekolah yang direncanakan untuk menghasilkan pegawai-pegawai pemerintahan dan diberi nama baru OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren).

J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada para teman-temannya di Eropa. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht yang artinya Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak lima kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini.

5. Dr. Douwes Dekker (1879-1950)

Ernest Francois Eugene Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20, penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia-Belanda, wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama “Nusantara” sebagai nama untuk Hindia-Belanda yang merdeka. Setiabudi adalah salah satu dari “Tiga Serangkai” pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, selain dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Suwardi Suryaningrat.

Ernest Douwes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik etis ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap (blijvers) dan Tionghoa.

Hakekat Politik Etis

Suatu istilah dan konsep yang dipakai untuk mensejahterakan Bangsa jajahan adalah politik etis, istilah ini awalnya hanya sebuah kritikan-kritikan dari para kalangan liberal dan Sosial Demokrat terhadap politik kolonial yang di rasa tidak adil dan menghilangkan unsur-unsur humanistik, golongan Sosial Demokrat yang saat di wakili oleh van Kol, van Deventer dan Brooshooft adalah orang-orang yang ingin memberadabkan bangsa Indonesia.

Yang menjadi stimulus dari politik etis adalah kritikan yang di buat oleh van Deventer dalam majalah De Gies yang intinya mengkritik pemerintahan kolonial dan menyarankan agar dilakukan politik kehormatan (hutang kekayaan) atas segala kekayaan yang telah diberikan oleh bangsa Indonesia terhadap negera Belanda yang keuntungan menjadi 5 kali lipat dari hutang yang mereka anggap di buat oleh bangsa Indonesia. Yang kemudian di respon oleh Ratu Wilhemina dalam pengangkatanya sebagai Ratu baru Belanda pada tahun 1898 dan mengeluarkan pernyataan bhawa Bangsa Belanda mempunyai hutang moril dan perlu diberikan kesejahteraan bagi bangsa Indoensia.

Selain dua faktor ini juga terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan politik etis semakin genjar dilakukan yaitu perubahan politik di Belanda yaitu dengan berkuasanya kalangan liberal yang menginginkan dilakukanya sistem ekonomi bebas dan kapitalisme dan mengusahakan agar pendidikan mulai di tingkatkan di Indonesia. Adanya doktrin dari dua golongan yang berbeda semakin membuat kebijakan politik etis ini agar segera dilaksnakan yaitu :

Golongan Misionaris : 3 partai kristen yang mulai mengadakan pembagunan dalam bidang pendidikan yaitu patrai Katolik, Partai Anti-Revolusioner dan Partai Kristen yang programnya adalah kewajiban bagi Belanda untuk mengangkat derajat pribumi yang didasarkan oleh agama.
Golongan Konservatif : menjadi kewajiban kita sebagai bangsa yang lebih tinggi derajatnya untuk memberdabkan orang-orang yang terbelakang.

Itulah dua doktrin yang berkembang pada saat itu karena bagi mereka tujuan terakhir politik kolonial seharusnya ialah meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan moral penduduk pribumi, evolusi ekonomi bukan eksploitasi kolonial melainkan pertanggujawaban moral.

Politik etis itu sendiri memiliki arti politik balas jasa, politik balas budi, politik kehormatan ataupun hutang kekayaan mungkin intinya sama secara harfiah, setelah tadi dijelaskan bahwa politik etis ini di kumandangkan oleh golongan Sosial Demokrat yang didalangi oleh van Deventer yang menginginkan adanya balas budi untuk bangsa Indonesia.

Politik etis bertendensi pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat dan efisiensi. Karena pada saat diberlakukanya politik etis tahun 1900 keadaan politik, sosial dan ekonomi kacau balau, bidang ekonomi di guncang oleh berjangkitnya hama pada tanaman terutama tebu, penyakit yang berkembang kolera dan pes maka tak mengherankan Bangsa Eropa enggan datang ke Jawa karena berkembangnya penyakit menular itu, sanitasi yang begitu buruk.

Dalam bidang sosial adalah jumlah masyarakat yang melek huruf hanya 1 % dari 99 % penduduk yang ada di Indonesia dan adalah masalah, karena kekurangan tenaga kerja yang perofesional dalam berbagai bidang dan birokrasi karena para pegawai yang didatangkan dari Belanda enggan datang karena isu penyakit menular yang ada di jawa, selain itu juga masalah kepadatan penduduk yang yang menjadi masalah di Jawa dan Madura, dan ini perlu dilakukan penyelesaianya secara segera. Bidang politik masalah yang berkembang saat itu adalah sentralisasi politik yang kuat sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan dan keungan antara pemerintahan kolonial dan Bangsa Indonesia yang berdampak pada ketidaksejahteraan pribumi.

Kritik Politik Etis

Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik. Kalangan Indo, yang secara sosial adalah warga kelas dua namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi (eksklusif). Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu, sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal.

Ernest Douwes Dekker 1879-1950 (Danudirja Setiabudi) termasuk yang menentang akses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap (blijvers). (Banjoemas, 2012)

Dampak Politik Etis

Dampak positif bagi Indonesia adalah yang pertama dapat dirasakan adalah sarana dan prasarana yang telah dibuat pada zaman kolonialisme sebagai contoh jalan raya Anyer Panarukan yang dibuat pada zaman pemerintahan Daendles. Meskipun, menimbulkan banyak korban bagi bangsa Indonesia, tetapi manfaatnya masih dapat dirasakan, yaitu seperti bangunan–bangunan sebagai objek pariwisata, rel–rel kereta api, timbulnya kaum intelek. Akan tetapi, selain dampak positif juga terdapat dampak negative yang tidak kalah banyaknya. Dampak negatifnya adalah keterbelakangan mental, pendidikan, ekonomi, dan pada pembuatan jalan raya Anyer Panarukan juga menimbulkan banyak korban karena dipaksa kerja rodi.

Selain itu, dengan adanya politik etis juga memberikan dampak bagi pendidikan bangsa Indonesia, karena dengan adanya pendidikan tersebut telah memberikan kesempatan pendidikan kepada kaum pribumi. Oleh karena itu, dengan adanya pemerataan pendidikan dan pengajaran bagi pribumi maka nantinya akan dihasilkan pada cendikiawan-cendikiawan bangsa. Sejalan dengan perkembangan perusahaan swasta, daerah-daerah perkebunan baru, dan kantor-kantor pemerintah, maka tambahnya tenaga administrasi sangant diperlukan. Oleh karena itu, sejak munculnya politik etis dengan edukasinya mulai menghasilkan lulusannya maka mereka mulai diserap oleh berbagai sekttor kegiatan.

Melalui pendidikan inilah masa kebangkitan bangsa Indonesia dimulai. belanda dengan harga yang. Namun, pada perjalananya pendidikan yang diberikan kepada pribumi ini banyak disalahgunakan oleh pihak belanda, mereka mengadakan pendidikan kepada pribumi agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan serta kecakapan administrasi untuk nantinya digunakan di perusahaan murah. (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990)

Akhir Politik Etis

Politik etis yang dimulai dengan penuh semangat itu, pada awal tahun kedua dasawarsa kedua mulai kabur dan pelaksanaannya diragukan. Perkembangan social politik sejak Kebangunan Nasional dan pecahnya PD1, menimbulkan situasi politik yang melemahka tujuan seperti termaktub dalam politik etis.

Meskipun pemerintah telah dapat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang akan tetapi oleh karena Tujuan terutama sekali adalah untuk kepentingan induk dan kaum kapitalis Belanda, hasilnya tidak begitu terasa oleh rakyat. Bahkan kehidupan rakyat semakin tergantung kepada pengusaha pemilik modal sebagi penyewa tanah dan tenaganya. Tingkat kehidupan ekonomi rakyat tetap rendah. Perbedaan di bidang ekonomi, sosial dan politik antara golongan asing dengan golongan pribumi sangat besar. Bahkan diskriminasi berdasarkan warna kulit semakin tajam. Karena menguntungkan, perbedaan yang menyolok tersebut tetap dipertahankan.

Suatu kenyataan bahwa politik etis gagal. Kegagalan tersebut tampak pada tahun-tahun akhir PD1, dimana timbul kelaparan dan kemiskinan. Perbedaan antara golongan Eropa dengan pribumi sangat mencolok. Perusahaan Belanda mengalami kemajuan pesat dan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, sebaliknya usaha-usaha untuk membantu rakyat hanya dijalankan semata-mata untuk kepentingan pengusaha di daerah-daerah di tempat mereka mempunyai kebun.

Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual Indonesia yang penuh dengan kesadaran akan harga dirinya dan sebaliknya sadar akan keadaan serba terbelakang dari masyarakatnya. Timbullah dan kesadaran kaum intelektual Indonesia itu aspirasi-aspirasi untuk mencapai kemajuan yang mereka anggap menjadi haknya dan hak masyarakatnya.

Selama masa 1900-1914 terdapat suasana baik bagi politik etis dan tidak banyak dengar kritik terhadapnya. Tetapi sejak 1914 masyarakat mulai bergolak dan banyak dilancarkan kecaman-kecaman bahwa politik etis telah gagal. Karena itu, pada waktu tersebut muncul banyak perlawanan terhadap pemerintah colonial Belanda, bahkan organisasi pergerakan telah dimanfaatkan sebagai media penyalur ketidakpusaa massa. Dalam kecaman itu juga diutarakan bahwa politik paternalistis tidak memperhitungkan hasrat pada pribumi sendiri setelah ada kesadaran pada mereka.

Begitupun dengan munculnya Pergerakan Nasional, maka politik asosiasi praktis kehilangan dasar existensinya. Perkembangan selanjutnya menunjukkan kecenderungan ke arah radikalisasi baik pada pihak pribumi maupun pada pihak Eropa. Pada pihak pribumi, lebih radikalnya pihak Pergerakan Nasional disebabkan oposisi yang dilakukan ditandai oleh perbedaan ras, sedangkan kebebasan dan kemerdekaan diberi prioritas lebih tinggi dan pada kesejahteraan.

Menghadapi keadaan baru yang tumbuh di kalangan rakyat tersebut, di pihak kolonialis terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menganjurkan untuk menggantikan politik bevoogding (mengasuh selaku wali) menjadi politik ontvoogding (mendewasakan), di mana sikap keras dan mengecarn lambat-laun harus dikurangi. Golongan yang menyokong Hindianisasi Indonesianisasi menganjurkan supaya nasionalisme dihadapi dengan meluaskan lembaga-lembaga pengajaran, aparat pemerintah dalam bidang sosial dan mencega penggunaan ukuran Barat.

Dengan demikian secara langsung dikehendaki agar nasionalisme Indonesia diakui secara resmi. Pihak para penguasa, terutama Gubernur Jenderal, sangat menguatirkan perkembangan itu, oleh karena dipandang dapat mengancam kelangsungan hidup kolonialisme Belanda. Tantangan serupa juga terdapat dikalangan Belanda yang konservatif, baik pejabat pemerintah maupun pengusaha-pengusaha.

Daftar Pustaka:

Riclefs. 2007. Sejarah Indonesia Modern.Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press.
Suhartono. 1994. Sejarah Peregrakan Nasional. Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tim Penyusun. 1990. Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 7, (Politik Etis). Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka.
Utomo, Cahyo Budi. 1995. Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan hingga Kemerdekaan. Semarang: IKIP Semarag Press.

Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Cari