Pengertian Demokrasi

Diposting pada

pengertian-demokrasi

Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) “kekuasaan rakyat”, yang dibentuk dari kata δῆμος (demos) “rakyat” dan κράτος (Kratos) “kekuasaan”, merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Sengketa Internasional : Pengertian, Macam, Penyebab, Dan Penyelesain Beserta Contohnya Lengkap


Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.


Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.


Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Berikut Ini Merupakan Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli.

  • Arisoteles

    Pengertian demokrasi ialah  sebagai  suatu kebebasan, atau prinsip dari demokrasi kebebasan dikarenakan hanya lewat kebebasan  pada setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan. Aristoteles menyatakan bahwa ada dalam , setiap orang (individu) ialah sebagai warga negara itu seimbang dalam jumlah yaikni 1 dan 1 dan juga tidak dilihat dari suatu nilai dari 1 orang tersebut. Dia juga menambahkan bahwa seseorang yang hidup tanpa adanya bebas memilih cara hidupnya sama saja dengan yang disebut budak.


  • Wikipedia.id

    Pengertian demokrasi ialah bentuk pemerintahan yang  pada semua warga negaranya tersebut memiliki hak yang setara dalam mengambil suatu kebijakan yang juga dapat mempengaruhi hidup mereka.


    Berdasarkan pengertian demokrasi tersebut ialah memberikan izin secara langsung ataupun dengan melalui perwakilan dalam rancangan, pengembangan dan juga pembuatan aturan. Demokrasi tersebut harus memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan juga budaya yang memberikan kemungkinan dalam aplikasi kebebasan politik secara bebas serts setara.


  • Henry B. Mayo

    Dalam Sistem Politik Demokratis tersebut, kebijakan umum yang diambil oleh suatu pemerintahan yang ditetapkan oleh DPR di Indonesia yang diawasi dengan secara efektif oleh rakyat. Penentuan kebijakan tersebut  juga harus menjunjung tinggi suatu kebebasan berpolitik.


  • Kranemburg

    Kraneburg mengartikan demokrasi tersbut sesuai dengan arti dasarnya yakni cara memerintah rakyat.


  • Koentjoro Poerbopranoto

    Dia menggemukakan bahwa demokrasi ialah sebuah sistem dimana rakyat ikut berpartisipasi secara aktif didalam suatu pemerintahan negara.


  • Harris Soche

    Demokrasi ialah  pemerintahan yang didalam kekuasaanya melekat pada rakyat ataupun demokrasi ialah  pemerintahan rakyat.


  • Abraham Lincoln

    Mantan presiden Amerika tersebut berpendapat  ialah bahwa demokrasi ialah pemerintah dari, oleh, dan juga untuk rakyat.


  • Charles Costello

    Pengertian demokrasi ialah sistem sosial dan juga politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan juga kebiasaan untuk dapat melindungi hak-hak perorangan pada warga negara.


  • Sidney Hook

    Pengertian Demokrasi ialah bentuk dari pemerintahan yang mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak didasarkan pada suatu kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa tersebut.


  • Samuel Huntington

    Demokrasi tersebut ada apabila  para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat didalam sebuah sistem dipilih dengan melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan juga berkala serta di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk dapat memperoleh suara dan juga  hampir seluruh penduduk dewasa dapat  untuk memberikan suara.


  • Prof. Mr. Muhammad Yamin

    Demokrasi ialah  dasar pembentukan pemerintahan dan juga masyarakat yang di dalamnya kekuasaan memerintah ataupun mengatur dipegang secara sah, melainkan oleh karena segala anggota masyarakat.


  • Maurice Duverger

    Arti demokrasi ialah “termasuk cara pemerintahan yang mana golongan yang memerintah dan juga yang diperintah, ialah sama dan juga tidak terpisah -pisahkan.


    Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Hubungan Internasional : Pengertian, Tujuan, Asas, Dan Pola Beserta Sarananya Secara Lengkap


Sejarah Demokrasi

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM diMesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat.


Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Yunani kala itu terdiri dari 1,500 negara kota (poleis) yang kecil dan independen.


Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi. Diantaranya terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru masa itu yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorangpenyair dan negarawan.


Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena.


Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun dari sekitar 150,000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat mereka.


Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada 510 SM hingga 27 SM. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan dimana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di Majelis.


Bentuk – bentuk Demokrasi

 Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.

  • Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.


Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya.


Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.


  • Demokrasi Perwakilan

Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.


Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Organisasi Internasional : Pengertian, Macam, Dan Tujuan Beserta Contohnya Secara Lengkap


Fungsi Demokrasi

  • Sistem politik yang memberikan kekuatan didalam memilih pemimpin rakyat dan juga pemerintahan secara bebas dan juga adil dalam pemilihan umum.
  • Memberikan individu ialh sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi didalam politik dan sebagai warga.
  • Memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara
  • Menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu

Prinsip – prinsip Demokrasi

Rakyat dapat secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan “soko guru demokrasi”. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:


  1. Kedaulatan rakyat;
  2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
  3. Kekuasaan mayoritas;
  4. Hak-hak minoritas;
  5. Jaminan hak asasi manusia;
  6. Pemilihan yang bebas dan jujur;
  7. Persamaan di depan hukum;
  8. Proses hukum yang wajar;
  9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
  10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
  11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

Asas Pokok Demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:


  1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan
  2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Ciri – ciri Pemerintahan Domokrasi

Pemilihan umum secara langsung mencerminkan sebuah demokrasi yang baik. Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:


  1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
  2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
  3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
  4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum

  5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
  6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
  7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
  8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
  9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

    Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Inilah Definisi Organisasi Internasional Menurut Para Ahli Beserta Contohnya


Macam – macam Demokrasi

Berikut ini merupakan macam – macam demokrasi mulai dari demokrasi modern, cara menyampaikan, titik perhatian/prioritas, berdasarkan wewenang, prinsip ideologi.


  • Demokrasi Modern

  1. Demokrasi liberal yaitu : Pemerintah dibatasi oleh undang – undang dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang panjang.
  2. Demokrasi terpimpin : Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilu untuk menduduki kekuasaan.
  3. Demokrasi sosial : Menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.

  4. Demokrasi partisipasi : Yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
  5. Demokrasi Konstitusi : Yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok budaya – budaya dan menekankan kerja sama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

  • Demokrasi Cara Menyampaikan Pendapat

  1. Demokrasi langsung. Rakyat langsung diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah.
  2. Demokrasi tidak langsung/demokrasi perwakilan. Demokrasi dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu.

  3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakilnya untuk duduk dilembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat.

Referendum diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu :

    1.  Referendum Wajib ( Referendum Obligator) Referendum ini dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma penting dan mendasar dalam UUD (konstitusi) atau UU yang sangat politis.

    2. Referendum tidak wajib / referendum fakultas. Referendum ini dilaksanakan jika waktu tertentu setelah rancangan UU diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan refendum . Jika dalam waktu tertentu tidak ada permintaaan dari rakyat, rancangan UU itu dapat menjadi UU yang bersifat tetap.

    3. Referendum Konsultatif. Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan, karena rakyat tidak mengerti permasalahannya, pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

  • Demokrasi Berdasarkan Titik Perhatian / Prioritas

  1. Demokrasi FormalDemokrasi ini secara umum menetapkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal.

  2. Demokrasi MaterialDemokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial, ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di negara sosialis, komunis.

  3. Demokrasi CampuranDemokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi diatas tersebut. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

    Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Klasifikasi Perjanjian Internasional Beserta Penjelasannya


  • Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi

  1. Demokrasi liberalDemokrasi ini membicarakan kebebasan yang luas pada individu. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warga negaranya dihindari, pemerintah bertindak atas dasar konstitusi.

  2. Demokrasi rakyat/demkrasi proletralDemokrasi ini bersetujuan mensejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai kesamaan dalam hukum dan politik.

  • Demokrasi Berdasarkan Wewenang

Demokrasi sistem parlementer, ciri-ciri pemerintahan parlementer antara lain :

    1. DPR lebih kuat dari pada pemerintah
    2. Menteri bertanggung jawab pada DPR
    3. Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.
    4. Kedudukan kepala negara sebagai simbol

Demokrasi sistem presidesial :

Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial sbb :

    1.  Negara dikepalai presiden.
    2. Kekuasaan dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan.
    3. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri.
    4. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepad presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan.

Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Parlementer ( 1945 – 1959 )

  1. Kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu negara tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Sering bergantinya yang bertugas melaksanakan pemerintahan.

  2. Kedudukan negara berada di bawah DPR dan keberadanya bergantung pada dukungan DPR dan negara lain. Timbulnya perbedaan yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu.

Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

  • Demokrasi Terpimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktek demokrasi parlementer.
  • Secara konsepsional demokrasi terpimpin mempunyai kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang di hadapi masyarakat.
  • Pokok – pokok Demokrasi Terpimpin menurut Bung Karno tertanggal 22 April 1959 sebagai berikut :

    1. Demokrasi terpimpin bukan diktator
    2.   Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
    3.   Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial.

    4.   Inti dari pada pemimpin dalam Demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
    5.   Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun dalam Demokrasi Terpimpin.

      Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : 8 Pengertian Perjanjian Internasional Menurut Para Ahli Beserta Tahapannya


  1. Demokrasi Pancasila pada era orde baru (1966 – 1998)
  •   Demokrasi pancasila bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial.
  •   Demokrasi pancasila tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional.
  •   Demokrasi pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong.
  •   Penyimpangan yang dilakukan orde baru khususnya yang berkaitan dengan pancasila yaitu :

    1. Penyelenggaraan PEMILU yang tidak jujur dan tidak adil
    2. Pengekangan kebebasan berpolitik bagi PNS.
    3. Masih adanya intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan.
    4. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.
    5. Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah.
    6. Maraknya praktek KKN.
    7. Menteri – menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR.

  1. Demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi (1998 – saat ini)
  • Demokrasi yang dilaksanakan tetap demokrasi pancasila. Perbedaan terletak pada aturan pelaksanaan dan praktek penyelenggaraan.
  • Terdapat perubahan pelaksanaan Demokrasi pada era reformasi sebagai berikut :

    1. Pemilihan umum lebih demokratis.
    2. Partai politik lebih mandiri.
    3. Pengaturan hak asasi manusia.
    4. Lembaga demokrasi lebih berfungsi.

      1. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya.

      2. Pelaksanaan demokrasi pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan kearah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa.

Mengembangkan Sikap Demokratis

Pendidikan sikap demokratis dapat dilakukan dalam lembaga pendidikan anak, sekolah, perkuliahan, masyarakat dan pemerintah. Untuk mengembangkan sikap demokrasi, maka proses pembelajaran dan pendidikan akan lebih efektif bila di mulai dari dalam keluarga dan pendidikan formal. Mengembangkan sikap demokrasi akan lebih baik dimulai dari usia balita serta anak-anak sekolah.


Beberapa panduan yang dapat membantu orang tua menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam diri anak yaitu :


  1. Memberikan perhatian dengan serius pada anak yang sedang beruasaha menyampaikan perasaan, pendapat sebelum anak selesai menyampaikan pendapatnya.
  2. Mengusahakan menjadi pembicara yang baik.
  3. Menghormati anak.
  4. Memberikan kesempatan memperbaiki sebelum memberikan sanksi.
  5. Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.

    Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian, Tugas, Hak, Kewajiban Dan Keanggotaan MPR Beserta Kedudukannya Lengkap


Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Cari