Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Menurut Dasar Hukum APBN

Posted on

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) – Yakni singkatan dari anggaran negara. Dala ruang lingkupnya ada dua pandangan, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit adalah semua pendapatan APBN, belanja, dan pembiayaan negara, yang dalam hal ini didefinisikan sebagai pemerintah atau negara . Sekarang, jika dalam arti luas ditambahkan dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Daftar anggaran yang berisi rencana sistematis dan penerimaan rinci dan pengeluaran untuk tahun fiskal (1 Januari – 31 Desember). Anggaran, perubahan anggaran negara, dan akuntabilitas anggaran negara setiap tahun ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dasar Hukum APBN

UUD 1945 adalah dasar hukum yang tertinggi dalam struktur hukum di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu berdasarkan hukum ini, terutama dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Pasal Amandemen IV 23 mengatur anggaran negara (APBN).

Struktur APBN

  1. Pendapatan Negara dan Hibah,
  2. Belanja Negara,
  3. Keseimbangan Primer,
  4. Surplus/Defisit Anggaran,
  5. Pembiayaan.

 

Fungsi APBN

Anggaran merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah dan prioritas pembangunan secara umum.

Anggaran fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua pendapatan dan pengeluaran benar bahwa tugas negara dalam tahun fiskal yang diberikan harus disertakan dalam anggaran. Pendapatan Surplus dapat digunakan untuk membiayai anggaran negara tahun fiskal berikutnya.

  • Fungsi otorisasi, menyiratkan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja untuk tahun ini, dengan demikian, menghabiskan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
  • Fungsi perencanaan, menyiratkan bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan untuk tahun ini. Ketika belanja pra-direncanakan, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung pengeluaran. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan untuk membangun proyek pembangunan jalan senilai sekian miliar. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek berjalan lancar.
  • Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi orang untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
  • Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
  • Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus mengambil keadilan dan kepatutan.
  • Fungsi stabilisasi, yang berarti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayai keseimbangan fundamental perekonomian.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN

Asumsi dasar ekonomi makro sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah :

  1. Pertumbuhan ekonomi,
  2. Nominal produk domestik bruto,
  3. Inflasi y-o-y,
  4. Rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan,
  5. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS,
  6. Harga minyak (USD/barel),
  7. Produksi/lifting minyak (MBPD),
  8. Lifting gas (MBOEPD),

Indikator lainnya :

  1. Dari jumlah penduduk
  2. Dari pendapatan perkapita
  3. Dari tingkat kemiskinan
  4. Dari tingkat pengangguran

Siklus APBN

Siklus Anggaran (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran dimulai ketika anggaran negara bersatu tindak lanjut perhitungan anggaran disahkan oleh hukum. Ada 5 tahap utama dalam siklus anggaran di Indonesia.

Dari lima fase, fase-2 (kedua) dan 5 (lima) tidak oleh pemerintah, yaitu penentuan setiap fase / persetujuan anggaran dilaksanakan oleh Parlemen (legislatif), dan tahap kelima dan akuntabilitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara fase lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan siklus anggaran adalah sebagai berikut:

Perencanaan dan penganggaran APBN

Tahap ini dilakukan pada tahun sebelumnya dilaksanakan anggaran (APBN) misal : untuk anggaran negara pada tahun 2014 yang dilakukan pada tahun 2013, yang mencakup dua kegiatan, seperti perencanaan dan penganggaran. Dari tahap perencanaan:

  • Perumusan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional
  • Kementerian Negara / Lembaga (K / L) untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan, berencana inisiatif baru dan kebutuhan anggaran indikatif.
  • Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berlangsung dan meninjau diusulkan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta pemenuhan indikasi kelayakan dan efisiensi analisis.

Penetapan/Persetujuan APBN

Kegiatan penentuan / persetujuan anggaran dilakukan pada tahap-1, sekitar bulan Oktober sampai Desember. Kegiatan dalam fase ini menjadi pembahasan rancangan anggaran dan rancangan undang-undang anggaran, dan adopsi oleh Parlemen. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan dari DPR, rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penentuan Undang-Undang APBN diikuti oleh pembentukan Keputusan Presiden tentang anggaran rinci sebagai lampiran UU APBN.

Pelaksanaan APBN

Jika pada fase 1 dan 2 dilaksanakan pada t-1 APBN, kegiatan pelaksanaan APBN diselenggarakan dari 1 Januari – 31 Desember dalam tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan dari tanggal 1 Januari 2014-31 Desember 2014. Kegiatan pelaksanaan anggaran oleh pemerintah dalam hal ini kementerian / lembaga (K / L).

Pelaporan dan Pencatatan APBN

Anggaran pelaporan dan pencatatan tahap diselenggarakan bersamaan dengan tahap implementasi anggaran, 1 Januari – 31 Desember. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan.

 

Demikian Penjelasan Tentang Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Menurut Dasar Hukum APBN Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Pembaca GuruPendidikan.Com 😀